Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Akuntabilitas Publik

Rekomendasi Konsultasi Lintas Sektoral AICHR mengenai Instrumen Berbasis HAM terkait pelaksanaan Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP), 30 Agustus 2017

 “Sudah saatnya Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP) diterapkan dengan mencermati pendekatan ramah Hak Asasi Manusia, 7 negara telah meratifikasi konvensi ini. ” Demikian disampaikan Wakil Indonesia untuk AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), Dr. Dinna Wisnu pada penutupanKonsultasi Lintas Sektoral AICHR mengenai Instrumen Berbasis HAM yang terkait dengan pelaksanaan Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP)di Yogyakarta (30/8).

Forum konsultasi dihadiri berbagai unsur dari kawasan, antara lain: Organisasi internasional, K/L terkait, NGO, akademisi dan masyarakat sipil. Dalam pembahasan dan diskusi yang telah berlangsung selama dua hari tersebut, selain meninjau instrumen ACTIP berbasis HAM dalam mencegah, memerangi pelaku dan mendukung korban TPPO, forum juga mengeksplorasi cara-cara menghubungkan sistem rujukan nasional di tingkat ASEAN serta mengembangkan instrumen untuk implementasi ACTIP.

“Konsultasi ini dihadiri oleh aktor yang bersinggungan langsung dengan isu TPPO dan dengan mendiskusikan segenap instrumen yang ada maupun yang masih perlu dikembangkan, maka saya percaya rekomendasi yang dibentuk dalam konsultasi ini akan menjadi format terbaik untuk mengimplementasikan  ACTIP”, ujar Dr. Dinna Wisnu.

Sebagai hasil akhir dari konsultasi, peserta diantaranya merekomendasikan untuk membentuk sistem rujukan regional pada kasus TPPO, menetapkan focal point nasional (NFP) di masing-masing negara ASEAN yang memiliki mandat untuk merujuk kasus-kasus TPPO ke instansi-instansi terkait, menetapkan standardisasi dalam monitoring evaluation, serta merekomendasikan berbagai langkah penanganan korban TPPO dengan pendekatan HAM.

 “Semoga apa yang kita diskusikan pada forum ini dapat membantu ASEAN menerapkan pendekatan HAM  dan memberikan opsi-opsi instrumen dalam implementasi ACTIP”, ujar Dr. Dinna, seraya menutup forum konsultasi serta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi para partisipan.

AICHR YOUTH VIDEO COMPETITION 2017 NATIONAL WINNER ANNOUNCEMENT

ANNOUNCEMENT

 

The Representative of Indonesia to ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) conducted the "National Selection for AICHR Youth Video Competition, ASEAN against Trafficking: Humans are not for Sale" in June - September 2017. The panellists consisted of Representative from Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN, Ministry of Foreign Affairs, SOM on Transnational Crime (SOMTC) and National Secretariat of ASEAN-Indonesia. The videos submitted to AICHR Indonesia were judged based on criteria, including, originality, creativity, content, interactivity and quality of production. The video should not provoke hatred and incitement nor misinterpret ASEAN Convention against Trafficking in Persons, especially Women and Children (ACTIP) and ASEAN; should be in conformity with ASEAN Human Rights Declaration and national laws; and does not contain materials deemed inappropriate, misleading and contrary to the public interest of ASEAN or its Member States.

The panellists decided that the winner of the "National Selection of AICHR Youth Video Competition, ASEAN against Trafficking: Humans are not for Sale" is:

 

Michael Wenas, 18 years old

Video Title: Human Trafficking Awareness#Break Invinsible Chain

 

Hence, the video submitted by Michael Wenas will represent Indonesia in the "AICHR Youth Video Competition, ASEAN against Trafficking: Humans are not for Sale" in ASEAN level. The competition will  take place between 18 September - 18 October 2017, both to select the Regional Winner by the committee of judges and the People's Choice Award through ASEAN social media platforms. The link to Wenas' video will be launched when the regional competition takes place from 18 September - 18 October 2017.

The decision of the panellists is final and may not be appealed.

We appreciate all videos submitted by the participants for its creativeness and message about trafficking in persons. We encourage all participants to be actively involved in the effort to prevent trafficking in persons in their area.

                                                                            

 

 

 

Jakarta, 13 September 2017

                                                           

AICHR Youth Debates 2017

Hello Indonesian Debater!!

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) is currently looking for individuals to be Indonesia's delegates to compete in AICHR Youth Debate on Human Rights 2017. The competition will be held in Thailand.

Collaborating with Atma Jaya Debating Club, we are going to hold a selection to choose the delegates. If you are interested to become one of them, join our selection. The requirements are listed in the poster.

Note

These are the motions you can choose for the essay and video:

1) ASEAN should NOT establish a Human Rights Court that can issue enforceable judgments.

2) Economic growth, and not human rights, must be the key goal of ASEAN development.

3) To promote women’s rights, a quota system to include equal proportion of women should become mandatory.

4) Citizens of ASEAN should have the right to work in all Member States.

5) Environmental damage should be treated as a Human Rights Violation.

Registration

Registration form will be posted on Indonesian Representative to the AICHR Facebook and AICHR Indonesia's website or you can request via Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. .

Contact Person:

Ray Fabian (WA: +6287878968925)

Bimo Sadeli (WA: +628119612929)

Please download Registration Form here.

See brochure attachment here.

See TOR AICHR Youth Debates Competition 2017 here.

Siaran Pers: Mengadvokasikan Keterlibatan yang Lebih Konstruktif dengan Para Pemangku Kepentingan, dan Salam Perpisahan

Sidang Ke-19 Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR)

27 – 29 November 2015

Kuala Lumpur, Malaysia

IMG 6216

Indonesia menegaskan posisinya dalam mendorong Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melanjutkan keterlibatannya secara konstruktif dengan para pemangku kepentingan untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Meskipun ini merupakan sidang terakhir untuk tahun ini, serta sidang perpisahan untuk sebagian besar Wakil dari Negara Anggota (termasuk dirinya sendiri), Rafendi Djamin terus berperan aktif dalam mengadvokasikan berbagai isu sebagai Perwakilan Indonesia untuk AICHR. Sebagai pimpinan Delegasi Indonesia pada Sidang ke-19 AICHR, Rafendi kembali mengusulkan beberapa aktivitas, dan juga mengajukan inisiatif baru untuk dilaksanakan oleh AICHR pada tahun 2016.

Bersama dengan Thailand, Indonesia kembali mengajukan dua (2) Studi Tematik untuk dilaksanakan – yakni Studi Tematik Hak untuk Hidup, dengan fokus pemeliharaan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang akan menghadapi hukuman mati; dan Studi Tematik Sistem Peradilan Anak, dengan maksud untuk menciptakan suatu panduan/kerangka pada sistem peradilan anak yang dapat menjadi rujukan bagi para Negara Anggota ASEAN dalam sistem peradilan mereka. Rafendi Djamin berharap bahwa Wakil Indonesia untuk AICHR yang baru akan melanjutkan negosiasi, bekerjasama dengan Wakil Thailand, agar imeplementasi kedua Studi Tematik tersebut dapat segera dilaksanakan.

IMG 6303

Menindaklanjuti rekomendasi dari AICHR-SOMTC Joint Workshop on Human Rights-based Approach to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang telah diselenggarakan dengan sukses di Yogyakarta, Indonesia mengajukan aktivitas baru berupa Konsulasi Tahunan AICHR mengenai Pendekatan Berbasiskan HAM dalam Implementasi ACTIP (Konvensi ASEAN untuk Mengatasi Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak) serta APA (ASEAN Plan of Action). Konsultasi tersebut ditujukan untuk menyusun praktik terbaik dalam pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi korban dari perdagangan manusia; dan juga sebagai forum untuk AICHR dan badan-badan sektoral ASEAN terkait untuk berhubungan secara konstruktif dengan Pertemuan Pejabat Tinggi ASEAN mengenai Kejahatan Transnasional (SOMTC), dan berkontribusi dalam perumusan peta jalan implementasi ACTIP dan APA. Proposal Indonesia tersebut pada prinsipnya telah mendapatkan dukungan, dan Indonesia pun mendapatkan pujian atas inisiatif dan juga atas penyelenggaraan Joint Workshop di Yogyakarta.

Senagai anggota dari screening panel, Indonesia mendorong adanya dukungan terhadap semua ajuan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSOs) untuk Hubungan Konsultatif dengan AICHR. Indonesia berpandangan bahwa berbagai kritik yang didapatkan dari para CSO dapat dijadikan motivasi bagi AICHR untuk berkembang, sehingga tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menolak ajuan-ajuan tersebut. Hingga kini, 16 pengajuan dari para CSO untuk Hubungan Konsulatif dengan AICHR masih menunggu persetujuan dari AICHR, yang akan dilakukan secara ad-referendum pada pertengahan Desember.

IMG 6306

Hari terakhir Sidang tersebut juga menyaksikan penyerahan Keketuaan AICHR dari Malaysia kepada Lao PDR. Sebagai tanda perpisahan, Rafendi Djamin mempersembahkan suatu video penghargaan, khususnya untuk para Perwakilan yang masa jabatannya berakhir seiring dengan berakhirnya Keketuaan Malaysia. Indonesia bersama dengan para Wakil AICHR lainnya menyampaikan penghormatan serta penghargaan pada semua Wakil Negara Anggota untuk AICHR, dan khususnya pada Y.M. Tan Sri Dato’ Sri Muhammad Shafee Abdullah atas kecakapannya sebagai Ketua AICHR, and sebagai tuan rumah sidang akhir AICHR pada tahun 2015.

IMG 6308

Diharapkan pada bulan Desember 2015, atau Januari 2016, paling sedikit tujuh (7) Negara Anggota ASEAN (termasuk Indonesia) akan mengumumkan pengangkatan Perwakilannya yang baru untuk Komisi tersebut. Mendekati perampungan dua masa jabatannya sebagai Wakil Indonesia, Rafendi Djamin mengharapakan kelanjutan dari peran Indonesia dalam memimpin pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN melalui AICHR, oleh penerusnya yang akan datang.

*******

Siaran Pers: Dalam Rangka Memperingati HAM 2015 dan Masyarakat ASEAN: Memajukan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, serta Memelihara Toleransi di ASEAN

Pemutaran Film & Diskusi Publik ke-5 mengenai HAM di ASEAN

7 Desember 2015
Erasmus Huis Jakarta

Melalui Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD, ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan (Pasal 22). Sehingga, AHRD tidak hanya mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan di ASEAN, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manunisa (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun juga mengajak untuk menghapus segala intoleransi, diskriminasi dan segala bentuk kekerasan berdasarkan agama. Bapak Rafendi Djamin menggarisbawahi hal tersebut saat membuka acara Diskusi Publik dengan tema “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, serta Tantangan Intoleransi di ASEAN”.

IMG 6761

Sebagai Wakil Indonesia untuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR), Bapak Rafendi Djamin menjadi tuan rumah dari Diskusi Publik yang kali ini diselenggarakan dengan perayaan Hari HAM, yang jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Acara ini diadakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan di tingkat nasional serta masyarakat umum mengenai isu-isu HAM tertentu yang menjadi perhatian ASEAN sebagai satu kawasan. Acara ini dihadiri oleh lebih dari sembilan puluh (90) peserta – yang berasal dari institusi pemerintahan, institusi-institusi HAM di tingkat Nasional (NHRIs), pelajar dan akademisi, LSM nasional dan regional, serta anggota dari korps diplomatik di Jakarta.

Sebelum acara Diskusi dimulai, peserta disuguhkan dengan pemutaran ‘Timbuktu’ – sebuah film yang berdasarkan peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi akibat ekstremisme agama, dan dinominasikan untuk ‘Film Berbahasa Asing Terbaik’ dalam ajang Academy Awards 2015.

IMG 6757

Diskusi kali ini mendatangkan pembicara tamu terhormat Y.M. Abdurrahman M. Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, serta Prof. Dr. H.M. Machasin, MA, Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua pembicara menggarisbawahi bagaimana toleransi di dalam masyarakat pluralis telah membentuk dan menyatukan Indonesia sebagai suatu bangsa. Selain itu, Indonesia telah berperan aktif di tingkat internasional dalam mempromosikan dialog antar agama dan intra agama – untuk menjaga, di antaranya, toleransi dan kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan. Karakteristik negara yang mejamuk memang harus siap dalam menghadapi tantangan-tantangan intoleransi dan kekerasan yang muncul, baik di Indonesia maupun di ASEAN. Pada era sosial media, para pembicara pun menghimbau para generasi muda untuk menyoroti hal-hal positif dalam postingan dalam sosial media untuk menjunjung toleransi di masyarkat.

Dalam lingkup ASEAN, Bapak Rafendi Djamin menyoroti Indonesia yang telah aktif mengedepankan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk dijadikan suatu isu prioritas di AICHR. Selanjutnya, implementasi dari 'Pasal 22 dari AHRD tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan' telah disahkan sebagai bagian dari Program/Kegiatan Prioritas AICHR untuk tahun 2016, dimana Indonesia menjadi negara yang akan mengimplementasikan program tersebut. Program ini akan sejalan dengan Visi Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025: Menanamkan budaya perdamaian, termasuk nilai-nilai toleransi dan kesederhanaan sebagai kekuatan dalam keseimbangan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan dan di luar kawasan”. Diharapkan juga, poin-poin hasil diskusi dapat dijadikan referensi bagi Perwakilan Indonesia untuk AICHR dalam memformulasikan konsep program tersebut.

 

 

IMG 6771

Acara diskusi ini adalah yang ke-5, sekaligus yang terakhir dari rangkaian Diskusi dan Debat Publik tentang HAM di ASEAN – sebuah kerjasama antara Wakil Indonesia untuk AICHR dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Bagi Bapak Rafendi Djamin, acara ini merupakan yang terakhir baginya dalam kapasitasnya sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR, sebelum menyelesaikan mandatnya. Beliau menyampaikan apresiasinya kepada Y.M. Rob Swartbol, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, dan juga Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, atas kerjasama yang konstruktif dan bermanfaat dalam menyelenggarakan rangkaian Diskusi dan Debat Publik, serta dukungannya bagi AICHR Indonesia.

*******

 

Siaran Pers: Peran Indonesia dalam mendorong Sinergi Mekanisme HAM ASEAN dalam Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan dari Kekerasan

5 Oktober 2015
Caraka Loka, Kementerian Luar Negeri RI

IMG 3842


“Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) selalu berupaya untuk bersinergi dengan berbagai organ/badan sektoral ASEAN lainnya dalam memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia.” Hal tersebut disampaikan oleh Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, dalam membuka Debat dan Diskusi Publik “Penguatan Mandat Perlindungan Mekanisme HAM ASEAN dalam Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di ASEAN”. Penyelenggaraan Debat dan Diskusi Publik untuk ke-4 kalinya tersebut merupakan salah satu cerminan dari upaya sinergi AICHR Indonesia, dimana Wakil Indonesia untuk AICHR bekerjasama dengan para Wakil Indonesia untuk Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak-anak (ACWC) membahas isu yang menjadi prioritas bagi kedua Komisi ASEAN tersebut. Penyelenggaraan Debat dan Diskusi Publik kali ini didukung oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI serta Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Selain ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, serta memberikan ruang dialog bagi para pemangku kepentingan nasional mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam berbagai situasi di ASEAN; Debat dan Diskusi Publik ditujukan secara khusus untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan bagi para Wakil Indonesia untuk badan-badan ASEAN seperti AICHR, ACWC dan ACMW (Komite ASEAN untuk Hak-Hak Buruh Migran) dalam upaya penguatan mandat perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Selain itu, bagi AICHR Indonesia sendiri, masukan-masukan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk menyusun Peta Jalan Penguatan Mandat Perlindungan AICHR – yang merupakan suatu inisiatif Wakil Indonesia bersama dengan Wakil Filipina untuk AICHR.

IMG 3845

Empat orang narasumber dalam Debat dan Diskusi Publik kali ini yaitu Ibu Sri Danti Anwar (Staff Ahli KPP-PA, Wakil Indonesia untuk ASEAN Committee on Women atau ACW) yang mewakili sudut pandang pemerintah, Ibu Yuniyanti Chuzaifah (Ketua KOMNAS Perempuan 2011-2015) yang mewakili sudut pandang komisi HAM independen, serta Ibu Rita S. Kolibonso (Ketua Mitra Perempuan, Wakil Indonesia untuk ACWC 2010-2014) dan Ibu Nursyahbani Katjasungkana (Koordinator Nasional LBH APIK) yang mewakili sudut pandang masyarakat sipil.

Lebih dari seratus (100) pemangku kepentingan nasional – berasal dari kementerian dan lembaga negara maupun organisasi non-pemerintah, akademisi, organisasi pemberdayaan perempuan dan anti-kekerasan terhadap perempuan, maupun organisasi masyarakat sipil lainnya, media cetak maupun elektronik, dan sebagainya – hadir untuk berpartisipasi dalam Debat dan Diskusi Publik. Forum ini juga dihadiri oleh bebarapa Duta Besar, serta perwakilan negara Mitra Wicara ASEAN seperti Jepang, Republik Korea, Uni-Eropa, Finland, Norwegia, Swiss, dan sebagainya.

Diskusi dibagi dalam tiga tahapan pembahasan: (1) standar HAM internasional maupun regional sebagai dasar perlindungan hukum untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan di ASEAN; (2) mekanisme bagi organ dan badan sektoral di ASEAN yang berkenaan dengan isu-isu HAM (khususnya terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak perempuan) dalam pelaksanaan mandatnya, serta sinergi maupun pembagian tugas yang efektif dan efisien diantara mereka; dan, (3) implementasi instrumen internasional maupun regional di tingkat nasional, serta praktik terbaik nasional yang dapat diangkat ke tingkat regional ASEAN dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

IMG 3847

Dalam rangkuman debat publik ini, Wakil Indonesia untuk AICHR memaparkan beberapa poin kesimpulan, yakni sebagai berikut:
·    Selain CEDAW dan CRC, negara-negara anggota ASEAN masih perlu di dorong untuk meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkenaan dengan pencegahan maupun penghukuman pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan – seperti Konvensi PBB anti Penyiksaan, Konvensi ILO 89 mengenai Pekerjaan rumah Tangga), Konvensi PBB mengenai Penghilangan secara Paksa, dan sebagainya. Terkait pembentukan standar norma HAM yang mengikat secara hukum di ASEAN, perlu dipastikan agar norma hukum HAM ASEAN tidak memperlemah standar internasional yang sudah ada.  Selanjutnya ASEAN perlu menyusun panduan atau pedoman (guidelines) pelaksanaan deklarasi yang sudah ada. Selain itu, disarankan pula suatu standar pelayanan minimum (SPM) untuk korban kekerasan terhadap perempuan di ASEAN, dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan mandat proteksi dalam pencegahan maupun penghukuman pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
·    Mekanisme yang disarankan dalam Diskusi adalah pembentukan suatu Gugus Tugas Gabungan (Joint Task Force) untuk pencegahan maupun penghukuman kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ASEAN. Wakil Indonesia untuk AICHR menegaskan bahwa pembentukan Gugus Tugas Gabungan ini sendiri sangat mungkin untuk dilakukan, dan dapat juga dilihat sebagai realisasi sinergi antara berbagai macam badan sektoral/organ ASEAN dalam menangani isu-isu HAM di kawasan. Salah satu contoh lain dari sinergi badan/organ ASEAN, Wakil Indonesia untuk AICHR rencana kerjasama AICHR dan SOMTC (Senior Officials Meeting on Transnational Crime) untuk mengadakan Joint Workshop membahas isu perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak di kawasan.
·    Diskusi juga mengungkapkan bahwa hambatan upaya pencegahan dan penghukuman pelaku kerkerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah persoalan kapasitas dan komitmen politik yang lemah dari pemerintah dan politisi di tingkat kabupaten/kota dalam menjalankan kewajiban HAM-nya.

Dalam kesempatan Debat dan Diskusi Publik yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Gedung Caraka Loka, yang bertempat di Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, telah diluncurkan pula kantor sekretariat AICHR Indonesia – yang diresmikan oleh Duta Besar I Gede Ngurah Swajaya, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

Wakil Indonesia untuk AICHR akan kembali mengadakan Debat dan Diskusi Publik untuk yang ke-5 dan terakhir kalinya pada awal bulan Desember 2015.

*******

Facebook Posts

ASEAN Youth Art