Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Rilis

Rekomendasi Konsultasi Lintas Sektoral AICHR mengenai Instrumen Berbasis HAM terkait pelaksanaan Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP), 30 Agustus 2017

 “Sudah saatnya Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP) diterapkan dengan mencermati pendekatan ramah Hak Asasi Manusia, 7 negara telah meratifikasi konvensi ini. ” Demikian disampaikan Wakil Indonesia untuk AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), Dr. Dinna Wisnu pada penutupanKonsultasi Lintas Sektoral AICHR mengenai Instrumen Berbasis HAM yang terkait dengan pelaksanaan Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP)di Yogyakarta (30/8).

Forum konsultasi dihadiri berbagai unsur dari kawasan, antara lain: Organisasi internasional, K/L terkait, NGO, akademisi dan masyarakat sipil. Dalam pembahasan dan diskusi yang telah berlangsung selama dua hari tersebut, selain meninjau instrumen ACTIP berbasis HAM dalam mencegah, memerangi pelaku dan mendukung korban TPPO, forum juga mengeksplorasi cara-cara menghubungkan sistem rujukan nasional di tingkat ASEAN serta mengembangkan instrumen untuk implementasi ACTIP.

“Konsultasi ini dihadiri oleh aktor yang bersinggungan langsung dengan isu TPPO dan dengan mendiskusikan segenap instrumen yang ada maupun yang masih perlu dikembangkan, maka saya percaya rekomendasi yang dibentuk dalam konsultasi ini akan menjadi format terbaik untuk mengimplementasikan  ACTIP”, ujar Dr. Dinna Wisnu.

Sebagai hasil akhir dari konsultasi, peserta diantaranya merekomendasikan untuk membentuk sistem rujukan regional pada kasus TPPO, menetapkan focal point nasional (NFP) di masing-masing negara ASEAN yang memiliki mandat untuk merujuk kasus-kasus TPPO ke instansi-instansi terkait, menetapkan standardisasi dalam monitoring evaluation, serta merekomendasikan berbagai langkah penanganan korban TPPO dengan pendekatan HAM.

 “Semoga apa yang kita diskusikan pada forum ini dapat membantu ASEAN menerapkan pendekatan HAM  dan memberikan opsi-opsi instrumen dalam implementasi ACTIP”, ujar Dr. Dinna, seraya menutup forum konsultasi serta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi para partisipan.

AICHR YOUTH VIDEO COMPETITION 2017 NATIONAL WINNER ANNOUNCEMENT

ANNOUNCEMENT

 

The Representative of Indonesia to ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) conducted the "National Selection for AICHR Youth Video Competition, ASEAN against Trafficking: Humans are not for Sale" in June - September 2017. The panellists consisted of Representative from Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN, Ministry of Foreign Affairs, SOM on Transnational Crime (SOMTC) and National Secretariat of ASEAN-Indonesia. The videos submitted to AICHR Indonesia were judged based on criteria, including, originality, creativity, content, interactivity and quality of production. The video should not provoke hatred and incitement nor misinterpret ASEAN Convention against Trafficking in Persons, especially Women and Children (ACTIP) and ASEAN; should be in conformity with ASEAN Human Rights Declaration and national laws; and does not contain materials deemed inappropriate, misleading and contrary to the public interest of ASEAN or its Member States.

The panellists decided that the winner of the "National Selection of AICHR Youth Video Competition, ASEAN against Trafficking: Humans are not for Sale" is:

 

Michael Wenas, 18 years old

Video Title: Human Trafficking Awareness#Break Invinsible Chain

 

Hence, the video submitted by Michael Wenas will represent Indonesia in the "AICHR Youth Video Competition, ASEAN against Trafficking: Humans are not for Sale" in ASEAN level. The competition will  take place between 18 September - 18 October 2017, both to select the Regional Winner by the committee of judges and the People's Choice Award through ASEAN social media platforms. The link to Wenas' video will be launched when the regional competition takes place from 18 September - 18 October 2017.

The decision of the panellists is final and may not be appealed.

We appreciate all videos submitted by the participants for its creativeness and message about trafficking in persons. We encourage all participants to be actively involved in the effort to prevent trafficking in persons in their area.

                                                                            

 

 

 

Jakarta, 13 September 2017

                                                           

Siaran Pers: Dalam Rangka Memperingati HAM 2015 dan Masyarakat ASEAN: Memajukan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, serta Memelihara Toleransi di ASEAN

Pemutaran Film & Diskusi Publik ke-5 mengenai HAM di ASEAN

7 Desember 2015
Erasmus Huis Jakarta

Melalui Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD, ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan (Pasal 22). Sehingga, AHRD tidak hanya mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan di ASEAN, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manunisa (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun juga mengajak untuk menghapus segala intoleransi, diskriminasi dan segala bentuk kekerasan berdasarkan agama. Bapak Rafendi Djamin menggarisbawahi hal tersebut saat membuka acara Diskusi Publik dengan tema “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, serta Tantangan Intoleransi di ASEAN”.

IMG 6761

Sebagai Wakil Indonesia untuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR), Bapak Rafendi Djamin menjadi tuan rumah dari Diskusi Publik yang kali ini diselenggarakan dengan perayaan Hari HAM, yang jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Acara ini diadakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan di tingkat nasional serta masyarakat umum mengenai isu-isu HAM tertentu yang menjadi perhatian ASEAN sebagai satu kawasan. Acara ini dihadiri oleh lebih dari sembilan puluh (90) peserta – yang berasal dari institusi pemerintahan, institusi-institusi HAM di tingkat Nasional (NHRIs), pelajar dan akademisi, LSM nasional dan regional, serta anggota dari korps diplomatik di Jakarta.

Sebelum acara Diskusi dimulai, peserta disuguhkan dengan pemutaran ‘Timbuktu’ – sebuah film yang berdasarkan peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi akibat ekstremisme agama, dan dinominasikan untuk ‘Film Berbahasa Asing Terbaik’ dalam ajang Academy Awards 2015.

IMG 6757

Diskusi kali ini mendatangkan pembicara tamu terhormat Y.M. Abdurrahman M. Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, serta Prof. Dr. H.M. Machasin, MA, Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua pembicara menggarisbawahi bagaimana toleransi di dalam masyarakat pluralis telah membentuk dan menyatukan Indonesia sebagai suatu bangsa. Selain itu, Indonesia telah berperan aktif di tingkat internasional dalam mempromosikan dialog antar agama dan intra agama – untuk menjaga, di antaranya, toleransi dan kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan. Karakteristik negara yang mejamuk memang harus siap dalam menghadapi tantangan-tantangan intoleransi dan kekerasan yang muncul, baik di Indonesia maupun di ASEAN. Pada era sosial media, para pembicara pun menghimbau para generasi muda untuk menyoroti hal-hal positif dalam postingan dalam sosial media untuk menjunjung toleransi di masyarkat.

Dalam lingkup ASEAN, Bapak Rafendi Djamin menyoroti Indonesia yang telah aktif mengedepankan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk dijadikan suatu isu prioritas di AICHR. Selanjutnya, implementasi dari 'Pasal 22 dari AHRD tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan' telah disahkan sebagai bagian dari Program/Kegiatan Prioritas AICHR untuk tahun 2016, dimana Indonesia menjadi negara yang akan mengimplementasikan program tersebut. Program ini akan sejalan dengan Visi Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025: Menanamkan budaya perdamaian, termasuk nilai-nilai toleransi dan kesederhanaan sebagai kekuatan dalam keseimbangan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan dan di luar kawasan”. Diharapkan juga, poin-poin hasil diskusi dapat dijadikan referensi bagi Perwakilan Indonesia untuk AICHR dalam memformulasikan konsep program tersebut.

 

 

IMG 6771

Acara diskusi ini adalah yang ke-5, sekaligus yang terakhir dari rangkaian Diskusi dan Debat Publik tentang HAM di ASEAN – sebuah kerjasama antara Wakil Indonesia untuk AICHR dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Bagi Bapak Rafendi Djamin, acara ini merupakan yang terakhir baginya dalam kapasitasnya sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR, sebelum menyelesaikan mandatnya. Beliau menyampaikan apresiasinya kepada Y.M. Rob Swartbol, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, dan juga Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, atas kerjasama yang konstruktif dan bermanfaat dalam menyelenggarakan rangkaian Diskusi dan Debat Publik, serta dukungannya bagi AICHR Indonesia.

*******

 

AICHR Youth Debates 2017

Hello Indonesian Debater!!

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) is currently looking for individuals to be Indonesia's delegates to compete in AICHR Youth Debate on Human Rights 2017. The competition will be held in Thailand.

Collaborating with Atma Jaya Debating Club, we are going to hold a selection to choose the delegates. If you are interested to become one of them, join our selection. The requirements are listed in the poster.

Note

These are the motions you can choose for the essay and video:

1) ASEAN should NOT establish a Human Rights Court that can issue enforceable judgments.

2) Economic growth, and not human rights, must be the key goal of ASEAN development.

3) To promote women’s rights, a quota system to include equal proportion of women should become mandatory.

4) Citizens of ASEAN should have the right to work in all Member States.

5) Environmental damage should be treated as a Human Rights Violation.

Registration

Registration form will be posted on Indonesian Representative to the AICHR Facebook and AICHR Indonesia's website or you can request via Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. .

Contact Person:

Ray Fabian (WA: +6287878968925)

Bimo Sadeli (WA: +628119612929)

Please download Registration Form here.

See brochure attachment here.

See TOR AICHR Youth Debates Competition 2017 here.

Siaran Pers: Mengadvokasikan Keterlibatan yang Lebih Konstruktif dengan Para Pemangku Kepentingan, dan Salam Perpisahan

Sidang Ke-19 Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR)

27 – 29 November 2015

Kuala Lumpur, Malaysia

IMG 6216

Indonesia menegaskan posisinya dalam mendorong Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melanjutkan keterlibatannya secara konstruktif dengan para pemangku kepentingan untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Meskipun ini merupakan sidang terakhir untuk tahun ini, serta sidang perpisahan untuk sebagian besar Wakil dari Negara Anggota (termasuk dirinya sendiri), Rafendi Djamin terus berperan aktif dalam mengadvokasikan berbagai isu sebagai Perwakilan Indonesia untuk AICHR. Sebagai pimpinan Delegasi Indonesia pada Sidang ke-19 AICHR, Rafendi kembali mengusulkan beberapa aktivitas, dan juga mengajukan inisiatif baru untuk dilaksanakan oleh AICHR pada tahun 2016.

Bersama dengan Thailand, Indonesia kembali mengajukan dua (2) Studi Tematik untuk dilaksanakan – yakni Studi Tematik Hak untuk Hidup, dengan fokus pemeliharaan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang akan menghadapi hukuman mati; dan Studi Tematik Sistem Peradilan Anak, dengan maksud untuk menciptakan suatu panduan/kerangka pada sistem peradilan anak yang dapat menjadi rujukan bagi para Negara Anggota ASEAN dalam sistem peradilan mereka. Rafendi Djamin berharap bahwa Wakil Indonesia untuk AICHR yang baru akan melanjutkan negosiasi, bekerjasama dengan Wakil Thailand, agar imeplementasi kedua Studi Tematik tersebut dapat segera dilaksanakan.

IMG 6303

Menindaklanjuti rekomendasi dari AICHR-SOMTC Joint Workshop on Human Rights-based Approach to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang telah diselenggarakan dengan sukses di Yogyakarta, Indonesia mengajukan aktivitas baru berupa Konsulasi Tahunan AICHR mengenai Pendekatan Berbasiskan HAM dalam Implementasi ACTIP (Konvensi ASEAN untuk Mengatasi Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak) serta APA (ASEAN Plan of Action). Konsultasi tersebut ditujukan untuk menyusun praktik terbaik dalam pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi korban dari perdagangan manusia; dan juga sebagai forum untuk AICHR dan badan-badan sektoral ASEAN terkait untuk berhubungan secara konstruktif dengan Pertemuan Pejabat Tinggi ASEAN mengenai Kejahatan Transnasional (SOMTC), dan berkontribusi dalam perumusan peta jalan implementasi ACTIP dan APA. Proposal Indonesia tersebut pada prinsipnya telah mendapatkan dukungan, dan Indonesia pun mendapatkan pujian atas inisiatif dan juga atas penyelenggaraan Joint Workshop di Yogyakarta.

Senagai anggota dari screening panel, Indonesia mendorong adanya dukungan terhadap semua ajuan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSOs) untuk Hubungan Konsultatif dengan AICHR. Indonesia berpandangan bahwa berbagai kritik yang didapatkan dari para CSO dapat dijadikan motivasi bagi AICHR untuk berkembang, sehingga tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menolak ajuan-ajuan tersebut. Hingga kini, 16 pengajuan dari para CSO untuk Hubungan Konsulatif dengan AICHR masih menunggu persetujuan dari AICHR, yang akan dilakukan secara ad-referendum pada pertengahan Desember.

IMG 6306

Hari terakhir Sidang tersebut juga menyaksikan penyerahan Keketuaan AICHR dari Malaysia kepada Lao PDR. Sebagai tanda perpisahan, Rafendi Djamin mempersembahkan suatu video penghargaan, khususnya untuk para Perwakilan yang masa jabatannya berakhir seiring dengan berakhirnya Keketuaan Malaysia. Indonesia bersama dengan para Wakil AICHR lainnya menyampaikan penghormatan serta penghargaan pada semua Wakil Negara Anggota untuk AICHR, dan khususnya pada Y.M. Tan Sri Dato’ Sri Muhammad Shafee Abdullah atas kecakapannya sebagai Ketua AICHR, and sebagai tuan rumah sidang akhir AICHR pada tahun 2015.

IMG 6308

Diharapkan pada bulan Desember 2015, atau Januari 2016, paling sedikit tujuh (7) Negara Anggota ASEAN (termasuk Indonesia) akan mengumumkan pengangkatan Perwakilannya yang baru untuk Komisi tersebut. Mendekati perampungan dua masa jabatannya sebagai Wakil Indonesia, Rafendi Djamin mengharapakan kelanjutan dari peran Indonesia dalam memimpin pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN melalui AICHR, oleh penerusnya yang akan datang.

*******

Facebook Posts

ASEAN Youth Art