Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Debat Publik: Menuju Masyarakat ASEAN Pasca-2015 yang Berpihak pada Buruh Migran

Laporan Kegiatan Wakil Indonesia untuk AICHR

Eramus Huis,  Jakarta
Senin, 29 Juni 2015


Pembicara dalam Debat Publik

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) kembali menggelar Diskusi dan Debat Publik, kali ini dengan tema “Menuju Masyarakat ASEAN Pasca-2015 yang Berpihak kepada Buruh Migran”. Debat Publik tersebut dihadiri oleh lebih dari seratus (100) peserta yang berasal para pemangku kebijakan antara lain dari: serikat dan organisasi buruh, kementerian dan institusi pemerintahan terkait, badan-badan ASEAN, ASEAN Sekretariat, perwakilan-perwakilan diplomatik di Jakarta, badan-badan PBB, lembaga-lembaga HAM Nasional, LSM, akademisi, para pelajar, dan media.

Debat Publik kali ini selain bertujuan untuk mencapai kesepemahaman mengenai isu-isu perlindungan dan pemajuan hak buruh migran di ASEAN, yang paling utama adalah untuk menghasilkan formulasi langkah dan aksi bersama menuju kebijakan ASEAN yang berpihak pada buruh migran. Kegiatan ini pun selaras dengan Studi Tematik yang tengah dijalankan oleh AICHR, dan dipimpin oleh Wakil Indonesia, mengenai Migrasi dan HAM – dengan fokus pada manajemen migrasi untuk kelompok paling rentan yakni buruh migran.

Sambutan Rafendi Djamin
Dalam kata sambutannya,  Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, menggarisbawahi pentingnya kerjasama ditingkat nasional terkait dengan upaya untuk merumuskan kebijakan ditingkat regional. Sebaliknya, kebijakan regional perlu didukung oleh kebijakan nasional, bahkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia pun menegaskan kembali pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia awal tahun 2015 ini yang berpandangan bahwa perlindungan buruh migran ASEAN hanya akan efektif bila ASEAN memiliki kerangka perlindungan buruh migran yang mengikat atau legally binding. Sementara itu, terdapat “kemacetan” dalam proses negosiasi instrumen perlindungan buruh migran yang tengah dilakukan oleh Komite ASEAN dalam Implementasi Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran (ACMW). Oleh karena itu, ia harapkan Debat Publik tersebut dapat menghimpun ide-ide untuk mengatasi “kemacetan” di tingkat regional.

Rafendi juga meggarisbawahi bahwa perlindungan buruh migran adalah salah satu prioritas utama Indonesia di ASEAN sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN yang April yang lalu. Menurutnya, jika Indonesia dapat memainkan peranan ini di ASEAN, maka Indonesia tidak saja sedang mempelopori perlindungan buruh migran Indonesia namun untuk seluruh buruh migran di kawasan ASEAN.

Kepala Sub-Direktorat Kelompok Rentan Kementerian Luar Negeri (KEMLU) RI selaku Moderator diskusi panel menjelaskan bahwa diskusi penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan nasional mengenai situasi buruh migran; serta menghasilkan ide-ide atau masukan inovatif untuk menyelesaikan “kemacetan” dalam proses yang tengah dijalani oleh ASEAN.

Untuk mengawali dan memantik diskusi, tiga orang pembicara panel memberikan tiga perspektif berbeda sehubungan dengan isu buruh migran, khususnya buruh migran Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia KEMLU, memaparkan beberapa isu yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam merancang dan menjalankan kebijakan untuk para buruh migran – seperti dilema isu remittance terhadap biaya socio-economic; moratorium perekrutan terhadap meningkatnya risiko perekrutan atau penempatan non-prosedural; serta adanya kebutuhan aturan perundangan baru untuk perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Ekternal Kementerian Koordinasi Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK) RI, yang juga berlaku sebagai Wakil Indonesia dalam High Level Task Force untuk merancang ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2025 Attendant Document memaparkan inisiatif dan prioritas-prioritas ASEAN untuk melindungi dan memajukan hak-hak buruh migran pasca-2015. Salah satu prinsip yang diusung dalam rancangan ASCC-2025 Attendant Document yaitu inclusivity berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh buruh migran, khususnya mereka yang tidak terdokumentasi. Ia pun menegaskan bahwa perlindungan terhadap buruh migran ditempatkan sebagai bagian dari prioritas ASEAN untuk memastikan perlindungan sosial secara umum pasca-2015.

Suasana Debat Publik
Wakil dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggarisbawahi pentingnya dalam menghadapi Masyarakat ASEAN Pasca-2015 untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi berbagai instrumen perlindungan buruh migran yang telah dikeluarkan oleh badan-badan internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Dalam diskusi tersebut mengemuka tentang perlunya mengaplikasikan kewajiban ekstrateritorial di antara negara-negara anggota ASEAN seperti dalam persoalan buruh migran dan pengungsi Rohinga. Muncul pula ide untuk mendorong adanya standarisasi perlindungan sosial, sementara proses negosiasi instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat secara hukum (legally binding) tetap harus diselesaikan.

Dalam sesi penutup, Wakil Indonesia untuk AICHR juga menegaskan bahwa penting untuk mendorong implementasi dari komitmen dari Para Pemimipin ASEAN yang tercakup didalam the “Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centred ASEAN” – yang secara tegas menyebutkan tentang perlindungan buruh migran.

Wakil Indonesia untuk AICHR masih akan mengadakan tiga (3) Debat Publik dalam tahun ini dengan mengusung tema-tema yang berkaitan dengan program kerja AICHR – diantaranya hak untuk hidup (right to life), penghapusan kekerasan terhadap perempuan (elimination of violence against women) dan bisnis dan HAM (business and human rights). Debat dan Diskusi Publik ini merupakan kerjasama antar Wakil Indonesia untuk AICHR dengan Kedutaan Belanda di Indonesia.


*******

Facebook Posts

ASEAN Youth Art