Siaran Pers: Mendorong AICHR Menyikapi Krisis Migrasi Iregular (Rohingya) di Kawasan ASEAN

Sidang Khusus AICHR, Bandar Seri Begawan, 13 – 15 Juni 2015

SIARAN PERS WAKIL INDONESIA UNTUK AICHR

Mendorong AICHR Menyikapi Krisis Migrasi Iregular (Rohingya) di Kawasan ASEAN

Sidang Khusus AICHR, Bandar Seri Begawan, 13 – 15 Juni 2015


Jakarta, 17 Juni 2015. Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR), Rafendi Djamin, mendorong Komisi HAM ASEAN untuk membahas dan menyikapi persoalan krisis kemanusiaan dan HAM – arus migrasi dan pengungsi melalui jalur laut – yang semakin deras terjadi dikawasan ASEAN belakangan ini.

Hal ini disampaikan Rafendi Djamin pada Sidang Khusus AICHR di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 13 – 15 Juni yang baru saja berlangsung. Sidang tersebut, sebenarnya ditujukan untuk membahas persiapan Pertemuan tahunan AICHR dengan Forum Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) yang akan dilaksanakan pada awal Agustus nanti. Namun, menurut Rafendi, krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung, membutuhkan penyikapan segera. Karena itu pada tanggal 5 Juni, Indonesia mengirimkan surat kepada ketua AICHR yang kini dipegang oleh Malaysia, untuk memasukkan pembahasan krisis arus migrasi iregular ke dalam agenda Sidang.

Rafendi mengatakan: “sebagai Wakil-Wakil dari badan HAM penaung di ASEAN yang dipilih untuk memajukan dan melindungi hak-hak rakyat di kawasan, dan mengikuti situasi penderitaan dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh para migran tersebut, maka sudah semestinya AICHR memulai sebuah diskusi yang terbuka dan konstruktif menyikapi persoalan mendesak tersebut.”

Menurut Rafendi, krisis migrasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, terutama, adanya situasi sulit dan ancaman yang dihadapi oleh para migran atau pengungsi didalam negeri mereka. Hal ini diperparah dengan adanya sindikat perdagangan dan penyelundupan manusia, sehingga membuat situasi para pengungsi tersebut semakin rentan,  yang menuntut perhatian dari AICHR.

Krisis migrasi ireguler ini telah menjadi perhatian beberapa Menteri Luar Negeri ASEAN dengan dikeluarkannya Pernyataan Bersama mengenai Pertemuan Menteri mengenai Pergerakan Manusia Secara Iregular in Asia Tenggara oleh tiga (3) Menteri Luar Negeri ASEAN – khususnya dari Indonesia, Malaysia dan Thailand. Dalam Joint Statement tersebut dengan tegas Para Menteri menyerukan agar ASEAN memainkan peranan yang aktif dalam menyikapi persoalan krisis migrasi ireguler secara efektif dan cepat, dalam semangat solidaritas ASEAN. Mereka juga merekomendasikan pertemuan darurat Para Menteri ASEAN untuk Urusan Kejahatan Lintas Nasional (AMM-TC) dalam menangani krisis kemanusiaan ini. Wakil Indonesia untuk AICHR menyambut baik pernyataan sikap para Pejabat Senior Urusan Kejahatan Lintas Nasional (Senior Officials Meeting on Transnational Crime atau SOM-TC) di Siem Reap baru-baru ini, yang menegaskan akan dilaksanaknannya pertemuan darurat tingkat menteri tersebut pada 2 Juli 2015 di Kuala Lumpur.


Sementara itu, dalam persiapan pertemuan tahunan AICHR dengan AMM, Sidang Khusus tersebut membahas antara lain: Laporan Tahunan AICHR kepada AMM, Rencana Kerja 5 Tahunan AICHR (2016 – 2020), Program dan Kegiatan Prioritas AICHR untuk tahun 2016, serta Pernyataan AICHR untuk AMM dalam Tatap Muka. Kepentingan Indonesia dalam Persiapan dalam Tatap Muka tersebut diantaranya terkait penguatan mandat proteksi AICHR dan tindak lanjut rekomendasi Kajian Tematik Corporate Social Responsibility (CSR) dan HAM.

Untuk Laporan Tahunan 2015, Indonesia memasukkan kembali tentang persoalan perlunya memperkuat dukungan negara-negara ASEAN untuk setiap Wakil AICHR (baik sarana/prasarana maupun sumber daya manusia). Indonesia juga mengajukan inisiatif untuk menjadi negara pelaksana dalam kegiatan AICHR mengenai Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di ASEAN serta masalah perdagangan manusia ditahun 2016.

Untuk Rencana Kerja 5 Tahun AICHR, Indonesia mengajukan perumusan tujuan strategis yang terukur terkait dengan penguatan sekretariat regional AICHR, perluasan keterlibatan pemangku kepentingan, perlunya membuat  sebuah prosedur komunikasi antara AICHR dengan negara-negara anggota ASEAN, serta penguatan mandat perlindungan AICHR. Meskipun mendapatkan dukungan dari beberapa negara anggota, disayangkan bahwa  konsensus tidak dapat diraih untuk menyertakan poin-poin masukan Indonesia.

Dalam Sidang Khusus tersebut, AICHR juga memberikan masukannya untuk Rancangan Visi Masyarakat ASEAN 2025 serta Dokumen Pendukungnya untuk Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Selain itu, AICHR juga bermaksud untuk memberikan masukannya terhadap Dokumen Pendukung untuk Komunitas Ekonomi serta Komunitas Sosio-Kultural ASEAN, mengingat pentingnya memastikan pengarusutamaan HAM dalam ketiga pilar Komunitas ASEAN.

AICHR juga membahas dan mengesahkan beberapa kegiatan yang akan diadakan pada paruh kedua tahun 2015, termasuk Loka Karya untuk membangun sinergi pemberantasan perdagangan manusia –  yang akan diselenggarakan oleh Indonesia dalam kerjasama dengan SOM-TC Agustus mendatang di Bali.


******

Facebook Posts

ASEAN Youth Art