Siaran Pers AICHR Indonesia tentang Hukuman Wilfrida

Wilfrida Soik

Siaran Pers

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR) Tolak Vonis Hukuman Mati Wilfrida

 

[Jakarta, 30 September 2013] –

Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin mendorong koleganya, Wakil Malaysia untuk AICHR Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah, yang juga ikut menguatkan tim pengacara Wilfrida yang ditunjuk oleh Kedutaan Indonesia di Malaysia, untuk mencegah vonis hukuman mati yang tadinya akan dibacakan hari ini di Pengadilan Negara Bagian Klantan, Malaysia pada Wilffrida Soik ,pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia.

 

 “Pagi ini saya sudah menghubungi Shafee via telepon. Menurutnya, target untuk sidang hari ini adalah mendesak majelis hakim menunda sekitar dua minggu putusan. Shafee juga akan mengusahakan langkah-langkah untuk mengundang saya, dalam kapasitas sebagai perwakilan AICHR Indonesia untuk bisa hadir dalam sidang berikutnya,” ujar Rafendi.
Menurut Rafendi, hal yang paling dibutuhkan Wilfrida saat ini adalah memberikan pendampingan dan bantuan hukum merujuk pada prinsip Umum ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) pasal 3, “Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.”

Sementara itu, Rafendi menyambut hasil keputusan sidang hari ini yang menunda vonis hukuman mati untuk Wilfrida sebagai keputusan yang melegakan untuk sementara waktu.

Selain itu, hal strategis lain saat ini adalah mengambil terobosan hukum dan tekanan politik kepada Pemerintah Malaysia guna membebaskan Wilfrida dari hukuman mati. Apalagi, menurutnya, pada 24 Oktober yang akan datang, kondisi HAM Malaysia akan dievaluasi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR).

 “Sejak awal, kami menolak setiap hukuman mati untuk kejahatan apapun. Hukuman mati adalah pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Dan sebagai Komisi HAM di ASEAN, kami memiliki komitmen melindungi kemanusiaan, terhadap siapa pun. Apalagi, untuk kasus Wilfrida harus dilihat secara utuh persoalannya. Ia menjadi pekerja migran di Malaysia saat Indonesia sedang melakukan moratorium pengiriman TKI,” kata Rafendi Djamin di Jakarta.

Menurut Rafendi, kasus Wilfrida mencerminkan persoalan lemahnya sistem perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Di samping itu, lemahnya politik hak asasi manusia dalam konteks buruh migran mengingat pemerintah Indonesia sendiri yang masih menjalankan praktik hukuman mati.

 “Hal ini tentu menghambat upaya diplomasi HAM di luar negeri. Sementara ada banyak sekali pekerja migran yang saat ini sedang dihantui hukuman mati dan hal ini tidak hanya terjadi di Malaysia,” ungkapnya.

Rafendi memberikan rujukan hukum untuk penghapusan hukuman mati yaitu merujuk pada penjelasan Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Rafendi juga mendorong Malaysia untuk menjadi bagian dari Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR). [ ]

***