Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Pernyataan Wakil Indonesia untuk AICHR Menyambut Simposium Nasional Mengenai Bisnis dan HAM

“Pentingnya Panduan Bisnis dan HAM Regional Menyongsong

Masyarakat ASEAN Pasca-2015”

 

IMG 1470 res2

Pada tanggal 8 September 2015, Direktorat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri (KEMLU) Republik Indonesia akan menyelenggarakan Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM dengan tujuan sosialisasi serta meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan nasional terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Panduan PBB tentang binis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGP). Simposium tersebut juga ditujukan untuk diskusikan peluang maupun tantangan implementasi di tingkat nasional, serta untuk membahas posisi Indonesia mengenai isu-isu Bisnis & HAM, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sehubungan dengan itu, Wakil Indonesia untuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) pun telah menggelar Debat  Publik pada tanggal 1 September 2015 yang lalu dengan  tema “Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Masyarakat ASEAN Pasca-2015”, bertempat di Erasmus Huis, Pusat Kebudayaan Belanda Jakarta. Debat Publik tersebut merupakan bagian dari rangkaian debat publik ttg masalah HAM di tingkat ASEAN yang  diselenggarakan atas kerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Bagi Wakil Indonesia untuk AICHR, Debat Publik Tersebut bertujuan untuk mendiskusikan dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan nasional, dengan tujuan akhir merancang suatu “Panduan Bisnis dan HAM ASEAN”, sejalan dengan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM berstandar internasional. Rancangan Panduan tersebut merupakan tindak lanjut dari salah satu rekomendasi Studi Tematik AICHR mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) dan HAM.

 

IMG 1456 res

Secara umum, Debat Publik tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman yang baik diantara para pemangku kepentingan nasional akan isu-isu bisnis dan HAM di tingkat regional (ASEAN). Dalam kata sambutannya, Wakil Indonesia untuk AICHR menekankan bahwa dalam menghadapi Masyarakat ASEAN 2015, ASEAN harus dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kerja sama  perekonomian di ASEAN – yang seringkali berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Melalui Debat Publik kali ini, para pemangku kepentingan pun berkesempatan untuk menarik pelajaran dari pengalaman pemerintah Kerajaan Belanda yang telah membuat Rancangan Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM pada tahun 2014.

Dalam Debat Publik tersebut, para pembicara – merepresentasikan sudut pandang pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), korporasi yang diwakili PT Frisian Flag, serta masyarakat sipil yang diwakili oleh Ketua KOMNAS HAM Tahun 2007-2012 – memberikan pandangan terhadap pertanyaan umum sehubungan dengan perkembangan Bisnis dan HAM di tingkat nasional dan regional. Pertanyaan umum tersebut meliputi: (1) Perlu atau tidaknya suatu “Panduan Bisnis dan HAM” dalam konteks ASEAN, serta bagaimana panduan tersebut dapat diterjemahkan dan disertakan dalam Visi ASEAN 2025 di ketiga pilar Masyarakat ASEAN; (2) Elemen-elemen serta faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dan disertakan dalam Panduan tersebut – untuk memastikan perilaku bisnis secara umum yang bertanggung-jawab terhadap pemenuhan, pemajuan dan perlindungan HAM; dan, (3) Bagaimana “Panduan Bisnis dan HAM” dapat diintegrasikan ke dalam  pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia 2015-2019, dengan menimbang peluang maupun kendalanya. Debat tersebut pun difasilitasi oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan KEMLU RI, yang bertindak sebagai Moderator.

Berdasarkan pemaparan para pembicara, serta pandangan-pandangan para peserta Debat dan Diskusi, disimpulkan bahwa ASEAN harus segera memformulasikan suatu Panduan Bisnis dan HAM, khususnya saat ASEAN akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) – dimana pergerakan kapital, barang dan jasa, maupun sumber daya manusia semakin leluasa (baik dari luar kawasan, maupun intra-kawasan ASEAN). Panduan tersebut dapat menjadi rujukan bagi negara-negara anggota ASEAN serta para pemangku kepentingan di ASEAN untuk lebih mengerti akan konsep tersebut, sekaligus menjadi suatu dorongan bagi negara-negara secara individual untuk mempertimbangkan penyusunan Rancangan Aksi Nasional (RAN) khususnya untuk Bisnis dan HAM. Dalam proses formulasi, perlu diperhitungkan faktor-faktor seperti perbedaan sistem politik  negara-negara anggota ASEAN; perbedaan derajat demokrasi dan HAM tiap-tiap negara; serta penegasan peran dan tanggung-jawab pemerintah maupun tanggung-jawab perusahaan untuk memastikan pemajuan; pemenuhan dan perlindungan HAM dalam menjalankan bisnis. Wakil Indonesia untuk AICHR menegaskan bahwa, “Tanggung-jawab akhir penghargaan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM ada di tangan pemerintah, sedangkan tanggung-jawab untuk menghargai HAM dalam operasi bisnisnya ada di kalangan korporasi.” Dalam konteks nasional Indonesia, RANHAM 2015-2019 dapat dimanfaatkan untuk RAN yang lebih spesifik terkait Bisnis & HAM.

 

IMG 1448 res

Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM yang diselanggarakan oleh KEMLU ini diharapkan dapat menyamakan pandangan tentang tentang CSR, Bisnis & HAM, serta menghasilkan masukan upaya penguatan kebijakan dan mekanisme terkait implementasi UNGP di Indonesia. Masukan dan rekomendasi tersebut pun diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan posisi Indonesia dalam menghadapi pembahasan isu Bisnis & HAM di berbagai forum internasional termasuk di ASEAN, khususnya dalam agenda penyusunan Panduan Bisnis dan HAM tingkat regional (ASEAN). Di sisi lain, para pemangku kepentingan terkait juga diharapkan, sesuai dengan posisi dan tugas  masing-masing dapat menindaklanjuti – baik melalui pembentukan kelompok kerja, seri forum diskusi, maupun penyelenggaraan seminar/lokakarya/sosialisasi yang pada gilirannya dapat menghasilkan suatu rumusan kebijakan nasional dalam bentuk RAN untuk Bisnis & HAM.

Dalam Simposium Nasional mengenai Bisnis & HAM tersebut, Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, akan bertindak sebagai salah satu narasumber, khususnya dalam sesi gelar wicara dan tanya jawab mengenai “Perkembangan Implementasi UNGP di ASEAN”.

Facebook Posts

ASEAN Youth Art