Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Rilis

Sidang Khusus AICHR, Bandar Seri Begawan, 13 – 15 Juni 2015

Siaran Pers: Mendorong AICHR Menyikapi Krisis Migrasi Iregular (Rohingya) di Kawasan ASEAN

SIARAN PERS WAKIL INDONESIA UNTUK AICHR

Mendorong AICHR Menyikapi Krisis Migrasi Iregular (Rohingya) di Kawasan ASEAN

Sidang Khusus AICHR, Bandar Seri Begawan, 13 – 15 Juni 2015


Jakarta, 17 Juni 2015. Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR), Rafendi Djamin, mendorong Komisi HAM ASEAN untuk membahas dan menyikapi persoalan krisis kemanusiaan dan HAM – arus migrasi dan pengungsi melalui jalur laut – yang semakin deras terjadi dikawasan ASEAN belakangan ini.

Hal ini disampaikan Rafendi Djamin pada Sidang Khusus AICHR di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 13 – 15 Juni yang baru saja berlangsung. Sidang tersebut, sebenarnya ditujukan untuk membahas persiapan Pertemuan tahunan AICHR dengan Forum Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) yang akan dilaksanakan pada awal Agustus nanti. Namun, menurut Rafendi, krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung, membutuhkan penyikapan segera. Karena itu pada tanggal 5 Juni, Indonesia mengirimkan surat kepada ketua AICHR yang kini dipegang oleh Malaysia, untuk memasukkan pembahasan krisis arus migrasi iregular ke dalam agenda Sidang.

Rafendi mengatakan: “sebagai Wakil-Wakil dari badan HAM penaung di ASEAN yang dipilih untuk memajukan dan melindungi hak-hak rakyat di kawasan, dan mengikuti situasi penderitaan dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh para migran tersebut, maka sudah semestinya AICHR memulai sebuah diskusi yang terbuka dan konstruktif menyikapi persoalan mendesak tersebut.”

Menurut Rafendi, krisis migrasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, terutama, adanya situasi sulit dan ancaman yang dihadapi oleh para migran atau pengungsi didalam negeri mereka. Hal ini diperparah dengan adanya sindikat perdagangan dan penyelundupan manusia, sehingga membuat situasi para pengungsi tersebut semakin rentan,  yang menuntut perhatian dari AICHR.

Krisis migrasi ireguler ini telah menjadi perhatian beberapa Menteri Luar Negeri ASEAN dengan dikeluarkannya Pernyataan Bersama mengenai Pertemuan Menteri mengenai Pergerakan Manusia Secara Iregular in Asia Tenggara oleh tiga (3) Menteri Luar Negeri ASEAN – khususnya dari Indonesia, Malaysia dan Thailand. Dalam Joint Statement tersebut dengan tegas Para Menteri menyerukan agar ASEAN memainkan peranan yang aktif dalam menyikapi persoalan krisis migrasi ireguler secara efektif dan cepat, dalam semangat solidaritas ASEAN. Mereka juga merekomendasikan pertemuan darurat Para Menteri ASEAN untuk Urusan Kejahatan Lintas Nasional (AMM-TC) dalam menangani krisis kemanusiaan ini. Wakil Indonesia untuk AICHR menyambut baik pernyataan sikap para Pejabat Senior Urusan Kejahatan Lintas Nasional (Senior Officials Meeting on Transnational Crime atau SOM-TC) di Siem Reap baru-baru ini, yang menegaskan akan dilaksanaknannya pertemuan darurat tingkat menteri tersebut pada 2 Juli 2015 di Kuala Lumpur.


Sementara itu, dalam persiapan pertemuan tahunan AICHR dengan AMM, Sidang Khusus tersebut membahas antara lain: Laporan Tahunan AICHR kepada AMM, Rencana Kerja 5 Tahunan AICHR (2016 – 2020), Program dan Kegiatan Prioritas AICHR untuk tahun 2016, serta Pernyataan AICHR untuk AMM dalam Tatap Muka. Kepentingan Indonesia dalam Persiapan dalam Tatap Muka tersebut diantaranya terkait penguatan mandat proteksi AICHR dan tindak lanjut rekomendasi Kajian Tematik Corporate Social Responsibility (CSR) dan HAM.

Untuk Laporan Tahunan 2015, Indonesia memasukkan kembali tentang persoalan perlunya memperkuat dukungan negara-negara ASEAN untuk setiap Wakil AICHR (baik sarana/prasarana maupun sumber daya manusia). Indonesia juga mengajukan inisiatif untuk menjadi negara pelaksana dalam kegiatan AICHR mengenai Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di ASEAN serta masalah perdagangan manusia ditahun 2016.

Untuk Rencana Kerja 5 Tahun AICHR, Indonesia mengajukan perumusan tujuan strategis yang terukur terkait dengan penguatan sekretariat regional AICHR, perluasan keterlibatan pemangku kepentingan, perlunya membuat  sebuah prosedur komunikasi antara AICHR dengan negara-negara anggota ASEAN, serta penguatan mandat perlindungan AICHR. Meskipun mendapatkan dukungan dari beberapa negara anggota, disayangkan bahwa  konsensus tidak dapat diraih untuk menyertakan poin-poin masukan Indonesia.

Dalam Sidang Khusus tersebut, AICHR juga memberikan masukannya untuk Rancangan Visi Masyarakat ASEAN 2025 serta Dokumen Pendukungnya untuk Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Selain itu, AICHR juga bermaksud untuk memberikan masukannya terhadap Dokumen Pendukung untuk Komunitas Ekonomi serta Komunitas Sosio-Kultural ASEAN, mengingat pentingnya memastikan pengarusutamaan HAM dalam ketiga pilar Komunitas ASEAN.

AICHR juga membahas dan mengesahkan beberapa kegiatan yang akan diadakan pada paruh kedua tahun 2015, termasuk Loka Karya untuk membangun sinergi pemberantasan perdagangan manusia –  yang akan diselenggarakan oleh Indonesia dalam kerjasama dengan SOM-TC Agustus mendatang di Bali.


******

Siaran Pers: Penguatan Kerjasama HAM dalam Visi Masyarakat ASEAN 2025

25 – 26 Mei 2015

Jakarta, Indonesia

IMG 7789

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR), Rafendi Djamin, memimpin penyelenggaraan Dialog AICHR dengan Dewan Komunitas ASEAN untuk pertama kalinya mengenai “Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan Penyataan Phnom Penh tentang Pengesahan AHRD”. Dialog tersebut diadakan pada tanggal 25 – 26 Mei 2015 bertempat di Ritz-Carlton Jakarta, Indonesia, dan didukung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Dialog dibuka oleh Rafendi Djamin dan H.E. AKP Mochtan, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Urusan Masyarakat dan Korporasidari Sekretariat ASEAN, yang menyampaikan pesan-pesan atas nama Sekretaris-Jendral ASEAN.

Dialog AICHR dengan Dewan Komunitas ASEAN diselenggarakan sebagai bagian dari program dan aktivitas prioritas AICHR untuk tahun 2015. Dialog tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan mengenai bagaimana norma dan nilai HAM yang terkandung dalam AHRD dapat diarusutamakan dalam ketiga pilar Komunitas ASEAN. Selain itu, Dialog juga diadakan untuk membahas dan memformulasikan bagaimana pendekatan berbasis HAM dapat diintegrasikan ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2025. Aktivitas ini selaras dengan mandat-mandat AICHR yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference atau TOR) AICHR – khususnya untuk mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan fundamental untuk mendukung pembangunan Komunitas ASEAN (4.1), dan untuk terlibat melalui dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lainnya (4.8).

Dialog dihadiri oleh beberapa perwakilan dari AICHR, perwakilan dari Dewan Komunitas ASEAN, berbagai Badan Sektoral ASEAN di bawah ketiga pilar Komunitas ASEAN, serta Sekretariat ASEAN. Diantara Badan Sektoral ASEAN yang berpartisipasi adalah Pertemuan PejabatTinggi bidang Kejahatan Lintas-Negara ASEAN(SOM-TC), Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pertanian dan Kehutanan (SOM-AMAF), Pertemuan Para Pejabat Tinggi Mineral ASEAN (ASOMM), Komite Implementasi Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Promosi Hak-hak BuruhMigran(ACMW) dan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC). Selain itu, beberapa perwakilan dari Komite Wakil Tetap ASEAN(CPR) juga hadir dan partisipasi dalam Dialog tersebut.

Selama berjalannya Dialog, para peserta membahas AHRD dan Pernyataan Phnom Penh sebagai acuan utama dan dokumen ASEAN paling komprehensif yang berkenaan dengan HAM yang melintasi ketiga pilar Komunitas ASEAN. Secara spesifik, Dialog tersebut membahas mengenai perkembangan, pencapaian, serta tantangan-tantangan dalam implementasi ketiga Cetak Biru Komunitas ASEAN (2009 – 2015), dan mengelaborasi bagaimana memastikan dan memperkuat pendekatan berbasiskan HAM dalam formulasi dan pengembangan Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Dokumen-Dokumen Pendukungnya.

Dalam presentasinya yang mengawali sesi-sesi yang membahas ketiga pilar Komunitas ASEAN, Rafendi Djaminberkesempatan untuk menyampaikan kepada Dialog mengenai penerapan pendekatan berbasis HAM sebagai alat untuk mencapai seperangkat norma-norma yang terkandung dalam AHRD untuk Visi Komunitas ASEAN 2025 dan dokumen-dokumen pendukungnya. Selain itu, ia menjelaskan konsep dari pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan yang menempatkan pencapaian HAM sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri – dengan elemen-elemen kunci yakni partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan pemberdayaan.

Para peserta Dialog juga diinformasikan bahwa beberapa tindak lanjut untuk membangun kerjasama dalam mengatasi permasalahan HAM lintas-pilar sedang dalam proses persiapan – seperti Lokakarya Regional antara AICHR dan SOM-TC untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia dan HAM yang akan diselenggarakan pada semester kedua tahun 2015.

Para peserta juga membahas dan menghasilkan beberapa rekomendasi Dialog. Rekomendasi tersebut diantaranya mendorong badan-badan ASEAN untuk mengarusutamakan HAM dalam program dan kerjanya, dan dalam Visi Komunitas ASEAN 2025. Dialog juga mengakui bahwa seyogianya ada peningkatan komunikasi dan koordinasi antara AICHR dan berbagai macam badan ASEAN melalui dialog dan konsultasi secara regular untuk memfasilitasi pengarusutamaan HAM dalam bidang yang bersangkutan, serta mendorong agar badan-badan ASEAN lebih mengapresiasi ketentuan-ketentuan dalam AHRD. Dialog juga menganjurkan bahwa AICHR dan Badan-Badan Sektoral bekerjasama untuk mengatasi berbagai tantangan HAM regional yang muncul, seperti migrasi iregular, secara tepat waktu dan efektif.

Dialog dua hari tersebut ditutup oleh H.E. Amb. Dato’ Hasnudin Hamzah, Ketua dari Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (CPR) dan Wakil Tetap Malaysia untuk ASEAN.

*******

 

Siaran Pers: Memastikan Pengarusutamaan HAM dalam Komunitas ASEAN Paska-2015 dalam Sidang Regular Ke-18 AICHR

 

Wakil Indonesia untuk AICHR, Rafendi Djamin, menghadiri dan memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Regular AICHR yang ke-18 di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada tanggal 6 – 9 Mei 2015.

Sebelum pembahasan Agenda Sidang, Wakil Indonesia berkesempatan untuk menegaskan pandangan dan posisinya atas pelaksanaan eksekusi mati yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Indonesia. Secara khusus, ia juga menyatakan sikapnya terhadap rencana eksekusi atas Mary Jane Veloso yang kini telah ditunda, perempuan asal Filipina yang diindikasi kuat merupakan korban perdagangan manusia yang terjebak dalam sindikat narkoba. Rafendi menyatakan penolakannya terhadap hukuman mati dan posisinya untuk memperjuangkan hak untuk hidup. Menurutnya, dalam perspektif HAM, Hak untuk Hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, bahkan dalam konteks dimana beberapa negara ASEAN masih menerapkan hukuman mati. Apalagi, perspektif untuk “melindungi hak untuk hidup” kini semakin menguat ditingkat global.

Sebelumnya, Wakil Indonesia bersama dengan lembaga-Lembaga HAM Nasional (Komnas HAM dan KOMNAS Perempuan) dan Wakil Indonesia untuk Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC) telah meminta kepada Presiden RI untuk meninjau ulang dan membatalkan hukuman mati terhadap Mary Jane.

Wakil Indonesia juga menjelaskan kepada sidang AICHR mengenai persiapan pelaksanaan Dialog AICHR dengan 3 (Tiga) Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils) untuk pengarusutamakan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan prinsip-prinsip HAM dalam implementasi Visi ASEAN 2016-2025. Ia juga mengundang seluruh Wakil AICHR untuk berpartisipasi dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 – 26 Mei 2015 di Jakarta

Dialog AICHR tersebut akan mengundang para Ketua dari ketiga pilar Komunitas ASEAN, Komite Wakil Tetap ASEAN (Committee of Permanent Representatives to ASEAN atau CPR), serta berbagai badan sektoral ASEAN yang relevan. Menurut Rafendi, Dialog tersebut sangat penting dalam memastikan diintegrasikannya nilai-nilai HAM ke dalam dukumen Visi Komunitas ASEAN 2025 dan dukumen pendukungnya yang mencakup Komunitas Kerjasama Politik dan Keamanan, Komunitas Kerjasama Ekonomi, dan Komunitas Kerjasama Sosial-Budaya ASEAN.

Dalam Pertemuan AICHR dengan Komite Wakil Tetap ASEAN (CPR), Indonesia mengemukakan idenya tentang perlunya menambah kali pertemuan atara AICHR dengan CPR untuk meningkatkan sinergi antara kedua organ. Rafendi  juga melontarkan pandangannya tentang perlunya AICHR memberikan masukan terhadap berbagai Rencana Aksi (plan of action) antara ASEAN dengan para Mitra Wicara ASEAN (ASEAN Dialogue Partners) yang dibahas oleh CPR untuk memastikan adanya klausa HAM didalam Rencana Aksi tersebut. Selain itu, ia menggagaskan perlunya kerjasama AICHR dengan ASEAN dengan Institut ASEAN untuk Perdamaian (Institute for Peace and Reconciliation atau AIPR) – suatu entitas yang tergolong baru dibentuk oleh ASEAN, namun telah menjalankan beberapa program yang selaras dengan AICHR, khususnya dalam pencegahan konflik, peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian.

Dalam Pertemuan AICHR dengan Sekretaris-Jendral ASEAN, Indonesia juga menegaskan kembali pentingnya pembentukan Divisi HAM dalam Sekretariat ASEAN – sebagai salah satu upaya meningkatkan dukungan Sekretariat terhadap AICHR dan badan-badan ASEAN terkait HAM. Dalam hal ini, Indonesia mendukung penempatan Divisi tersebut pada Departemen Politik-Keamanan ASEAN dalam Sekretariat ASEAN.

Pada saat Pertemuan AICHR dengan Perutusan Tetap Jepang untuk ASEAN dan  representasi dari United Nations Children’s Fund (UNICEF),Indonesia menjelaskan beberapa kegiatan yang akan dia pimpin yang mungkin dapat didukung  yakni sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak-anak buruh migran, perlindungan anak-anak perempuan korban perdagangan manusia dan pendidikan HAM untuk anak-anak.

Dalam pembahasan Agenda Implementasi Program Prioritas AICHR untuk tahun 2016, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk  memimpin pelaksanaan aktivitas-aktivitas tematik antara lain perdagangan manusia dan HAM (human rights and trafficking in persons), pencegahan penyiksaan (sesuai pasal 24 AHRD), bisnis dan HAM sebagai kelanjutan dari studi tematik AICHR dalam corporate social responsibility (CSR) dan HAM, kebebasan beragama (sesuai pasal 22 AHRD), serta menggagaskan bagaimana pemerintah daerah negara-negara ASEAN dapat mengembangkan konsep Human Rights City (Kota ramah HAM).

Indonesia juga telah menyiapkan dan mengajukan ke Sidang AICHR sebuah proposal tentang 5 Tujuan Strategis untuk Rencana kerja 5 Tahun AICHR 2016-2020 atau Strategic Goals and Thrusts for the Five-Year Work Plan 2016 – 2020untuk dibahas dan menjadi masukan dalam Rencana Kerja 5 Tahun AICHR 2016 – 2020.  Wakil Indonesia berpandangan bahwa untuk memastikan AICHR maju ke depan dan menguat baik secara mandat maupun instutisi, AICHR pertamanya mesti menetapkan sasaran atau target yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan mandat dalam Cha Am Hua Hin Declaration on the Establishment of the AICHR. Dari tujuan strategi tersebut, baru ditetapkan aktivitas-aktivitas untuk mengarah pada pencapaian target dalam lima tahun.

Tidak semua proposal dan masukan Indonesia dapat dibahas pada sidang kali ini. Wakil Indonesia akan kembali menghadiri sidang khusus AICHR pada tanggal 13 – 15 Juni 2015 di Brunei Darusaalam.

*******

Prospek Mekanisme HAM ASEAN

I. Pendahuluan

Usaha untuk membangun sebuah mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) ditingkat regional telah dimulai di berbagai belahan dunia terutama pasca Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1960an, Majelis Umum PBB mendorong pembentukan mekanisme HAM regional karena, salah satunya, sifatnya yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme internasional. Dalam hal pembuatan rekomendasi misalnya, inisiatif regional lebih mudah diterima oleh negara-negara yang memiliki kesamaan budaya, sejarah, dan geografis dari pada yang muncul dari sebuah inisiatif global. Selain itu, pendekatan regional juga diyakini dapat menghindari klaim bahwa HAM adalah alat bagi imperialisme Barat dan dapat mengimbangi (counterbalance) tekanan dari pihak asing. Sementara itu, publikasi tentang pelanggaran HAM juga akan lebih mudah diperluas dan efektif jika datang dari tingkat regional1

Kehadiran sebuah mekanisme HAM di Asia Tenggara telah lama menjadi impian masyarakat ASEAN. Impian telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Ke-II seiring dengan adanya pergeseran norma-norma didalam hubungan internasional dimana salah satu yang paling mengemuka adalah norma-norma Hak Asasi Manusia. Satu persatu, rezim HAM regional tumbuh yakni rezim HAM Eropa dibawah konvensi Eropa (1960), rezim HAM Amerika dibawah Konvensi HAM Amerika (1968), dan rezime HAM Afrika dibawah African Charter (1981). Namun, hingga beberapa dekade kemudian, Asia tetap menjadi bagian dari dunia yang tidak tersentuh oleh perkembangan ini. 2

1 Leung, Heu Yee. 2004. ASEAN and Human Rights The prospects of implementing aregional mechanism for the promotion and protection ofhuman rights in Southeast Asia. Pg.2

2 ibid


Joint Communiqué ASEAN 1993

Hingga menjelang World Conference on Human Rights tahun 1993 di Wina, ketidak sepahaman antara Barat dan negara-berkembang mengenai ide-ide fundamental HAM semakin tampak. Ketidaksepahaman tersebut mulai dari gugatan tentang universitalitas HAM, penekanan atas hak-hak individu dibanding hak-hak publik dan tanggung jawab sosial (Asian values), hingga persoalan standar ganda yang digunakan oleh Barat.1Namun bagaimanapun juga, negara-negara ASEAN menyambut positif konsensus yang dihasilkan didalam Konvensi Wina dengan ditandatanganinya Deklarasi Wina dan Program of Action-nya oleh seluruh negara ASEAN pada tahun 1993.

Pada tahun yang sama, negara-negara ASEAN mengeluarkan Komunike Bersama (Joint Communiqué) yang menyatakan pandangan kolektif mereka tentang HAM dan komitmen mereka untuk menghormatinya sebagaimana yang ada didalam Deklarasi Wina.2Di Joint Communique tersebut, ASEAN juga setuju untuk melakukan kordinasi guna mencapai sebuah pendekatan bersama (common approach) mengenai hak asasi manusia dan untuk secara aktif berpartisipasi pada penerapan pemajuan dan perlindungan (promotion and protection) hak asasi manusia, serta perlunya memikirkan tentang pembentukan sebuah mekanisme HAM regional yang tepat, sebagaimana berikut 3:


The Foreign Ministers agreed that ASEAN should coordinate a common approach on human rights and actively participate and contribute to the application, promotion and protection of human rights…. They further stressed the importance of strengthening international cooperation on all aspects of human rights and that all governments should uphold humane standards and respect human dignity. In this regard and in support of the Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993, they agreed that ASEAN should also consider the establishment of an appropriate regional mechanism on human rights.”

Namun, dengan semakin meningkatnya keanekaragaman politik di ASEAN dengan bergabungnya Viet Nam pada tahun 1995, Laos dan Mianmar di tahun 1997, dan Cambodia ditahun 1999, negara-negara ASEAN semakin sulit mencapai kesepakatan mengenai bagaimana bekerjasama di bidang hak asasi.

Bahkan sampai tahun 2005, meskipun pemimpin-pemimpin negara ASEAN telah menyatakan komitmentnya pada Konvensi Wina, ketika rencana atas penyusunan piagam HAM ASEAN dimulai, masalah HAM masih sangat sulit untuk dibicarakan ditingkat ASEAN. Perhatian terhadap HAM muncul kembali ketika ASEAN mulai menyadari pentingnya mendapatkan pengakuan internasional, salah satunya dengan memperbaiki diri melalui upaya pembentukan entitas legal dan dengan menjunjung tinggi HAM. Namun pada saat itu masih terlalu sensitif untuk menyebut kata-kata HAM dan juga belum ada pembicaraan soal piagam, sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan, hak buruh migran, hak anak-anak, hak perempuan dan pendidikan HAM muncul dalam bentukkerjasama di pilar sosial budaya.

1 ibid

2 Chalermpalanupap, Termsak, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation, www.asean.org/22769.htm, diakses 2 June 2010

3 ibid. Kawasan Asia adalah sebuah kawasan yang tidak memiliki sebuah sistem HAM regional antar-pemerintah seperti pengadilan regional (regional courts), komisi-komisi dan juga institusi-institusi terkaitnya untuk memonitor dan melindungi hak asasi dikawasan tersebut. Namun pada tahun 1996, ada sedikit perkembangan yang menggembirakan yakni dengan terbentuknya Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) dalam pertemuan pertama Institusi-institusi HAM Nasional/National Human Rights Institutions (NHRIs) yang berasal dari berbagai kawasan di Asia Pasifik, di Darwin, Australia. Pertemuan tersebut juga berhasil mengikutsertakan komisi-komisi HAM nasional dari Australia, India, Indonesia and Selandia Baru dan juga sejumlah organisasi pemerintah/non-pemerintah regional.

 


 

Deklarasi Cebu tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Migran (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers)

 

Namun, di dalam Program Aksi Vientiane (VAP), 2004 – 2010 yang memuat strategi untuk membangun sebuah komunitas ASEAN, yang didasarkan pada 3 pilar yakni Pilar Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya,kerjasama HAM muncul sebagai bagian dari pembangunan politik dalam komunitas Politik dan Keamanan.

 

Lalu,pada KTT ASEAN yang ke-12 di Cebu Pilipina tahun 2007, ASEAN mengadopsi Deklarasi tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Migran(ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers). Setahun kemudian (2008), Komite Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran atau ASEAN Committeeon theImplementationof theASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW)pun dibentuk, sebagaimana yang diamanatkan oleh Deklarasi, dengan tugas untuk membuat sebuah instrument legal untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak buruh migran.

 

II. Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN/ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR)

 

ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang diratifikasi oleh 10 negara yakniBrunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos (Lao PDR), Malaysia, Myanmar , Filipina, Singapore, Thailand and Viet Nam pada 15 Desember 2008 menjadi landasan konstitusional dari terbentuknya Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR). Piagam tersebut, pasal 14 memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk membentuk sebuah badan HAM ASEAN tersebut. Sebelum diresmikan, Kerangka Acuan (Terms of Reference/TOR) AICHR di diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket , Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Akhirnya, bulan oktober, AICHR diresmikan pada saat KTT ASEAN ke 15tanggal 23 October 2009 di Hua Hin, Thailand.

 

  • Tujuan, Mandat dan Fungsi AICHR

 

AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat “advisory/memberi nasehat”. AICHR juga merupakan institusi penaung (overarching) HAM di ASEAN dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEN. Sebagaimana yang diatur dalam TOR AICHR pasal 1, tujuan AICHR adalah sebagai berikut:

 

  1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN;

  2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur;

  3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN;

  4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional;

  5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional;

  6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM , Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak,. 1

 

Didalam TOR AICHR pasal 4, terdapat 14 mandat dan fungsi AICHR yang diringkas sebagai berikut:

 

  1. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM;

  2. Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN;

  3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM;

  4. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM;

  5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrument HAM;

  6. Memajukan pelaksanaan instrument-instrumen ASEAN;

  7. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM;

  8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain;

  9. Berkonsultasi, dengan institusi nasional, regional dan internasional;

  10. Mendapatkan informasi dan negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM;

  11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN;

  12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN;

  13. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yg diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM); dan

  14. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.2

 

1 TOR of AICHR, 2009, ASEAN Secretariat

 

2 ibid


  • Komposisi AICHR

Dalam hal komposisi , AICHR terdiri dari wakil-wakil dari 10 negara Anggota ASEAN yang bertanggung jawab kepada pemerintah yang menunjuknya. Saat ini dari 10 perwajilan dari AICHR, 2 orang dipilih dari kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yakni dari Indonesia dan Thailand, sementara yang lainnya dari perwakilan yang ditunnjuk oleh Pemerintah. Setiap Wakil menjabat untuk satu kali masa jabatan selama 3 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sama halnya dengan proses pengambilan keputusan yang berlaku dibadan-badan ASEAN lain, proses pengambil keputusan di AICHR didasarkan pada konsultasi, konsensus, non-interfensi sebagai prinsip-prinsip AICHR. AICHR menyelenggarakan pertemuan regular 2 kali dalam setiap dan melapor ke Menteri Luar Negeri ASEAN.

  • Organisasi Penaung (Overarching institution)

Sebagai organisasi penaung di ASEAN, AICHR bekerja dengan dengan seluruh badan-badan sektoral ASEAN didalam 3 ASEAN pillar yakni, Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, Pilar Ekonomi ASEAN, dan Pilar Sosial Budaya ASEAN. AICHR melakukan konsultasi, kordinasi dan kolaborasi degnan seluruh 3 komunitas ASEAN tersebut. Yang tidak kalah penting adalah AICHR juga melakukan review dan rekomendasi kepada masing-masing pilar/komunitas, terutama untuk persoalan-persoalan HAM yang ada didalam ruang lingkup masing-masing pilar tersebut, sebagai berikut:

  1. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN

  • Perdagangan manusia (Trafficking in person)

  • Perlindungan HAM dalam Kebijakan anti teror ASEAN

  • Pencegahan konflik dan kejahatan HAM berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang)

  • Perlindungan HAM dalam menghadapi Ancaman non-traditional (non-traditional security threat)

  1. Komunitas Ekonomi ASEAN

  • Perlindungan HAM (ekosob) dalam traktat perjanjian perdagangan dengan non ASEAN maupun intra ASEAN

  • Perlindungan Sosial berperspektif HAM dalam kebijakan perburuhan ASEAN

  • Kebebasan bergerak dan bekerja bagi warga ASEAN (freedom of movement and right to work)

  1. Komunitas Sosial Budaya ASEAN

  • Hak lingkungan dan HAM

  • Perlindungan HAM anak-anak dan Perempuan

  • Perlindungan HAM Buruh Migran

  • HAM dalam kurikulum Pendidikan ASEAN

  • Pencegahan HIV/AIDS dan perlindungan HAM bagi pekerja Sex, trans-gender, MSM

 

Kemajuan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Mandat AICHR (2009-2011)

 

Sejak kelahirannya 2 tahun yang lalu, didasarkan pada fungsi dan mandatnya, AICHR telah mencapai hasil-hasil berikut:

 

  • Mengadopsi Panduan operasi AICHR;

  • Membentuk Tim Penyusun Deklarasi HAM ASEAN, dimana deklarasi tersebut akan menjadi sebuah roadmap untuk pembangunan HAM regional;

  • Mengadopsi TOR Tim Penyusun Deklarasi HAM ASEAN;

  • Mengadopsi Aturan Prosedur untuk Dana AICHR;

  • Mengadopsi TOR studi tematik mengenai CSR dan HAM di ASEAN;

  • Menyetujui Elemen Kunci dari Rencana Kerja 5 tahun AICHR 2012-2015;

  • Menyetujui TOR studi tematik tentang migrasi ;

  • Berdialog dengan mekanisme HAM Inter-Amerika, UNDP, UN Women, UNHCR , serta wakil Organisasi HAM Internasional di washington dan New York; dan

  • Dialog dengan European Fundamental Rights Agency, Council of Europe, Commissioner of Human Rights of CoE, European Human Rights Court (2011).

 


II. i. Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC)

Disamping AICHR, ASEAN juga memiliki badan khusus untuk hak anak dan perempuan yakni Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEANatau ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) yang diresmikan pada 7 April 2010 lalu di Hanoi, Vietnam, pada saat KTT ASEAN yang ke -15. Pembentukan komisi ini tertuang dalam Vientiane Action Programme 2004-2010 (VAP) yang diadopsi pada KTT ASEAN yang ke-10di Hanoi tahun 2004, yang menyerukan pembentukan ACWC. Bila AICHR adalah badan penaung, maka ACWC merupakan sebuah badan sektoral yang lebih khusus dan terbatas pada isu sektoral wanita dan anak.

Kerjasama HAM untuk perempuan dan anak ini merupakan wujud dari kesamaan platforum negara-negara ASEAN yang telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC).

ACWC terdiri dari 20 wakil dari 10 negara anggota ASEAN (10 untuk hak perempuan dan 10 untuk hak anak) dan melapor kePejabat Senior ASEAN mengenai Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD). Sama halnya dengan AICHR, ACWC merupakan badan penasehat, didasarkan pada konsultasi dan konsensus dalam pengambilan keputusan serta memegang prinsip non intervensi.ACWC juga melakuan review atas mekanismenya setiap 5 tahun. Selain itu ACWC dalam kerjanya juga berkordinasi dengan AICHR dan badan-badan sektoral ASEAN yang lain yang berkaitan degnan isu-isu perempuan dan anak termasuk melakukan konsultasi dan menyelaraskan (alignment) ACWC dan AICHR sebagai organisasi penaung di ASEAN. ACWC juga harus terlibat dalam dialog dan consultasi degnan institusi nasional, regional dan internasional dan entitas yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak anak dan perempuan.

III. Tantangan

Ditengah beberapa kemajuan yang dihasil oleh AICHR selama 2 tahun belakangan ini, terdapat beberapa kelemahan, kendala dan sekaligus juga tantangan bagi AICHR. AICHR sendiri telah menjadi sorotan dan mendapatkan kritikan yang cukup tajam dari kalangan kelompok masyarakat sipil. Diantara ke kendala dan kelemahan-kelemahan tersebut, antara lain:

  • Terdapat perbedaan perkembangan demokrasi dan HAM yang tajam diantara negara anggota ASEAN. Political diversity di dalam ASEAN sendiri tetap menjadi persoalan ketika hendak mencapai kesepakatan dalam persoalan HAM;

  • AICHR sebagai lembaga antar pemerintah, dalam bekerjanya lebih sebagai lembaga negosiasi politik ketimbang Lembaga HAM;

  • Penerapan prinsip non-intervensi yang relatif masih kaku dan konservatif

  • Independensi yang lemah: dari segi keanggotaan, tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah yang menunjuk, dari segi pendanaan.

  • Mekanisme proteksi yang lemah: tidak ada wewenang menerima pengaduan individual, wewenang untuk investigasi, wewenang untuk country visit , dan tidak ada pembahasan country situation. Komisi, juga tidak dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara dan pembahasan masalah HAM hanya dapat dilakukan dalam tingkat dialog.

  • Tidak memiliki mandat investigatif dan koersif yang membuat Pelanggaran HAM d kawasan Asean tidak dapat dimasuki AICHR. AICHR terikat dengan norma dan standar organisasi tradisional Asean yang lebih menekankan Asean Way, yakni konsensus, kedaulatan negara dan non intervensi

 


 

IV. Kesimpulan

 

Sejak bebrapa tahun terakhir ini, terutama setelah lahirnya ASEAN Charter di tahun 2009 hingga 2011, upaya dari kelompok regional ASEAN berubah dengan sangat cepat dalam pembentukan mekanisme HAM regional. Percepatan tersebut terlihat dari capaian-capaian yang telah dihasilnya selama kurun waktu 2 tahun yang sangat singkat, yang telah menghasilkan berbagai perangkat-perangkat untuk membangun dan memperkuat AICHR sebagai rule based human right organizationdi Asia Tenggara. Percepatan tersebut diharapkan akan berkolerasi dengan semakin efektifnya fungsi promosi dan proteksi HAM di bawah AICHR. Hal ini patut dianggap sebagai sebuah kemajuan dalam sejarah ASEAN, terutama karena masalah HAM khususnya di ASEAN tidak pernah disentuh selama puluhan tahun dan juga dalam konteks pembangunan mekanisme regional di Asia.

 

Namun demikian, ada beberapa catatan kekurangan dan kelemahan dari mekanisme yang ada di bawah ASEAN tersebut, yang harus diatasi agar AICHR benar-benar dapat mencapai tujuan pendiriannya sebagaimana yang diamanatkan oleh ASEAN Charter. Peran dan fungsi AICHR harus diperkuat dan diperluas baik peran dan fungsi yang bersifat proteksi, segi independensi dan akuntabilitas nya kepada masyarakat ASEAN. Dengan penguatan fungsi dan peranannya, maka AICHR akan menjadi organisasi HAM yang memiliki gigi yang benar-benar melindungi masyarat ASEAN, seperti harapan dari masyarakat ASEAN.

 

Reference

 

Chalermpalanupap, Termsak, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation, www.asean.org/22769.htm, diakses 2 June 2010

 

Burdekin, Brian,. Martinus Nijhoff Publishers, 2007, Leiden/ Boston

 

Leung, Heu Yee. 2004. ASEAN and Human Rights The prospects of implementing aregional mechanism for the promotion and protection ofhuman rights in Southeast Asia.

 

www.asiapacificforum.net/about/the-region

 

APF, www.asiapacificforum.net/members/...a.../Application_for_Membership.doc

 

TOR of AICHR, 2009, ASEAN Secretariat

 

ASEAN Charter, 2008, ASEAN Secretariat

 

www.asean.org



 

 

Facebook Posts

ASEAN Youth Art