Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Rilis

Siaran Pers: Peran Indonesia dalam mendorong Sinergi Mekanisme HAM ASEAN dalam Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan dari Kekerasan

5 Oktober 2015
Caraka Loka, Kementerian Luar Negeri RI

IMG 3842


“Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) selalu berupaya untuk bersinergi dengan berbagai organ/badan sektoral ASEAN lainnya dalam memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia.” Hal tersebut disampaikan oleh Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, dalam membuka Debat dan Diskusi Publik “Penguatan Mandat Perlindungan Mekanisme HAM ASEAN dalam Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di ASEAN”. Penyelenggaraan Debat dan Diskusi Publik untuk ke-4 kalinya tersebut merupakan salah satu cerminan dari upaya sinergi AICHR Indonesia, dimana Wakil Indonesia untuk AICHR bekerjasama dengan para Wakil Indonesia untuk Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak-anak (ACWC) membahas isu yang menjadi prioritas bagi kedua Komisi ASEAN tersebut. Penyelenggaraan Debat dan Diskusi Publik kali ini didukung oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI serta Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Selain ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, serta memberikan ruang dialog bagi para pemangku kepentingan nasional mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam berbagai situasi di ASEAN; Debat dan Diskusi Publik ditujukan secara khusus untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan bagi para Wakil Indonesia untuk badan-badan ASEAN seperti AICHR, ACWC dan ACMW (Komite ASEAN untuk Hak-Hak Buruh Migran) dalam upaya penguatan mandat perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Selain itu, bagi AICHR Indonesia sendiri, masukan-masukan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk menyusun Peta Jalan Penguatan Mandat Perlindungan AICHR – yang merupakan suatu inisiatif Wakil Indonesia bersama dengan Wakil Filipina untuk AICHR.

IMG 3845

Empat orang narasumber dalam Debat dan Diskusi Publik kali ini yaitu Ibu Sri Danti Anwar (Staff Ahli KPP-PA, Wakil Indonesia untuk ASEAN Committee on Women atau ACW) yang mewakili sudut pandang pemerintah, Ibu Yuniyanti Chuzaifah (Ketua KOMNAS Perempuan 2011-2015) yang mewakili sudut pandang komisi HAM independen, serta Ibu Rita S. Kolibonso (Ketua Mitra Perempuan, Wakil Indonesia untuk ACWC 2010-2014) dan Ibu Nursyahbani Katjasungkana (Koordinator Nasional LBH APIK) yang mewakili sudut pandang masyarakat sipil.

Lebih dari seratus (100) pemangku kepentingan nasional – berasal dari kementerian dan lembaga negara maupun organisasi non-pemerintah, akademisi, organisasi pemberdayaan perempuan dan anti-kekerasan terhadap perempuan, maupun organisasi masyarakat sipil lainnya, media cetak maupun elektronik, dan sebagainya – hadir untuk berpartisipasi dalam Debat dan Diskusi Publik. Forum ini juga dihadiri oleh bebarapa Duta Besar, serta perwakilan negara Mitra Wicara ASEAN seperti Jepang, Republik Korea, Uni-Eropa, Finland, Norwegia, Swiss, dan sebagainya.

Diskusi dibagi dalam tiga tahapan pembahasan: (1) standar HAM internasional maupun regional sebagai dasar perlindungan hukum untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan di ASEAN; (2) mekanisme bagi organ dan badan sektoral di ASEAN yang berkenaan dengan isu-isu HAM (khususnya terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak perempuan) dalam pelaksanaan mandatnya, serta sinergi maupun pembagian tugas yang efektif dan efisien diantara mereka; dan, (3) implementasi instrumen internasional maupun regional di tingkat nasional, serta praktik terbaik nasional yang dapat diangkat ke tingkat regional ASEAN dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

IMG 3847

Dalam rangkuman debat publik ini, Wakil Indonesia untuk AICHR memaparkan beberapa poin kesimpulan, yakni sebagai berikut:
·    Selain CEDAW dan CRC, negara-negara anggota ASEAN masih perlu di dorong untuk meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkenaan dengan pencegahan maupun penghukuman pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan – seperti Konvensi PBB anti Penyiksaan, Konvensi ILO 89 mengenai Pekerjaan rumah Tangga), Konvensi PBB mengenai Penghilangan secara Paksa, dan sebagainya. Terkait pembentukan standar norma HAM yang mengikat secara hukum di ASEAN, perlu dipastikan agar norma hukum HAM ASEAN tidak memperlemah standar internasional yang sudah ada.  Selanjutnya ASEAN perlu menyusun panduan atau pedoman (guidelines) pelaksanaan deklarasi yang sudah ada. Selain itu, disarankan pula suatu standar pelayanan minimum (SPM) untuk korban kekerasan terhadap perempuan di ASEAN, dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan mandat proteksi dalam pencegahan maupun penghukuman pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
·    Mekanisme yang disarankan dalam Diskusi adalah pembentukan suatu Gugus Tugas Gabungan (Joint Task Force) untuk pencegahan maupun penghukuman kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ASEAN. Wakil Indonesia untuk AICHR menegaskan bahwa pembentukan Gugus Tugas Gabungan ini sendiri sangat mungkin untuk dilakukan, dan dapat juga dilihat sebagai realisasi sinergi antara berbagai macam badan sektoral/organ ASEAN dalam menangani isu-isu HAM di kawasan. Salah satu contoh lain dari sinergi badan/organ ASEAN, Wakil Indonesia untuk AICHR rencana kerjasama AICHR dan SOMTC (Senior Officials Meeting on Transnational Crime) untuk mengadakan Joint Workshop membahas isu perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak di kawasan.
·    Diskusi juga mengungkapkan bahwa hambatan upaya pencegahan dan penghukuman pelaku kerkerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah persoalan kapasitas dan komitmen politik yang lemah dari pemerintah dan politisi di tingkat kabupaten/kota dalam menjalankan kewajiban HAM-nya.

Dalam kesempatan Debat dan Diskusi Publik yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Gedung Caraka Loka, yang bertempat di Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, telah diluncurkan pula kantor sekretariat AICHR Indonesia – yang diresmikan oleh Duta Besar I Gede Ngurah Swajaya, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

Wakil Indonesia untuk AICHR akan kembali mengadakan Debat dan Diskusi Publik untuk yang ke-5 dan terakhir kalinya pada awal bulan Desember 2015.

*******

Siaran Pers: Menindaklanjuti Pernyataan AMM dalam Review TOR untuk Penguatan Fungsi Proteksi AICHR dan Persiapan Dialog HAM ASEAN-EU

Sidang Khusus AICHR Manila 2015

Menyusul pertemuan mereka dengan ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM), Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) kembali menggelar Sidang Khusus di Manila, Filipina pada tanggal 16 – 17 September. Agenda utama dalam Sidang Khusus ini adalah untuk menindaklanjuti Tatap Muka AICHR dengan AMM, serta menyelesaikan segala tugas AICHR yang tercatat dalam Program Prioritas AICHR untuk tahun 2015.

Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Khusus tersebut, Dalam pembahasan tindak lanjut pertemuan tatap muka AICHR degan AMM, Indonesia mendukung kesepakatan untuk mengingatkan kembali kepada AMM, langkah yang harus dijalankan AICHR terkait Review Kerangka Acuan (Terms of Reference atau TOR) AICHR.  Dalam pembahasan Kajian Tematik HAM, Indonesia mengusulkan dua aktivitas baru untuk dilangsungkan dibawah Program Prioritas AICHR tahun 2015/2016. Aktivitas tersebut yakni (1) “Studi Tematik mengenai Hak untuk Hidup” – dengan usulan fokus studi pada hukuman mati; dan, (2) “Studi Tematik mengenai Sistem Peradilan Anak di ASEAN” – dengan fokus studi mencari langkah-langkah alternatif dalam cara penahanan, serta pembuatan suatu Pedoman untuk Peradilan Anak di ASEAN. Kerangka Acuan untuk kedua usulan Indonesia tersebut mendapatkan berbagai masukan dari para Wakil AICHR – khususnya Kerangka Acuan Kajian Tematik mengenai Hak untuk Hidup. Berkenaan dengan itu, negara-negara seperti Malaysia dan Thailand kembali menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Indonesia sebagai pelaksana Studi Tematik tersebut. Pada prinsipnya seluruh anggota AICHR menyepakati konsep Kajian ini. Terkait dengan Kajian Tematik Hak untuk Hidup, akan difokuskan pada perlindungan HAM pada terpidana hukuman mati. Sedangkan Kajian Tematik Peradilan Anak difokuskan pada kebijakan diversi dan penahanan alternatif.

AICHR juga membahas upaya penyelesaian dua Studi Tematik AICHR yang tengah berjalan. “Studi Tematik mengenai Migrasi dan HAM”, yang implementasinya dikoordinir oleh Indonesia, diharapkan untuk mencapai konklusinya pada akhir tahun ini. Sedangkan “Studi Tematik mengenai Hak untuk Perdamaian” yang implementasinya dibawah koordinasi Laos diharapakan dapat segera diselesaikan tahun depan, dibawah kepemimpinan mereka dalam ASEAN dan AICHR.

Atas inisiatif Indonesia, AICHR mengadakan pertemuan bilateral dengan wakil dari Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) dari Filipina, yang merupakan focal point SOMTC untuk isu perdagangan manusia (trafficking in persons). Pertemuan ditujukan untuk mencapai pemahaman bersama dalam persiapan penyelenggaraan “Lokakarya Gabungan AICHR-SOMTC mengenai Pendekatan Berbasiskan HAM dalam Penanganan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak” – dibawah koordinasi Wakil Indonesia untuk AICHR, yang menurut rencana akan diselenggarakan pada awal November 2015 di Yogyakarta, sebelum KTT ASEAN ke-27.

AICHR juga memantapkan persiapannya untuk Dialog HAM ASEAN dan Uni Eropa, yang akan dilakukan dalam kunjungan AICHR dan beberapa organ maupun badan sektoral ASEAN terkait HAM (ACWC, ACMW dan ASEAN Secretariat) ke markas besar Uni Eropa di Brussel, Belgia. Isu-isu HAM yang menjadi perhatian kedua kawasan – seperti migrasi dan HAM, hak-hak penyandang disabilitas, hak perempuan dan anak-anak, bisnis dan HAM telah diagendakan dalam Dialog tersebut. Wakil Indonesia untuk AICHR telah dipercayai bersama dengan Ketua ACMW untuk memimpin pembahasan agenda kedua kawasan mengenai isu migrasi dan HAM. AICHR juga diagendakan untuk bertatap muka dengan Parlemen Eropa, Wakil NGO Eropa, perwakilan-perwakilan dari kelompok disabilitas, serta Kelompok Bisnis Uni Eropa.

AICHR akan kembali bertemu pada Sidang Khusus terakhir dibawah keketuaan Malaysia pada bulan November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Diharapkan beberapa aktivitas yang diprakarsai dan dikoordinir oleh Indonesia dapat segera disahkan dan segera dijalankan oleh AICHR dalam Sidang tersebut.

Pernyataan Wakil Indonesia untuk AICHR Menyambut Simposium Nasional Mengenai Bisnis dan HAM

“Pentingnya Panduan Bisnis dan HAM Regional Menyongsong

Masyarakat ASEAN Pasca-2015”

 

IMG 1470 res2

Pada tanggal 8 September 2015, Direktorat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri (KEMLU) Republik Indonesia akan menyelenggarakan Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM dengan tujuan sosialisasi serta meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan nasional terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Panduan PBB tentang binis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGP). Simposium tersebut juga ditujukan untuk diskusikan peluang maupun tantangan implementasi di tingkat nasional, serta untuk membahas posisi Indonesia mengenai isu-isu Bisnis & HAM, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sehubungan dengan itu, Wakil Indonesia untuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) pun telah menggelar Debat  Publik pada tanggal 1 September 2015 yang lalu dengan  tema “Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Masyarakat ASEAN Pasca-2015”, bertempat di Erasmus Huis, Pusat Kebudayaan Belanda Jakarta. Debat Publik tersebut merupakan bagian dari rangkaian debat publik ttg masalah HAM di tingkat ASEAN yang  diselenggarakan atas kerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Bagi Wakil Indonesia untuk AICHR, Debat Publik Tersebut bertujuan untuk mendiskusikan dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan nasional, dengan tujuan akhir merancang suatu “Panduan Bisnis dan HAM ASEAN”, sejalan dengan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM berstandar internasional. Rancangan Panduan tersebut merupakan tindak lanjut dari salah satu rekomendasi Studi Tematik AICHR mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) dan HAM.

 

IMG 1456 res

Secara umum, Debat Publik tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman yang baik diantara para pemangku kepentingan nasional akan isu-isu bisnis dan HAM di tingkat regional (ASEAN). Dalam kata sambutannya, Wakil Indonesia untuk AICHR menekankan bahwa dalam menghadapi Masyarakat ASEAN 2015, ASEAN harus dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kerja sama  perekonomian di ASEAN – yang seringkali berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Melalui Debat Publik kali ini, para pemangku kepentingan pun berkesempatan untuk menarik pelajaran dari pengalaman pemerintah Kerajaan Belanda yang telah membuat Rancangan Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM pada tahun 2014.

Dalam Debat Publik tersebut, para pembicara – merepresentasikan sudut pandang pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), korporasi yang diwakili PT Frisian Flag, serta masyarakat sipil yang diwakili oleh Ketua KOMNAS HAM Tahun 2007-2012 – memberikan pandangan terhadap pertanyaan umum sehubungan dengan perkembangan Bisnis dan HAM di tingkat nasional dan regional. Pertanyaan umum tersebut meliputi: (1) Perlu atau tidaknya suatu “Panduan Bisnis dan HAM” dalam konteks ASEAN, serta bagaimana panduan tersebut dapat diterjemahkan dan disertakan dalam Visi ASEAN 2025 di ketiga pilar Masyarakat ASEAN; (2) Elemen-elemen serta faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dan disertakan dalam Panduan tersebut – untuk memastikan perilaku bisnis secara umum yang bertanggung-jawab terhadap pemenuhan, pemajuan dan perlindungan HAM; dan, (3) Bagaimana “Panduan Bisnis dan HAM” dapat diintegrasikan ke dalam  pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia 2015-2019, dengan menimbang peluang maupun kendalanya. Debat tersebut pun difasilitasi oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan KEMLU RI, yang bertindak sebagai Moderator.

Berdasarkan pemaparan para pembicara, serta pandangan-pandangan para peserta Debat dan Diskusi, disimpulkan bahwa ASEAN harus segera memformulasikan suatu Panduan Bisnis dan HAM, khususnya saat ASEAN akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) – dimana pergerakan kapital, barang dan jasa, maupun sumber daya manusia semakin leluasa (baik dari luar kawasan, maupun intra-kawasan ASEAN). Panduan tersebut dapat menjadi rujukan bagi negara-negara anggota ASEAN serta para pemangku kepentingan di ASEAN untuk lebih mengerti akan konsep tersebut, sekaligus menjadi suatu dorongan bagi negara-negara secara individual untuk mempertimbangkan penyusunan Rancangan Aksi Nasional (RAN) khususnya untuk Bisnis dan HAM. Dalam proses formulasi, perlu diperhitungkan faktor-faktor seperti perbedaan sistem politik  negara-negara anggota ASEAN; perbedaan derajat demokrasi dan HAM tiap-tiap negara; serta penegasan peran dan tanggung-jawab pemerintah maupun tanggung-jawab perusahaan untuk memastikan pemajuan; pemenuhan dan perlindungan HAM dalam menjalankan bisnis. Wakil Indonesia untuk AICHR menegaskan bahwa, “Tanggung-jawab akhir penghargaan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM ada di tangan pemerintah, sedangkan tanggung-jawab untuk menghargai HAM dalam operasi bisnisnya ada di kalangan korporasi.” Dalam konteks nasional Indonesia, RANHAM 2015-2019 dapat dimanfaatkan untuk RAN yang lebih spesifik terkait Bisnis & HAM.

 

IMG 1448 res

Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM yang diselanggarakan oleh KEMLU ini diharapkan dapat menyamakan pandangan tentang tentang CSR, Bisnis & HAM, serta menghasilkan masukan upaya penguatan kebijakan dan mekanisme terkait implementasi UNGP di Indonesia. Masukan dan rekomendasi tersebut pun diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan posisi Indonesia dalam menghadapi pembahasan isu Bisnis & HAM di berbagai forum internasional termasuk di ASEAN, khususnya dalam agenda penyusunan Panduan Bisnis dan HAM tingkat regional (ASEAN). Di sisi lain, para pemangku kepentingan terkait juga diharapkan, sesuai dengan posisi dan tugas  masing-masing dapat menindaklanjuti – baik melalui pembentukan kelompok kerja, seri forum diskusi, maupun penyelenggaraan seminar/lokakarya/sosialisasi yang pada gilirannya dapat menghasilkan suatu rumusan kebijakan nasional dalam bentuk RAN untuk Bisnis & HAM.

Dalam Simposium Nasional mengenai Bisnis & HAM tersebut, Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, akan bertindak sebagai salah satu narasumber, khususnya dalam sesi gelar wicara dan tanya jawab mengenai “Perkembangan Implementasi UNGP di ASEAN”.

Siaran Pers: Seleksi Nasional AICHR Youth Debates on Human Rights 2015

AC-Indonesia-34 1

Pasal 4.3 Terms of Reference (TOR) ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), memandatkan AICHR untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai HAM melalui pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi. Setelah pengesahan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) dan Pnom Penh Statement on the Adoption of the AHRD tahun 2012, AICHR kembali menyelenggarakan AICHR Youth Debates on Human Rights di Singapura, 4 – 6 September 2015. Dalam kegiatan ini, para pemuda dari sepuluh negara anggota ASEAN akan saling bertukar pandangan dan berbagi pengalaman mengenai HAM serta memahami peran ASEAN dan AICHR di kawasan dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, para Wakil kesepuluh negara anggota ASEAN untuk AICHR diminta menominasikan 3 (tiga) pemuda/i sebagai perwakilan nasional untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk itu, AICHR Indonesia akan menyelenggarakan seleksi nasional AICHR Youth Debates on Human Rights bagi mahasiswa Indonesia dengan topik dan ketentuan sebagai berikut :  

Topik

  1. The primary human right is the right to good governance
  2. Young people in ASEAN today do not care about human rights
  3. The ASEAN Human Rights Declaration is an useful document for the development of human rights in the region
  4. The death penalty acts as an effective deterrent (alt: The death penalty has outlived its usefulness)
  5. The protection of human rights is always more important the promotion of human rights

Syarat dan Ketentuan

  1. Seleksi ditujukan bagi peserta perorangan.
  2. Peserta adalah WNI, masih aktif sebagai mahasiswa S1 atau diploma di perguruan tinggi Indonesia.
  3. Peserta mengisi formulir registrasi.
  4. Peserta mengirimkan esai berisi argumentasi dalam Bahasa Inggris dari salah satu topik yang dipilih, sepanjang maksimal 5 halaman A4, huruf Arial 11, spasi 1,5, dan margin 3-3-3-3.
  5. Peserta mengunggah video berisi pemaparan argumentatif dalam Bahasa Inggris sesuai esai ke laman youtube.
  6. Peserta mencantumkan alamat video di dalam formulir registrasi dan menautkannya pada akun twitter AICHR Indonesia (@IndoAICHR).
  7. Esai dan formulir registrasi yang telah mencantumkan link video youtube dikirimkan paling lambat tanggal 7 Agustus 2015 via email kepada:

          Almira Devayanti (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.),
          Rikianarsyi Arrassydinta NW (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.), dan
          Rifat Fachir (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)

  1. Peserta hanya boleh memilih satu topik dan mengirimkan satu esai dan video.
  2. AICHR Indonesia akan memilih 3 (tiga) peserta terbaik untuk diikutsertakan sebagai wakil Indonesia pada Debat Pemuda mengenai HAM tingkat ASEAN di Singapura pada tanggal 4 - 6 September 2015, dengan biaya akomodasi dan tiket internasional pergi-pulang akan ditanggung AICHR.
  3. Sebelum keberangkatan ke Singapura, ketiga peserta terpilih akan diundang ke Jakarta untuk mendapat briefing dari Wakil Indonesia untuk AICHR pada awal Agustus 2015, dengan biaya transportasi dan akomodasi peserta di luar Jabodetabek ditanggung panitia.

Untuk keperluan informasi selanjutnya dapat menghubungi Sdri. Almira Devayanti atau Rikianarsyi Arrassyidinta melalui no telepon 344-1508 ext. 4537 dan Sdr. Rif'at Fachir melalui no telepon 314-3015 serta melalui twitter @IndoAICHR.

Formulir Registrasi untuk event ini dapat diunduh di sini.

Siaran Pers: Pemilihan Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

ASEAN logo
Dalam rangka pemilihan wakil ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) atau Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia periode 2015 – 2018, Kementerian Luar Negeri membuka peluang bagi para pegiat HAM Indonesia dan wakil pemerintah yang berkecimpung dalam bidang HAM untuk mengikuti proses pemilihan wakil AICHR untuk Indonesia.

AICHR merupakan badan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimandatkan oleh Pasal 14 Piagam ASEAN yang bertanggung jawab untuk memajukan dan mendorong penegakan HAM di kawasan. Agar AICHR dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh kerangka acuan AICHR, setiap negara anggota ASEAN diharuskan untuk menunjuk seorang wakil untuk menjadi anggota AICHR.

Kriteria kandidat yang dibutuhkan adalah:
1.    Memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam pemajuan dan perlindungan HAM;
2.    Mendalami isu HAM dan berperan aktif dalam membangun penegakan HAM di Indonesia;
3.    Memiliki pergaulan luas di tingkat nasional dan internasional;
4.    Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik;
5.    Memahami perkembangan dan dinamika ASEAN.

Sebagai catatan, penugasan di AICHR bersifat sukarela.

Bagi yang berminat dapat segera mengajukan surat lamaran melalui:

    Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN
    Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
    Kementerian Luar Negeri
    Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta 10110
    Telp. 021 3441508 ext. 4537 atau 021 3529052
    Faks. 021 3529053
    Surel. Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Dengan menyertakan:
1.    Biografi Singkat;
2.    Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap (formulir dapat diunduh di sini);
3.    Artikel tentang pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN (maksimum 2 halaman dalam bahasa Inggris);
4.    Foto terakhir ukuran paspor (5 lembar).

Surat lamaran tersebut sudah harus diterima oleh Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2015. Surat dapat dikirimkan melalui pos kepada alamat di atas. Dalam hal diajukan melalui surel, kiranya surat lamaran dikonversi ke dalam format pdf. Panitia akan mengumumkan hasil seleksi administratif pada tanggal 2 September 2015. Selanjutnya, kandidat yang berhasil melalui seleksi administratif akan mengikuti dialog dengan Tim Penilai.

Jakarta, 18 Juni 2015

Facebook Posts

ASEAN Youth Art