Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Rekomendasi Konsultasi Lintas Sektoral AICHR mengenai Instrumen Berbasis HAM terkait pelaksanaan Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP), 30 Agustus 2017

 “Sudah saatnya Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP) diterapkan dengan mencermati pendekatan ramah Hak Asasi Manusia, 7 negara telah meratifikasi konvensi ini. ” Demikian disampaikan Wakil Indonesia untuk AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), Dr. Dinna Wisnu pada penutupanKonsultasi Lintas Sektoral AICHR mengenai Instrumen Berbasis HAM yang terkait dengan pelaksanaan Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN terutama Perempuan dan Anak-anak (ACTIP)di Yogyakarta (30/8).

Forum konsultasi dihadiri berbagai unsur dari kawasan, antara lain: Organisasi internasional, K/L terkait, NGO, akademisi dan masyarakat sipil. Dalam pembahasan dan diskusi yang telah berlangsung selama dua hari tersebut, selain meninjau instrumen ACTIP berbasis HAM dalam mencegah, memerangi pelaku dan mendukung korban TPPO, forum juga mengeksplorasi cara-cara menghubungkan sistem rujukan nasional di tingkat ASEAN serta mengembangkan instrumen untuk implementasi ACTIP.

“Konsultasi ini dihadiri oleh aktor yang bersinggungan langsung dengan isu TPPO dan dengan mendiskusikan segenap instrumen yang ada maupun yang masih perlu dikembangkan, maka saya percaya rekomendasi yang dibentuk dalam konsultasi ini akan menjadi format terbaik untuk mengimplementasikan  ACTIP”, ujar Dr. Dinna Wisnu.

Sebagai hasil akhir dari konsultasi, peserta diantaranya merekomendasikan untuk membentuk sistem rujukan regional pada kasus TPPO, menetapkan focal point nasional (NFP) di masing-masing negara ASEAN yang memiliki mandat untuk merujuk kasus-kasus TPPO ke instansi-instansi terkait, menetapkan standardisasi dalam monitoring evaluation, serta merekomendasikan berbagai langkah penanganan korban TPPO dengan pendekatan HAM.

 “Semoga apa yang kita diskusikan pada forum ini dapat membantu ASEAN menerapkan pendekatan HAM  dan memberikan opsi-opsi instrumen dalam implementasi ACTIP”, ujar Dr. Dinna, seraya menutup forum konsultasi serta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi para partisipan.

Facebook Posts

ASEAN Youth Art