Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Berita

Debat Publik: Menuju Masyarakat ASEAN Pasca-2015 yang Berpihak pada Buruh Migran

Laporan Kegiatan Wakil Indonesia untuk AICHR

Eramus Huis,  Jakarta
Senin, 29 Juni 2015


Pembicara dalam Debat Publik

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) kembali menggelar Diskusi dan Debat Publik, kali ini dengan tema “Menuju Masyarakat ASEAN Pasca-2015 yang Berpihak kepada Buruh Migran”. Debat Publik tersebut dihadiri oleh lebih dari seratus (100) peserta yang berasal para pemangku kebijakan antara lain dari: serikat dan organisasi buruh, kementerian dan institusi pemerintahan terkait, badan-badan ASEAN, ASEAN Sekretariat, perwakilan-perwakilan diplomatik di Jakarta, badan-badan PBB, lembaga-lembaga HAM Nasional, LSM, akademisi, para pelajar, dan media.

Debat Publik kali ini selain bertujuan untuk mencapai kesepemahaman mengenai isu-isu perlindungan dan pemajuan hak buruh migran di ASEAN, yang paling utama adalah untuk menghasilkan formulasi langkah dan aksi bersama menuju kebijakan ASEAN yang berpihak pada buruh migran. Kegiatan ini pun selaras dengan Studi Tematik yang tengah dijalankan oleh AICHR, dan dipimpin oleh Wakil Indonesia, mengenai Migrasi dan HAM – dengan fokus pada manajemen migrasi untuk kelompok paling rentan yakni buruh migran.

Sambutan Rafendi Djamin
Dalam kata sambutannya,  Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, menggarisbawahi pentingnya kerjasama ditingkat nasional terkait dengan upaya untuk merumuskan kebijakan ditingkat regional. Sebaliknya, kebijakan regional perlu didukung oleh kebijakan nasional, bahkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia pun menegaskan kembali pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia awal tahun 2015 ini yang berpandangan bahwa perlindungan buruh migran ASEAN hanya akan efektif bila ASEAN memiliki kerangka perlindungan buruh migran yang mengikat atau legally binding. Sementara itu, terdapat “kemacetan” dalam proses negosiasi instrumen perlindungan buruh migran yang tengah dilakukan oleh Komite ASEAN dalam Implementasi Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran (ACMW). Oleh karena itu, ia harapkan Debat Publik tersebut dapat menghimpun ide-ide untuk mengatasi “kemacetan” di tingkat regional.

Rafendi juga meggarisbawahi bahwa perlindungan buruh migran adalah salah satu prioritas utama Indonesia di ASEAN sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN yang April yang lalu. Menurutnya, jika Indonesia dapat memainkan peranan ini di ASEAN, maka Indonesia tidak saja sedang mempelopori perlindungan buruh migran Indonesia namun untuk seluruh buruh migran di kawasan ASEAN.

Kepala Sub-Direktorat Kelompok Rentan Kementerian Luar Negeri (KEMLU) RI selaku Moderator diskusi panel menjelaskan bahwa diskusi penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan nasional mengenai situasi buruh migran; serta menghasilkan ide-ide atau masukan inovatif untuk menyelesaikan “kemacetan” dalam proses yang tengah dijalani oleh ASEAN.

Untuk mengawali dan memantik diskusi, tiga orang pembicara panel memberikan tiga perspektif berbeda sehubungan dengan isu buruh migran, khususnya buruh migran Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia KEMLU, memaparkan beberapa isu yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam merancang dan menjalankan kebijakan untuk para buruh migran – seperti dilema isu remittance terhadap biaya socio-economic; moratorium perekrutan terhadap meningkatnya risiko perekrutan atau penempatan non-prosedural; serta adanya kebutuhan aturan perundangan baru untuk perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Ekternal Kementerian Koordinasi Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK) RI, yang juga berlaku sebagai Wakil Indonesia dalam High Level Task Force untuk merancang ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2025 Attendant Document memaparkan inisiatif dan prioritas-prioritas ASEAN untuk melindungi dan memajukan hak-hak buruh migran pasca-2015. Salah satu prinsip yang diusung dalam rancangan ASCC-2025 Attendant Document yaitu inclusivity berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh buruh migran, khususnya mereka yang tidak terdokumentasi. Ia pun menegaskan bahwa perlindungan terhadap buruh migran ditempatkan sebagai bagian dari prioritas ASEAN untuk memastikan perlindungan sosial secara umum pasca-2015.

Suasana Debat Publik
Wakil dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggarisbawahi pentingnya dalam menghadapi Masyarakat ASEAN Pasca-2015 untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi berbagai instrumen perlindungan buruh migran yang telah dikeluarkan oleh badan-badan internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Dalam diskusi tersebut mengemuka tentang perlunya mengaplikasikan kewajiban ekstrateritorial di antara negara-negara anggota ASEAN seperti dalam persoalan buruh migran dan pengungsi Rohinga. Muncul pula ide untuk mendorong adanya standarisasi perlindungan sosial, sementara proses negosiasi instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat secara hukum (legally binding) tetap harus diselesaikan.

Dalam sesi penutup, Wakil Indonesia untuk AICHR juga menegaskan bahwa penting untuk mendorong implementasi dari komitmen dari Para Pemimipin ASEAN yang tercakup didalam the “Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centred ASEAN” – yang secara tegas menyebutkan tentang perlindungan buruh migran.

Wakil Indonesia untuk AICHR masih akan mengadakan tiga (3) Debat Publik dalam tahun ini dengan mengusung tema-tema yang berkaitan dengan program kerja AICHR – diantaranya hak untuk hidup (right to life), penghapusan kekerasan terhadap perempuan (elimination of violence against women) dan bisnis dan HAM (business and human rights). Debat dan Diskusi Publik ini merupakan kerjasama antar Wakil Indonesia untuk AICHR dengan Kedutaan Belanda di Indonesia.


*******

Wilfrida Soik

Siaran Pers AICHR Indonesia tentang Hukuman Wilfrida

Siaran Pers

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR) Tolak Vonis Hukuman Mati Wilfrida

 

[Jakarta, 30 September 2013] –

Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin mendorong koleganya, Wakil Malaysia untuk AICHR Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah, yang juga ikut menguatkan tim pengacara Wilfrida yang ditunjuk oleh Kedutaan Indonesia di Malaysia, untuk mencegah vonis hukuman mati yang tadinya akan dibacakan hari ini di Pengadilan Negara Bagian Klantan, Malaysia pada Wilffrida Soik ,pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia.

 

 “Pagi ini saya sudah menghubungi Shafee via telepon. Menurutnya, target untuk sidang hari ini adalah mendesak majelis hakim menunda sekitar dua minggu putusan. Shafee juga akan mengusahakan langkah-langkah untuk mengundang saya, dalam kapasitas sebagai perwakilan AICHR Indonesia untuk bisa hadir dalam sidang berikutnya,” ujar Rafendi.
Menurut Rafendi, hal yang paling dibutuhkan Wilfrida saat ini adalah memberikan pendampingan dan bantuan hukum merujuk pada prinsip Umum ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) pasal 3, “Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.”

Sementara itu, Rafendi menyambut hasil keputusan sidang hari ini yang menunda vonis hukuman mati untuk Wilfrida sebagai keputusan yang melegakan untuk sementara waktu.

Selain itu, hal strategis lain saat ini adalah mengambil terobosan hukum dan tekanan politik kepada Pemerintah Malaysia guna membebaskan Wilfrida dari hukuman mati. Apalagi, menurutnya, pada 24 Oktober yang akan datang, kondisi HAM Malaysia akan dievaluasi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR).

 “Sejak awal, kami menolak setiap hukuman mati untuk kejahatan apapun. Hukuman mati adalah pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Dan sebagai Komisi HAM di ASEAN, kami memiliki komitmen melindungi kemanusiaan, terhadap siapa pun. Apalagi, untuk kasus Wilfrida harus dilihat secara utuh persoalannya. Ia menjadi pekerja migran di Malaysia saat Indonesia sedang melakukan moratorium pengiriman TKI,” kata Rafendi Djamin di Jakarta.

Menurut Rafendi, kasus Wilfrida mencerminkan persoalan lemahnya sistem perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Di samping itu, lemahnya politik hak asasi manusia dalam konteks buruh migran mengingat pemerintah Indonesia sendiri yang masih menjalankan praktik hukuman mati.

 “Hal ini tentu menghambat upaya diplomasi HAM di luar negeri. Sementara ada banyak sekali pekerja migran yang saat ini sedang dihantui hukuman mati dan hal ini tidak hanya terjadi di Malaysia,” ungkapnya.

Rafendi memberikan rujukan hukum untuk penghapusan hukuman mati yaitu merujuk pada penjelasan Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Rafendi juga mendorong Malaysia untuk menjadi bagian dari Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR). [ ]

***


Siaran Pers AICHR Indonesia tentang Memerangi Diskriminasi

Siaran Pers
Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR)

Memerangi Diskriminasi, Memajukan Nilai-Nilai Kesetaraan dan Kohesi Sosial di Kawasan ASEAN


Jakarta, 17 Januari 2013

Dalam rangka memerangi praktek-praktek diskriminasi serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan kohesi sosial, Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin, bekerjasama dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (KTHAM) menyelenggarakan sebuah Lokakarya Regional yang berjudul “Memerangi Diskriminasi, Memajukan Kesetaraan dan Kohesi Sosial” dari tanggal 15- 17 Januari di Jakarta.


Persoalan praktek-praktek diskriminasi berdasarkan antara lain ras, etnis, kebangsaan, kelas, agama, gender, orientasi sexual  dsbnya adalah persoalan yang cukup serius dikawasan ASEAN. Sebagai kawasan yang terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, agama ditambah dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar negara anggota ASEAN maupun didalam negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, diskriminasi banyak dialami oleh kelompok-kelompok rentan antara lain perempuan, masyarakat adat, kelompok-kelompok minoritas agama dan etnis ,kelompok penyandang disabilitas, buruh migran, dan anak-anak.

Workshop yang baru pertama kali diadakan oleh KTHAM di kawasan Asia Pasifik ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Durban dan Program Aksinya yang memberikan perhatian pada langkah-langkah untuk menghadapi diskriminasi, xenophobia dan intoleransi bagi pemerintah, komnas-komnas HAM, dan organisasi regional serta pemangku kepentingan di kawasan. Melalui lokakarya ini diharapkan adanya peningkatan kapasitas dari pejabat pemerintah di ASEAN, Komnas-Komnas HAM dan juga Organisasi Masyarakat Sipil dalam menghadapai isu tersebut. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Rafendi Djamin menyatakan “ prinsip non-diskriminasi adalah salah satu prinsip fundamental dalam HAM. Hal ditegaskan oleh ASEAN dalam Deklarasi HAM ASEAN serta instrumen ASEAN lain yang terkait dengan HAM. Pemahaman dan aplikasi prinsip ini sangat relevan dengan prioritas issue Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR)  dalam pelaksanaan Hak Atas Pembangunan, aplikasi prinsip HAM dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) 2015 dan visi ASEAN paska 2015”

Terkait dengan peranan ASEAN, Rafendi Djamin menyatakan bahwa” ASEAN sebenarnya sudah memiliki instrumen dan norma yang dapat digunakan untuk memerangi diskriminasi yakni Deklarasi HAM ASEAN (AHRD-red). AHRD harus digunakan sebagai alat advokasi untuk membawa isu-isu anti diskriminasi, pemajuan kesetaraan dan kohesi sosial ke dalam 3 pillar kerjasama ASEAN.” Ia juga menyatakan bahwa prinsip non-diskriminasi juga menjadi dasar ASEAN dalam memerangi terorisme melalui konvensinya, yang mengikat secara hukum, tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention in Countering Terrorism-ACCT)


Sementara itu Dubes Bagas Hapsoro mewakili Dirjen Kerja sama ASEAN Dubes I Gusti Puja Wiseka dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa isu diskriminasi, kesetaraan dan kohesi sosial juga begitu penting dalam konteks Indonesia, mengingat keberagaman Indonesia, dimana konflik bisa muncul karena adanya perlakukan diskriminatif dan tindakan yang dilandaskan pada prejudice terhadap kelompok-kelompok tertentu”

Dalam kesempatan tersebut, Wakil-Wakil dari negara ASEAN juga berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mengatasi masalah diskriminasi di negaranya.  Rekomendasi2 penting dari workshop ini adalah himbauan agar : pertama, agenda memerangi diskriminasi ini di integrasikan dengan program kerja Komisi HAM ASEAN, Komisi HAM Perempuan dan Anak ASEAN, Komite HAM Buruh Migran ASEAN; Kedua, Perlunya melanjutkan dialog pada tingkat nasonal dan regional untuk membahas berbagai dasar diskriminasi seperti memerangi diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama di ASEAN; Ketiga, konsep dan pendekatan Memerangi Diskriminasi digunakan didalam memformulasikan kebijakan terkait dengan agenda pembangunan Dunia paska MDG 2015 dan Visi ASEAN paska tercapainya pembentukan komunitas ASEAN 2015.

Selain itu AICHR juga di himbau untuk memulai dialog dengan negara-negara ASEAN dan antara Badan2 Sektoral ASEAN yang terkait dengan HAM mengenai upaya memerangi diskriminasi di ASEAN. AICHR dan Komnas-Komnas HAM di kawasan juga diharapkan dapat memainkan peranan didalam mediasi informal dalam kasus-kasus diskriminasi agama.

Acara ini dihadiri oleh Ketua AICHR yang tahun ini dipegang oleh Myanmar dan Wakil AICHR dari Thailand, Cambodia, Wakil Komisi HAM Perempuan dan ANAK (ACWC) dari Philippina dan Myanmar, Wakil-Wakil KTHAM dari Jenewa, Pakar Independen dari Komite PBB untuk penghapusan Diskriminasi Rasia (CERD), Komnas-Komnas HAM di kawasan serta organisasi masyarakat sipil dari negara ASEAN .


***
Contact person:
Rafendi Djamin, hp:  0813 11 44 2159,

Facebook Posts

ASEAN Youth Art