Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Siaran Pers: Peran Indonesia dalam mendorong Sinergi Mekanisme HAM ASEAN dalam Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan dari Kekerasan

5 Oktober 2015
Caraka Loka, Kementerian Luar Negeri RI

IMG 3842


“Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) selalu berupaya untuk bersinergi dengan berbagai organ/badan sektoral ASEAN lainnya dalam memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia.” Hal tersebut disampaikan oleh Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, dalam membuka Debat dan Diskusi Publik “Penguatan Mandat Perlindungan Mekanisme HAM ASEAN dalam Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di ASEAN”. Penyelenggaraan Debat dan Diskusi Publik untuk ke-4 kalinya tersebut merupakan salah satu cerminan dari upaya sinergi AICHR Indonesia, dimana Wakil Indonesia untuk AICHR bekerjasama dengan para Wakil Indonesia untuk Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak-anak (ACWC) membahas isu yang menjadi prioritas bagi kedua Komisi ASEAN tersebut. Penyelenggaraan Debat dan Diskusi Publik kali ini didukung oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI serta Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Selain ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, serta memberikan ruang dialog bagi para pemangku kepentingan nasional mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam berbagai situasi di ASEAN; Debat dan Diskusi Publik ditujukan secara khusus untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan bagi para Wakil Indonesia untuk badan-badan ASEAN seperti AICHR, ACWC dan ACMW (Komite ASEAN untuk Hak-Hak Buruh Migran) dalam upaya penguatan mandat perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Selain itu, bagi AICHR Indonesia sendiri, masukan-masukan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk menyusun Peta Jalan Penguatan Mandat Perlindungan AICHR – yang merupakan suatu inisiatif Wakil Indonesia bersama dengan Wakil Filipina untuk AICHR.

IMG 3845

Empat orang narasumber dalam Debat dan Diskusi Publik kali ini yaitu Ibu Sri Danti Anwar (Staff Ahli KPP-PA, Wakil Indonesia untuk ASEAN Committee on Women atau ACW) yang mewakili sudut pandang pemerintah, Ibu Yuniyanti Chuzaifah (Ketua KOMNAS Perempuan 2011-2015) yang mewakili sudut pandang komisi HAM independen, serta Ibu Rita S. Kolibonso (Ketua Mitra Perempuan, Wakil Indonesia untuk ACWC 2010-2014) dan Ibu Nursyahbani Katjasungkana (Koordinator Nasional LBH APIK) yang mewakili sudut pandang masyarakat sipil.

Lebih dari seratus (100) pemangku kepentingan nasional – berasal dari kementerian dan lembaga negara maupun organisasi non-pemerintah, akademisi, organisasi pemberdayaan perempuan dan anti-kekerasan terhadap perempuan, maupun organisasi masyarakat sipil lainnya, media cetak maupun elektronik, dan sebagainya – hadir untuk berpartisipasi dalam Debat dan Diskusi Publik. Forum ini juga dihadiri oleh bebarapa Duta Besar, serta perwakilan negara Mitra Wicara ASEAN seperti Jepang, Republik Korea, Uni-Eropa, Finland, Norwegia, Swiss, dan sebagainya.

Diskusi dibagi dalam tiga tahapan pembahasan: (1) standar HAM internasional maupun regional sebagai dasar perlindungan hukum untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan di ASEAN; (2) mekanisme bagi organ dan badan sektoral di ASEAN yang berkenaan dengan isu-isu HAM (khususnya terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak perempuan) dalam pelaksanaan mandatnya, serta sinergi maupun pembagian tugas yang efektif dan efisien diantara mereka; dan, (3) implementasi instrumen internasional maupun regional di tingkat nasional, serta praktik terbaik nasional yang dapat diangkat ke tingkat regional ASEAN dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

IMG 3847

Dalam rangkuman debat publik ini, Wakil Indonesia untuk AICHR memaparkan beberapa poin kesimpulan, yakni sebagai berikut:
·    Selain CEDAW dan CRC, negara-negara anggota ASEAN masih perlu di dorong untuk meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkenaan dengan pencegahan maupun penghukuman pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan – seperti Konvensi PBB anti Penyiksaan, Konvensi ILO 89 mengenai Pekerjaan rumah Tangga), Konvensi PBB mengenai Penghilangan secara Paksa, dan sebagainya. Terkait pembentukan standar norma HAM yang mengikat secara hukum di ASEAN, perlu dipastikan agar norma hukum HAM ASEAN tidak memperlemah standar internasional yang sudah ada.  Selanjutnya ASEAN perlu menyusun panduan atau pedoman (guidelines) pelaksanaan deklarasi yang sudah ada. Selain itu, disarankan pula suatu standar pelayanan minimum (SPM) untuk korban kekerasan terhadap perempuan di ASEAN, dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan mandat proteksi dalam pencegahan maupun penghukuman pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
·    Mekanisme yang disarankan dalam Diskusi adalah pembentukan suatu Gugus Tugas Gabungan (Joint Task Force) untuk pencegahan maupun penghukuman kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ASEAN. Wakil Indonesia untuk AICHR menegaskan bahwa pembentukan Gugus Tugas Gabungan ini sendiri sangat mungkin untuk dilakukan, dan dapat juga dilihat sebagai realisasi sinergi antara berbagai macam badan sektoral/organ ASEAN dalam menangani isu-isu HAM di kawasan. Salah satu contoh lain dari sinergi badan/organ ASEAN, Wakil Indonesia untuk AICHR rencana kerjasama AICHR dan SOMTC (Senior Officials Meeting on Transnational Crime) untuk mengadakan Joint Workshop membahas isu perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak di kawasan.
·    Diskusi juga mengungkapkan bahwa hambatan upaya pencegahan dan penghukuman pelaku kerkerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah persoalan kapasitas dan komitmen politik yang lemah dari pemerintah dan politisi di tingkat kabupaten/kota dalam menjalankan kewajiban HAM-nya.

Dalam kesempatan Debat dan Diskusi Publik yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Gedung Caraka Loka, yang bertempat di Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, telah diluncurkan pula kantor sekretariat AICHR Indonesia – yang diresmikan oleh Duta Besar I Gede Ngurah Swajaya, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

Wakil Indonesia untuk AICHR akan kembali mengadakan Debat dan Diskusi Publik untuk yang ke-5 dan terakhir kalinya pada awal bulan Desember 2015.

*******

Facebook Posts

ASEAN Youth Art