Prospek Mekanisme HAM ASEAN

I. Pendahuluan

Usaha untuk membangun sebuah mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) ditingkat regional telah dimulai di berbagai belahan dunia terutama pasca Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1960an, Majelis Umum PBB mendorong pembentukan mekanisme HAM regional karena, salah satunya, sifatnya yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme internasional. Dalam hal pembuatan rekomendasi misalnya, inisiatif regional lebih mudah diterima oleh negara-negara yang memiliki kesamaan budaya, sejarah, dan geografis dari pada yang muncul dari sebuah inisiatif global. Selain itu, pendekatan regional juga diyakini dapat menghindari klaim bahwa HAM adalah alat bagi imperialisme Barat dan dapat mengimbangi (counterbalance) tekanan dari pihak asing. Sementara itu, publikasi tentang pelanggaran HAM juga akan lebih mudah diperluas dan efektif jika datang dari tingkat regional1

Kehadiran sebuah mekanisme HAM di Asia Tenggara telah lama menjadi impian masyarakat ASEAN. Impian telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Ke-II seiring dengan adanya pergeseran norma-norma didalam hubungan internasional dimana salah satu yang paling mengemuka adalah norma-norma Hak Asasi Manusia. Satu persatu, rezim HAM regional tumbuh yakni rezim HAM Eropa dibawah konvensi Eropa (1960), rezim HAM Amerika dibawah Konvensi HAM Amerika (1968), dan rezime HAM Afrika dibawah African Charter (1981). Namun, hingga beberapa dekade kemudian, Asia tetap menjadi bagian dari dunia yang tidak tersentuh oleh perkembangan ini. 2

1 Leung, Heu Yee. 2004. ASEAN and Human Rights The prospects of implementing aregional mechanism for the promotion and protection ofhuman rights in Southeast Asia. Pg.2

2 ibid


Joint Communiqué ASEAN 1993

Hingga menjelang World Conference on Human Rights tahun 1993 di Wina, ketidak sepahaman antara Barat dan negara-berkembang mengenai ide-ide fundamental HAM semakin tampak. Ketidaksepahaman tersebut mulai dari gugatan tentang universitalitas HAM, penekanan atas hak-hak individu dibanding hak-hak publik dan tanggung jawab sosial (Asian values), hingga persoalan standar ganda yang digunakan oleh Barat.1Namun bagaimanapun juga, negara-negara ASEAN menyambut positif konsensus yang dihasilkan didalam Konvensi Wina dengan ditandatanganinya Deklarasi Wina dan Program of Action-nya oleh seluruh negara ASEAN pada tahun 1993.

Pada tahun yang sama, negara-negara ASEAN mengeluarkan Komunike Bersama (Joint Communiqué) yang menyatakan pandangan kolektif mereka tentang HAM dan komitmen mereka untuk menghormatinya sebagaimana yang ada didalam Deklarasi Wina.2Di Joint Communique tersebut, ASEAN juga setuju untuk melakukan kordinasi guna mencapai sebuah pendekatan bersama (common approach) mengenai hak asasi manusia dan untuk secara aktif berpartisipasi pada penerapan pemajuan dan perlindungan (promotion and protection) hak asasi manusia, serta perlunya memikirkan tentang pembentukan sebuah mekanisme HAM regional yang tepat, sebagaimana berikut 3:


The Foreign Ministers agreed that ASEAN should coordinate a common approach on human rights and actively participate and contribute to the application, promotion and protection of human rights…. They further stressed the importance of strengthening international cooperation on all aspects of human rights and that all governments should uphold humane standards and respect human dignity. In this regard and in support of the Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993, they agreed that ASEAN should also consider the establishment of an appropriate regional mechanism on human rights.”

Namun, dengan semakin meningkatnya keanekaragaman politik di ASEAN dengan bergabungnya Viet Nam pada tahun 1995, Laos dan Mianmar di tahun 1997, dan Cambodia ditahun 1999, negara-negara ASEAN semakin sulit mencapai kesepakatan mengenai bagaimana bekerjasama di bidang hak asasi.

Bahkan sampai tahun 2005, meskipun pemimpin-pemimpin negara ASEAN telah menyatakan komitmentnya pada Konvensi Wina, ketika rencana atas penyusunan piagam HAM ASEAN dimulai, masalah HAM masih sangat sulit untuk dibicarakan ditingkat ASEAN. Perhatian terhadap HAM muncul kembali ketika ASEAN mulai menyadari pentingnya mendapatkan pengakuan internasional, salah satunya dengan memperbaiki diri melalui upaya pembentukan entitas legal dan dengan menjunjung tinggi HAM. Namun pada saat itu masih terlalu sensitif untuk menyebut kata-kata HAM dan juga belum ada pembicaraan soal piagam, sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan, hak buruh migran, hak anak-anak, hak perempuan dan pendidikan HAM muncul dalam bentukkerjasama di pilar sosial budaya.

1 ibid

2 Chalermpalanupap, Termsak, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation, www.asean.org/22769.htm, diakses 2 June 2010

3 ibid. Kawasan Asia adalah sebuah kawasan yang tidak memiliki sebuah sistem HAM regional antar-pemerintah seperti pengadilan regional (regional courts), komisi-komisi dan juga institusi-institusi terkaitnya untuk memonitor dan melindungi hak asasi dikawasan tersebut. Namun pada tahun 1996, ada sedikit perkembangan yang menggembirakan yakni dengan terbentuknya Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) dalam pertemuan pertama Institusi-institusi HAM Nasional/National Human Rights Institutions (NHRIs) yang berasal dari berbagai kawasan di Asia Pasifik, di Darwin, Australia. Pertemuan tersebut juga berhasil mengikutsertakan komisi-komisi HAM nasional dari Australia, India, Indonesia and Selandia Baru dan juga sejumlah organisasi pemerintah/non-pemerintah regional.

 


 

Deklarasi Cebu tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Migran (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers)

 

Namun, di dalam Program Aksi Vientiane (VAP), 2004 – 2010 yang memuat strategi untuk membangun sebuah komunitas ASEAN, yang didasarkan pada 3 pilar yakni Pilar Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya,kerjasama HAM muncul sebagai bagian dari pembangunan politik dalam komunitas Politik dan Keamanan.

 

Lalu,pada KTT ASEAN yang ke-12 di Cebu Pilipina tahun 2007, ASEAN mengadopsi Deklarasi tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Migran(ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers). Setahun kemudian (2008), Komite Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran atau ASEAN Committeeon theImplementationof theASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW)pun dibentuk, sebagaimana yang diamanatkan oleh Deklarasi, dengan tugas untuk membuat sebuah instrument legal untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak buruh migran.

 

II. Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN/ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR)

 

ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang diratifikasi oleh 10 negara yakniBrunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos (Lao PDR), Malaysia, Myanmar , Filipina, Singapore, Thailand and Viet Nam pada 15 Desember 2008 menjadi landasan konstitusional dari terbentuknya Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR). Piagam tersebut, pasal 14 memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk membentuk sebuah badan HAM ASEAN tersebut. Sebelum diresmikan, Kerangka Acuan (Terms of Reference/TOR) AICHR di diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket , Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Akhirnya, bulan oktober, AICHR diresmikan pada saat KTT ASEAN ke 15tanggal 23 October 2009 di Hua Hin, Thailand.

 

  • Tujuan, Mandat dan Fungsi AICHR

 

AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat “advisory/memberi nasehat”. AICHR juga merupakan institusi penaung (overarching) HAM di ASEAN dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEN. Sebagaimana yang diatur dalam TOR AICHR pasal 1, tujuan AICHR adalah sebagai berikut:

 

  1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN;

  2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur;

  3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN;

  4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional;

  5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional;

  6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM , Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak,. 1

 

Didalam TOR AICHR pasal 4, terdapat 14 mandat dan fungsi AICHR yang diringkas sebagai berikut:

 

  1. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM;

  2. Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN;

  3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM;

  4. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM;

  5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrument HAM;

  6. Memajukan pelaksanaan instrument-instrumen ASEAN;

  7. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM;

  8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain;

  9. Berkonsultasi, dengan institusi nasional, regional dan internasional;

  10. Mendapatkan informasi dan negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM;

  11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN;

  12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN;

  13. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yg diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM); dan

  14. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.2

 

1 TOR of AICHR, 2009, ASEAN Secretariat

 

2 ibid


  • Komposisi AICHR

Dalam hal komposisi , AICHR terdiri dari wakil-wakil dari 10 negara Anggota ASEAN yang bertanggung jawab kepada pemerintah yang menunjuknya. Saat ini dari 10 perwajilan dari AICHR, 2 orang dipilih dari kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yakni dari Indonesia dan Thailand, sementara yang lainnya dari perwakilan yang ditunnjuk oleh Pemerintah. Setiap Wakil menjabat untuk satu kali masa jabatan selama 3 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sama halnya dengan proses pengambilan keputusan yang berlaku dibadan-badan ASEAN lain, proses pengambil keputusan di AICHR didasarkan pada konsultasi, konsensus, non-interfensi sebagai prinsip-prinsip AICHR. AICHR menyelenggarakan pertemuan regular 2 kali dalam setiap dan melapor ke Menteri Luar Negeri ASEAN.

  • Organisasi Penaung (Overarching institution)

Sebagai organisasi penaung di ASEAN, AICHR bekerja dengan dengan seluruh badan-badan sektoral ASEAN didalam 3 ASEAN pillar yakni, Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, Pilar Ekonomi ASEAN, dan Pilar Sosial Budaya ASEAN. AICHR melakukan konsultasi, kordinasi dan kolaborasi degnan seluruh 3 komunitas ASEAN tersebut. Yang tidak kalah penting adalah AICHR juga melakukan review dan rekomendasi kepada masing-masing pilar/komunitas, terutama untuk persoalan-persoalan HAM yang ada didalam ruang lingkup masing-masing pilar tersebut, sebagai berikut:

  1. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN

  • Perdagangan manusia (Trafficking in person)

  • Perlindungan HAM dalam Kebijakan anti teror ASEAN

  • Pencegahan konflik dan kejahatan HAM berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang)

  • Perlindungan HAM dalam menghadapi Ancaman non-traditional (non-traditional security threat)

  1. Komunitas Ekonomi ASEAN

  • Perlindungan HAM (ekosob) dalam traktat perjanjian perdagangan dengan non ASEAN maupun intra ASEAN

  • Perlindungan Sosial berperspektif HAM dalam kebijakan perburuhan ASEAN

  • Kebebasan bergerak dan bekerja bagi warga ASEAN (freedom of movement and right to work)

  1. Komunitas Sosial Budaya ASEAN

  • Hak lingkungan dan HAM

  • Perlindungan HAM anak-anak dan Perempuan

  • Perlindungan HAM Buruh Migran

  • HAM dalam kurikulum Pendidikan ASEAN

  • Pencegahan HIV/AIDS dan perlindungan HAM bagi pekerja Sex, trans-gender, MSM

 

Kemajuan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Mandat AICHR (2009-2011)

 

Sejak kelahirannya 2 tahun yang lalu, didasarkan pada fungsi dan mandatnya, AICHR telah mencapai hasil-hasil berikut:

 

  • Mengadopsi Panduan operasi AICHR;

  • Membentuk Tim Penyusun Deklarasi HAM ASEAN, dimana deklarasi tersebut akan menjadi sebuah roadmap untuk pembangunan HAM regional;

  • Mengadopsi TOR Tim Penyusun Deklarasi HAM ASEAN;

  • Mengadopsi Aturan Prosedur untuk Dana AICHR;

  • Mengadopsi TOR studi tematik mengenai CSR dan HAM di ASEAN;

  • Menyetujui Elemen Kunci dari Rencana Kerja 5 tahun AICHR 2012-2015;

  • Menyetujui TOR studi tematik tentang migrasi ;

  • Berdialog dengan mekanisme HAM Inter-Amerika, UNDP, UN Women, UNHCR , serta wakil Organisasi HAM Internasional di washington dan New York; dan

  • Dialog dengan European Fundamental Rights Agency, Council of Europe, Commissioner of Human Rights of CoE, European Human Rights Court (2011).

 


II. i. Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC)

Disamping AICHR, ASEAN juga memiliki badan khusus untuk hak anak dan perempuan yakni Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEANatau ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) yang diresmikan pada 7 April 2010 lalu di Hanoi, Vietnam, pada saat KTT ASEAN yang ke -15. Pembentukan komisi ini tertuang dalam Vientiane Action Programme 2004-2010 (VAP) yang diadopsi pada KTT ASEAN yang ke-10di Hanoi tahun 2004, yang menyerukan pembentukan ACWC. Bila AICHR adalah badan penaung, maka ACWC merupakan sebuah badan sektoral yang lebih khusus dan terbatas pada isu sektoral wanita dan anak.

Kerjasama HAM untuk perempuan dan anak ini merupakan wujud dari kesamaan platforum negara-negara ASEAN yang telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC).

ACWC terdiri dari 20 wakil dari 10 negara anggota ASEAN (10 untuk hak perempuan dan 10 untuk hak anak) dan melapor kePejabat Senior ASEAN mengenai Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD). Sama halnya dengan AICHR, ACWC merupakan badan penasehat, didasarkan pada konsultasi dan konsensus dalam pengambilan keputusan serta memegang prinsip non intervensi.ACWC juga melakuan review atas mekanismenya setiap 5 tahun. Selain itu ACWC dalam kerjanya juga berkordinasi dengan AICHR dan badan-badan sektoral ASEAN yang lain yang berkaitan degnan isu-isu perempuan dan anak termasuk melakukan konsultasi dan menyelaraskan (alignment) ACWC dan AICHR sebagai organisasi penaung di ASEAN. ACWC juga harus terlibat dalam dialog dan consultasi degnan institusi nasional, regional dan internasional dan entitas yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak anak dan perempuan.

III. Tantangan

Ditengah beberapa kemajuan yang dihasil oleh AICHR selama 2 tahun belakangan ini, terdapat beberapa kelemahan, kendala dan sekaligus juga tantangan bagi AICHR. AICHR sendiri telah menjadi sorotan dan mendapatkan kritikan yang cukup tajam dari kalangan kelompok masyarakat sipil. Diantara ke kendala dan kelemahan-kelemahan tersebut, antara lain:

  • Terdapat perbedaan perkembangan demokrasi dan HAM yang tajam diantara negara anggota ASEAN. Political diversity di dalam ASEAN sendiri tetap menjadi persoalan ketika hendak mencapai kesepakatan dalam persoalan HAM;

  • AICHR sebagai lembaga antar pemerintah, dalam bekerjanya lebih sebagai lembaga negosiasi politik ketimbang Lembaga HAM;

  • Penerapan prinsip non-intervensi yang relatif masih kaku dan konservatif

  • Independensi yang lemah: dari segi keanggotaan, tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah yang menunjuk, dari segi pendanaan.

  • Mekanisme proteksi yang lemah: tidak ada wewenang menerima pengaduan individual, wewenang untuk investigasi, wewenang untuk country visit , dan tidak ada pembahasan country situation. Komisi, juga tidak dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara dan pembahasan masalah HAM hanya dapat dilakukan dalam tingkat dialog.

  • Tidak memiliki mandat investigatif dan koersif yang membuat Pelanggaran HAM d kawasan Asean tidak dapat dimasuki AICHR. AICHR terikat dengan norma dan standar organisasi tradisional Asean yang lebih menekankan Asean Way, yakni konsensus, kedaulatan negara dan non intervensi

 


 

IV. Kesimpulan

 

Sejak bebrapa tahun terakhir ini, terutama setelah lahirnya ASEAN Charter di tahun 2009 hingga 2011, upaya dari kelompok regional ASEAN berubah dengan sangat cepat dalam pembentukan mekanisme HAM regional. Percepatan tersebut terlihat dari capaian-capaian yang telah dihasilnya selama kurun waktu 2 tahun yang sangat singkat, yang telah menghasilkan berbagai perangkat-perangkat untuk membangun dan memperkuat AICHR sebagai rule based human right organizationdi Asia Tenggara. Percepatan tersebut diharapkan akan berkolerasi dengan semakin efektifnya fungsi promosi dan proteksi HAM di bawah AICHR. Hal ini patut dianggap sebagai sebuah kemajuan dalam sejarah ASEAN, terutama karena masalah HAM khususnya di ASEAN tidak pernah disentuh selama puluhan tahun dan juga dalam konteks pembangunan mekanisme regional di Asia.

 

Namun demikian, ada beberapa catatan kekurangan dan kelemahan dari mekanisme yang ada di bawah ASEAN tersebut, yang harus diatasi agar AICHR benar-benar dapat mencapai tujuan pendiriannya sebagaimana yang diamanatkan oleh ASEAN Charter. Peran dan fungsi AICHR harus diperkuat dan diperluas baik peran dan fungsi yang bersifat proteksi, segi independensi dan akuntabilitas nya kepada masyarakat ASEAN. Dengan penguatan fungsi dan peranannya, maka AICHR akan menjadi organisasi HAM yang memiliki gigi yang benar-benar melindungi masyarat ASEAN, seperti harapan dari masyarakat ASEAN.

 

Reference

 

Chalermpalanupap, Termsak, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation, www.asean.org/22769.htm, diakses 2 June 2010

 

Burdekin, Brian,. Martinus Nijhoff Publishers, 2007, Leiden/ Boston

 

Leung, Heu Yee. 2004. ASEAN and Human Rights The prospects of implementing aregional mechanism for the promotion and protection ofhuman rights in Southeast Asia.

 

www.asiapacificforum.net/about/the-region

 

APF, www.asiapacificforum.net/members/...a.../Application_for_Membership.doc

 

TOR of AICHR, 2009, ASEAN Secretariat

 

ASEAN Charter, 2008, ASEAN Secretariat

 

www.asean.org



 

 

Facebook Posts

ASEAN Youth Art