Tentang AICHR

Prospek Mekanisme HAM ASEAN

I. Pendahuluan

Usaha untuk membangun sebuah mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) ditingkat regional telah dimulai di berbagai belahan dunia terutama pasca Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1960an, Majelis Umum PBB mendorong pembentukan mekanisme HAM regional karena, salah satunya, sifatnya yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme internasional. Dalam hal pembuatan rekomendasi misalnya, inisiatif regional lebih mudah diterima oleh negara-negara yang memiliki kesamaan budaya, sejarah, dan geografis dari pada yang muncul dari sebuah inisiatif global. Selain itu, pendekatan regional juga diyakini dapat menghindari klaim bahwa HAM adalah alat bagi imperialisme Barat dan dapat mengimbangi (counterbalance) tekanan dari pihak asing. Sementara itu, publikasi tentang pelanggaran HAM juga akan lebih mudah diperluas dan efektif jika datang dari tingkat regional1

Kehadiran sebuah mekanisme HAM di Asia Tenggara telah lama menjadi impian masyarakat ASEAN. Impian telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Ke-II seiring dengan adanya pergeseran norma-norma didalam hubungan internasional dimana salah satu yang paling mengemuka adalah norma-norma Hak Asasi Manusia. Satu persatu, rezim HAM regional tumbuh yakni rezim HAM Eropa dibawah konvensi Eropa (1960), rezim HAM Amerika dibawah Konvensi HAM Amerika (1968), dan rezime HAM Afrika dibawah African Charter (1981). Namun, hingga beberapa dekade kemudian, Asia tetap menjadi bagian dari dunia yang tidak tersentuh oleh perkembangan ini. 2

1 Leung, Heu Yee. 2004. ASEAN and Human Rights The prospects of implementing aregional mechanism for the promotion and protection ofhuman rights in Southeast Asia. Pg.2

2 ibid


Joint Communiqué ASEAN 1993

Hingga menjelang World Conference on Human Rights tahun 1993 di Wina, ketidak sepahaman antara Barat dan negara-berkembang mengenai ide-ide fundamental HAM semakin tampak. Ketidaksepahaman tersebut mulai dari gugatan tentang universitalitas HAM, penekanan atas hak-hak individu dibanding hak-hak publik dan tanggung jawab sosial (Asian values), hingga persoalan standar ganda yang digunakan oleh Barat.1Namun bagaimanapun juga, negara-negara ASEAN menyambut positif konsensus yang dihasilkan didalam Konvensi Wina dengan ditandatanganinya Deklarasi Wina dan Program of Action-nya oleh seluruh negara ASEAN pada tahun 1993.

Pada tahun yang sama, negara-negara ASEAN mengeluarkan Komunike Bersama (Joint Communiqué) yang menyatakan pandangan kolektif mereka tentang HAM dan komitmen mereka untuk menghormatinya sebagaimana yang ada didalam Deklarasi Wina.2Di Joint Communique tersebut, ASEAN juga setuju untuk melakukan kordinasi guna mencapai sebuah pendekatan bersama (common approach) mengenai hak asasi manusia dan untuk secara aktif berpartisipasi pada penerapan pemajuan dan perlindungan (promotion and protection) hak asasi manusia, serta perlunya memikirkan tentang pembentukan sebuah mekanisme HAM regional yang tepat, sebagaimana berikut 3:


The Foreign Ministers agreed that ASEAN should coordinate a common approach on human rights and actively participate and contribute to the application, promotion and protection of human rights…. They further stressed the importance of strengthening international cooperation on all aspects of human rights and that all governments should uphold humane standards and respect human dignity. In this regard and in support of the Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993, they agreed that ASEAN should also consider the establishment of an appropriate regional mechanism on human rights.”

Namun, dengan semakin meningkatnya keanekaragaman politik di ASEAN dengan bergabungnya Viet Nam pada tahun 1995, Laos dan Mianmar di tahun 1997, dan Cambodia ditahun 1999, negara-negara ASEAN semakin sulit mencapai kesepakatan mengenai bagaimana bekerjasama di bidang hak asasi.

Bahkan sampai tahun 2005, meskipun pemimpin-pemimpin negara ASEAN telah menyatakan komitmentnya pada Konvensi Wina, ketika rencana atas penyusunan piagam HAM ASEAN dimulai, masalah HAM masih sangat sulit untuk dibicarakan ditingkat ASEAN. Perhatian terhadap HAM muncul kembali ketika ASEAN mulai menyadari pentingnya mendapatkan pengakuan internasional, salah satunya dengan memperbaiki diri melalui upaya pembentukan entitas legal dan dengan menjunjung tinggi HAM. Namun pada saat itu masih terlalu sensitif untuk menyebut kata-kata HAM dan juga belum ada pembicaraan soal piagam, sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan, hak buruh migran, hak anak-anak, hak perempuan dan pendidikan HAM muncul dalam bentukkerjasama di pilar sosial budaya.

1 ibid

2 Chalermpalanupap, Termsak, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation, www.asean.org/22769.htm, diakses 2 June 2010

3 ibid. Kawasan Asia adalah sebuah kawasan yang tidak memiliki sebuah sistem HAM regional antar-pemerintah seperti pengadilan regional (regional courts), komisi-komisi dan juga institusi-institusi terkaitnya untuk memonitor dan melindungi hak asasi dikawasan tersebut. Namun pada tahun 1996, ada sedikit perkembangan yang menggembirakan yakni dengan terbentuknya Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) dalam pertemuan pertama Institusi-institusi HAM Nasional/National Human Rights Institutions (NHRIs) yang berasal dari berbagai kawasan di Asia Pasifik, di Darwin, Australia. Pertemuan tersebut juga berhasil mengikutsertakan komisi-komisi HAM nasional dari Australia, India, Indonesia and Selandia Baru dan juga sejumlah organisasi pemerintah/non-pemerintah regional.

 


 

Deklarasi Cebu tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Migran (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers)

 

Namun, di dalam Program Aksi Vientiane (VAP), 2004 – 2010 yang memuat strategi untuk membangun sebuah komunitas ASEAN, yang didasarkan pada 3 pilar yakni Pilar Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya,kerjasama HAM muncul sebagai bagian dari pembangunan politik dalam komunitas Politik dan Keamanan.

 

Lalu,pada KTT ASEAN yang ke-12 di Cebu Pilipina tahun 2007, ASEAN mengadopsi Deklarasi tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Migran(ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers). Setahun kemudian (2008), Komite Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran atau ASEAN Committeeon theImplementationof theASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW)pun dibentuk, sebagaimana yang diamanatkan oleh Deklarasi, dengan tugas untuk membuat sebuah instrument legal untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak buruh migran.

 

II. Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN/ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR)

 

ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang diratifikasi oleh 10 negara yakniBrunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos (Lao PDR), Malaysia, Myanmar , Filipina, Singapore, Thailand and Viet Nam pada 15 Desember 2008 menjadi landasan konstitusional dari terbentuknya Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR). Piagam tersebut, pasal 14 memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk membentuk sebuah badan HAM ASEAN tersebut. Sebelum diresmikan, Kerangka Acuan (Terms of Reference/TOR) AICHR di diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket , Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Akhirnya, bulan oktober, AICHR diresmikan pada saat KTT ASEAN ke 15tanggal 23 October 2009 di Hua Hin, Thailand.

 

  • Tujuan, Mandat dan Fungsi AICHR

 

AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat “advisory/memberi nasehat”. AICHR juga merupakan institusi penaung (overarching) HAM di ASEAN dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEN. Sebagaimana yang diatur dalam TOR AICHR pasal 1, tujuan AICHR adalah sebagai berikut:

 

  1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN;

  2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur;

  3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN;

  4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional;

  5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional;

  6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM , Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak,. 1

 

Didalam TOR AICHR pasal 4, terdapat 14 mandat dan fungsi AICHR yang diringkas sebagai berikut:

 

  1. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM;

  2. Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN;

  3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM;

  4. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM;

  5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrument HAM;

  6. Memajukan pelaksanaan instrument-instrumen ASEAN;

  7. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM;

  8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain;

  9. Berkonsultasi, dengan institusi nasional, regional dan internasional;

  10. Mendapatkan informasi dan negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM;

  11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN;

  12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN;

  13. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yg diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM); dan

  14. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.2

 

1 TOR of AICHR, 2009, ASEAN Secretariat

 

2 ibid


  • Komposisi AICHR

Dalam hal komposisi , AICHR terdiri dari wakil-wakil dari 10 negara Anggota ASEAN yang bertanggung jawab kepada pemerintah yang menunjuknya. Saat ini dari 10 perwajilan dari AICHR, 2 orang dipilih dari kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yakni dari Indonesia dan Thailand, sementara yang lainnya dari perwakilan yang ditunnjuk oleh Pemerintah. Setiap Wakil menjabat untuk satu kali masa jabatan selama 3 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sama halnya dengan proses pengambilan keputusan yang berlaku dibadan-badan ASEAN lain, proses pengambil keputusan di AICHR didasarkan pada konsultasi, konsensus, non-interfensi sebagai prinsip-prinsip AICHR. AICHR menyelenggarakan pertemuan regular 2 kali dalam setiap dan melapor ke Menteri Luar Negeri ASEAN.

  • Organisasi Penaung (Overarching institution)

Sebagai organisasi penaung di ASEAN, AICHR bekerja dengan dengan seluruh badan-badan sektoral ASEAN didalam 3 ASEAN pillar yakni, Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, Pilar Ekonomi ASEAN, dan Pilar Sosial Budaya ASEAN. AICHR melakukan konsultasi, kordinasi dan kolaborasi degnan seluruh 3 komunitas ASEAN tersebut. Yang tidak kalah penting adalah AICHR juga melakukan review dan rekomendasi kepada masing-masing pilar/komunitas, terutama untuk persoalan-persoalan HAM yang ada didalam ruang lingkup masing-masing pilar tersebut, sebagai berikut:

  1. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN

  • Perdagangan manusia (Trafficking in person)

  • Perlindungan HAM dalam Kebijakan anti teror ASEAN

  • Pencegahan konflik dan kejahatan HAM berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang)

  • Perlindungan HAM dalam menghadapi Ancaman non-traditional (non-traditional security threat)

  1. Komunitas Ekonomi ASEAN

  • Perlindungan HAM (ekosob) dalam traktat perjanjian perdagangan dengan non ASEAN maupun intra ASEAN

  • Perlindungan Sosial berperspektif HAM dalam kebijakan perburuhan ASEAN

  • Kebebasan bergerak dan bekerja bagi warga ASEAN (freedom of movement and right to work)

  1. Komunitas Sosial Budaya ASEAN

  • Hak lingkungan dan HAM

  • Perlindungan HAM anak-anak dan Perempuan

  • Perlindungan HAM Buruh Migran

  • HAM dalam kurikulum Pendidikan ASEAN

  • Pencegahan HIV/AIDS dan perlindungan HAM bagi pekerja Sex, trans-gender, MSM

 

Kemajuan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Mandat AICHR (2009-2011)

 

Sejak kelahirannya 2 tahun yang lalu, didasarkan pada fungsi dan mandatnya, AICHR telah mencapai hasil-hasil berikut:

 

  • Mengadopsi Panduan operasi AICHR;

  • Membentuk Tim Penyusun Deklarasi HAM ASEAN, dimana deklarasi tersebut akan menjadi sebuah roadmap untuk pembangunan HAM regional;

  • Mengadopsi TOR Tim Penyusun Deklarasi HAM ASEAN;

  • Mengadopsi Aturan Prosedur untuk Dana AICHR;

  • Mengadopsi TOR studi tematik mengenai CSR dan HAM di ASEAN;

  • Menyetujui Elemen Kunci dari Rencana Kerja 5 tahun AICHR 2012-2015;

  • Menyetujui TOR studi tematik tentang migrasi ;

  • Berdialog dengan mekanisme HAM Inter-Amerika, UNDP, UN Women, UNHCR , serta wakil Organisasi HAM Internasional di washington dan New York; dan

  • Dialog dengan European Fundamental Rights Agency, Council of Europe, Commissioner of Human Rights of CoE, European Human Rights Court (2011).

 


II. i. Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC)

Disamping AICHR, ASEAN juga memiliki badan khusus untuk hak anak dan perempuan yakni Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEANatau ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) yang diresmikan pada 7 April 2010 lalu di Hanoi, Vietnam, pada saat KTT ASEAN yang ke -15. Pembentukan komisi ini tertuang dalam Vientiane Action Programme 2004-2010 (VAP) yang diadopsi pada KTT ASEAN yang ke-10di Hanoi tahun 2004, yang menyerukan pembentukan ACWC. Bila AICHR adalah badan penaung, maka ACWC merupakan sebuah badan sektoral yang lebih khusus dan terbatas pada isu sektoral wanita dan anak.

Kerjasama HAM untuk perempuan dan anak ini merupakan wujud dari kesamaan platforum negara-negara ASEAN yang telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC).

ACWC terdiri dari 20 wakil dari 10 negara anggota ASEAN (10 untuk hak perempuan dan 10 untuk hak anak) dan melapor kePejabat Senior ASEAN mengenai Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD). Sama halnya dengan AICHR, ACWC merupakan badan penasehat, didasarkan pada konsultasi dan konsensus dalam pengambilan keputusan serta memegang prinsip non intervensi.ACWC juga melakuan review atas mekanismenya setiap 5 tahun. Selain itu ACWC dalam kerjanya juga berkordinasi dengan AICHR dan badan-badan sektoral ASEAN yang lain yang berkaitan degnan isu-isu perempuan dan anak termasuk melakukan konsultasi dan menyelaraskan (alignment) ACWC dan AICHR sebagai organisasi penaung di ASEAN. ACWC juga harus terlibat dalam dialog dan consultasi degnan institusi nasional, regional dan internasional dan entitas yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak anak dan perempuan.

III. Tantangan

Ditengah beberapa kemajuan yang dihasil oleh AICHR selama 2 tahun belakangan ini, terdapat beberapa kelemahan, kendala dan sekaligus juga tantangan bagi AICHR. AICHR sendiri telah menjadi sorotan dan mendapatkan kritikan yang cukup tajam dari kalangan kelompok masyarakat sipil. Diantara ke kendala dan kelemahan-kelemahan tersebut, antara lain:

  • Terdapat perbedaan perkembangan demokrasi dan HAM yang tajam diantara negara anggota ASEAN. Political diversity di dalam ASEAN sendiri tetap menjadi persoalan ketika hendak mencapai kesepakatan dalam persoalan HAM;

  • AICHR sebagai lembaga antar pemerintah, dalam bekerjanya lebih sebagai lembaga negosiasi politik ketimbang Lembaga HAM;

  • Penerapan prinsip non-intervensi yang relatif masih kaku dan konservatif

  • Independensi yang lemah: dari segi keanggotaan, tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah yang menunjuk, dari segi pendanaan.

  • Mekanisme proteksi yang lemah: tidak ada wewenang menerima pengaduan individual, wewenang untuk investigasi, wewenang untuk country visit , dan tidak ada pembahasan country situation. Komisi, juga tidak dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara dan pembahasan masalah HAM hanya dapat dilakukan dalam tingkat dialog.

  • Tidak memiliki mandat investigatif dan koersif yang membuat Pelanggaran HAM d kawasan Asean tidak dapat dimasuki AICHR. AICHR terikat dengan norma dan standar organisasi tradisional Asean yang lebih menekankan Asean Way, yakni konsensus, kedaulatan negara dan non intervensi

 


 

IV. Kesimpulan

 

Sejak bebrapa tahun terakhir ini, terutama setelah lahirnya ASEAN Charter di tahun 2009 hingga 2011, upaya dari kelompok regional ASEAN berubah dengan sangat cepat dalam pembentukan mekanisme HAM regional. Percepatan tersebut terlihat dari capaian-capaian yang telah dihasilnya selama kurun waktu 2 tahun yang sangat singkat, yang telah menghasilkan berbagai perangkat-perangkat untuk membangun dan memperkuat AICHR sebagai rule based human right organizationdi Asia Tenggara. Percepatan tersebut diharapkan akan berkolerasi dengan semakin efektifnya fungsi promosi dan proteksi HAM di bawah AICHR. Hal ini patut dianggap sebagai sebuah kemajuan dalam sejarah ASEAN, terutama karena masalah HAM khususnya di ASEAN tidak pernah disentuh selama puluhan tahun dan juga dalam konteks pembangunan mekanisme regional di Asia.

 

Namun demikian, ada beberapa catatan kekurangan dan kelemahan dari mekanisme yang ada di bawah ASEAN tersebut, yang harus diatasi agar AICHR benar-benar dapat mencapai tujuan pendiriannya sebagaimana yang diamanatkan oleh ASEAN Charter. Peran dan fungsi AICHR harus diperkuat dan diperluas baik peran dan fungsi yang bersifat proteksi, segi independensi dan akuntabilitas nya kepada masyarakat ASEAN. Dengan penguatan fungsi dan peranannya, maka AICHR akan menjadi organisasi HAM yang memiliki gigi yang benar-benar melindungi masyarat ASEAN, seperti harapan dari masyarakat ASEAN.

 

Reference

 

Chalermpalanupap, Termsak, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation, www.asean.org/22769.htm, diakses 2 June 2010

 

Burdekin, Brian,. Martinus Nijhoff Publishers, 2007, Leiden/ Boston

 

Leung, Heu Yee. 2004. ASEAN and Human Rights The prospects of implementing aregional mechanism for the promotion and protection ofhuman rights in Southeast Asia.

 

www.asiapacificforum.net/about/the-region

 

APF, www.asiapacificforum.net/members/...a.../Application_for_Membership.doc

 

TOR of AICHR, 2009, ASEAN Secretariat

 

ASEAN Charter, 2008, ASEAN Secretariat

 

www.asean.org



 

 

Debat Publik: Menuju Masyarakat ASEAN Pasca-2015 yang Berpihak pada Buruh Migran

Laporan Kegiatan Wakil Indonesia untuk AICHR

Eramus Huis,  Jakarta
Senin, 29 Juni 2015


Pembicara dalam Debat Publik

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) kembali menggelar Diskusi dan Debat Publik, kali ini dengan tema “Menuju Masyarakat ASEAN Pasca-2015 yang Berpihak kepada Buruh Migran”. Debat Publik tersebut dihadiri oleh lebih dari seratus (100) peserta yang berasal para pemangku kebijakan antara lain dari: serikat dan organisasi buruh, kementerian dan institusi pemerintahan terkait, badan-badan ASEAN, ASEAN Sekretariat, perwakilan-perwakilan diplomatik di Jakarta, badan-badan PBB, lembaga-lembaga HAM Nasional, LSM, akademisi, para pelajar, dan media.

Debat Publik kali ini selain bertujuan untuk mencapai kesepemahaman mengenai isu-isu perlindungan dan pemajuan hak buruh migran di ASEAN, yang paling utama adalah untuk menghasilkan formulasi langkah dan aksi bersama menuju kebijakan ASEAN yang berpihak pada buruh migran. Kegiatan ini pun selaras dengan Studi Tematik yang tengah dijalankan oleh AICHR, dan dipimpin oleh Wakil Indonesia, mengenai Migrasi dan HAM – dengan fokus pada manajemen migrasi untuk kelompok paling rentan yakni buruh migran.

Sambutan Rafendi Djamin
Dalam kata sambutannya,  Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, menggarisbawahi pentingnya kerjasama ditingkat nasional terkait dengan upaya untuk merumuskan kebijakan ditingkat regional. Sebaliknya, kebijakan regional perlu didukung oleh kebijakan nasional, bahkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia pun menegaskan kembali pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia awal tahun 2015 ini yang berpandangan bahwa perlindungan buruh migran ASEAN hanya akan efektif bila ASEAN memiliki kerangka perlindungan buruh migran yang mengikat atau legally binding. Sementara itu, terdapat “kemacetan” dalam proses negosiasi instrumen perlindungan buruh migran yang tengah dilakukan oleh Komite ASEAN dalam Implementasi Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran (ACMW). Oleh karena itu, ia harapkan Debat Publik tersebut dapat menghimpun ide-ide untuk mengatasi “kemacetan” di tingkat regional.

Rafendi juga meggarisbawahi bahwa perlindungan buruh migran adalah salah satu prioritas utama Indonesia di ASEAN sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN yang April yang lalu. Menurutnya, jika Indonesia dapat memainkan peranan ini di ASEAN, maka Indonesia tidak saja sedang mempelopori perlindungan buruh migran Indonesia namun untuk seluruh buruh migran di kawasan ASEAN.

Kepala Sub-Direktorat Kelompok Rentan Kementerian Luar Negeri (KEMLU) RI selaku Moderator diskusi panel menjelaskan bahwa diskusi penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan nasional mengenai situasi buruh migran; serta menghasilkan ide-ide atau masukan inovatif untuk menyelesaikan “kemacetan” dalam proses yang tengah dijalani oleh ASEAN.

Untuk mengawali dan memantik diskusi, tiga orang pembicara panel memberikan tiga perspektif berbeda sehubungan dengan isu buruh migran, khususnya buruh migran Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia KEMLU, memaparkan beberapa isu yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam merancang dan menjalankan kebijakan untuk para buruh migran – seperti dilema isu remittance terhadap biaya socio-economic; moratorium perekrutan terhadap meningkatnya risiko perekrutan atau penempatan non-prosedural; serta adanya kebutuhan aturan perundangan baru untuk perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Ekternal Kementerian Koordinasi Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK) RI, yang juga berlaku sebagai Wakil Indonesia dalam High Level Task Force untuk merancang ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2025 Attendant Document memaparkan inisiatif dan prioritas-prioritas ASEAN untuk melindungi dan memajukan hak-hak buruh migran pasca-2015. Salah satu prinsip yang diusung dalam rancangan ASCC-2025 Attendant Document yaitu inclusivity berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh buruh migran, khususnya mereka yang tidak terdokumentasi. Ia pun menegaskan bahwa perlindungan terhadap buruh migran ditempatkan sebagai bagian dari prioritas ASEAN untuk memastikan perlindungan sosial secara umum pasca-2015.

Suasana Debat Publik
Wakil dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggarisbawahi pentingnya dalam menghadapi Masyarakat ASEAN Pasca-2015 untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi berbagai instrumen perlindungan buruh migran yang telah dikeluarkan oleh badan-badan internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Dalam diskusi tersebut mengemuka tentang perlunya mengaplikasikan kewajiban ekstrateritorial di antara negara-negara anggota ASEAN seperti dalam persoalan buruh migran dan pengungsi Rohinga. Muncul pula ide untuk mendorong adanya standarisasi perlindungan sosial, sementara proses negosiasi instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat secara hukum (legally binding) tetap harus diselesaikan.

Dalam sesi penutup, Wakil Indonesia untuk AICHR juga menegaskan bahwa penting untuk mendorong implementasi dari komitmen dari Para Pemimipin ASEAN yang tercakup didalam the “Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centred ASEAN” – yang secara tegas menyebutkan tentang perlindungan buruh migran.

Wakil Indonesia untuk AICHR masih akan mengadakan tiga (3) Debat Publik dalam tahun ini dengan mengusung tema-tema yang berkaitan dengan program kerja AICHR – diantaranya hak untuk hidup (right to life), penghapusan kekerasan terhadap perempuan (elimination of violence against women) dan bisnis dan HAM (business and human rights). Debat dan Diskusi Publik ini merupakan kerjasama antar Wakil Indonesia untuk AICHR dengan Kedutaan Belanda di Indonesia.


*******

Wilfrida Soik

Siaran Pers AICHR Indonesia tentang Hukuman Wilfrida

Siaran Pers

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR) Tolak Vonis Hukuman Mati Wilfrida

 

[Jakarta, 30 September 2013] –

Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin mendorong koleganya, Wakil Malaysia untuk AICHR Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah, yang juga ikut menguatkan tim pengacara Wilfrida yang ditunjuk oleh Kedutaan Indonesia di Malaysia, untuk mencegah vonis hukuman mati yang tadinya akan dibacakan hari ini di Pengadilan Negara Bagian Klantan, Malaysia pada Wilffrida Soik ,pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia.

 

 “Pagi ini saya sudah menghubungi Shafee via telepon. Menurutnya, target untuk sidang hari ini adalah mendesak majelis hakim menunda sekitar dua minggu putusan. Shafee juga akan mengusahakan langkah-langkah untuk mengundang saya, dalam kapasitas sebagai perwakilan AICHR Indonesia untuk bisa hadir dalam sidang berikutnya,” ujar Rafendi.
Menurut Rafendi, hal yang paling dibutuhkan Wilfrida saat ini adalah memberikan pendampingan dan bantuan hukum merujuk pada prinsip Umum ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) pasal 3, “Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.”

Sementara itu, Rafendi menyambut hasil keputusan sidang hari ini yang menunda vonis hukuman mati untuk Wilfrida sebagai keputusan yang melegakan untuk sementara waktu.

Selain itu, hal strategis lain saat ini adalah mengambil terobosan hukum dan tekanan politik kepada Pemerintah Malaysia guna membebaskan Wilfrida dari hukuman mati. Apalagi, menurutnya, pada 24 Oktober yang akan datang, kondisi HAM Malaysia akan dievaluasi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR).

 “Sejak awal, kami menolak setiap hukuman mati untuk kejahatan apapun. Hukuman mati adalah pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Dan sebagai Komisi HAM di ASEAN, kami memiliki komitmen melindungi kemanusiaan, terhadap siapa pun. Apalagi, untuk kasus Wilfrida harus dilihat secara utuh persoalannya. Ia menjadi pekerja migran di Malaysia saat Indonesia sedang melakukan moratorium pengiriman TKI,” kata Rafendi Djamin di Jakarta.

Menurut Rafendi, kasus Wilfrida mencerminkan persoalan lemahnya sistem perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Di samping itu, lemahnya politik hak asasi manusia dalam konteks buruh migran mengingat pemerintah Indonesia sendiri yang masih menjalankan praktik hukuman mati.

 “Hal ini tentu menghambat upaya diplomasi HAM di luar negeri. Sementara ada banyak sekali pekerja migran yang saat ini sedang dihantui hukuman mati dan hal ini tidak hanya terjadi di Malaysia,” ungkapnya.

Rafendi memberikan rujukan hukum untuk penghapusan hukuman mati yaitu merujuk pada penjelasan Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Rafendi juga mendorong Malaysia untuk menjadi bagian dari Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR). [ ]

***


Mekanisme HAM ASEAN

Peran Strategis AICHR dalam Mendorong Pemajuan dan Perlindungan HAM Di ASEAN

Usaha untuk membangun sebuah mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) ditingkat regional telah dimulai di berbagai belahan dunia terutama pasca Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1960an, Majelis Umum PBB mendorong pembentukan mekanisme HAM regional karena, salah satunya, sifatnya yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme internasional. Dalam hal pembuatan rekomendasi misalnya, inisiatif regional lebih mudah diterima oleh negara-negara yang memiliki kesamaan budaya, sejarah, dan geografis dari pada yang muncul dari sebuah inisiatif global. Selain itu, pendekatan regional juga diyakini dapat menghindari klaim bahwa HAM adalah alat bagi imperialisme Barat dan dapat mengimbangi (counterbalance) tekanan dari pihak asing. Sementara itu, publikasi tentang pelanggaran HAM juga akan lebih mudah diperluas dan efektif jika datang dari  tingkat regional.

Baca lanjutannya pada dokumen asli (MS Word)


Siaran Pers AICHR Indonesia tentang Memerangi Diskriminasi

Siaran Pers
Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR)

Memerangi Diskriminasi, Memajukan Nilai-Nilai Kesetaraan dan Kohesi Sosial di Kawasan ASEAN


Jakarta, 17 Januari 2013

Dalam rangka memerangi praktek-praktek diskriminasi serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan kohesi sosial, Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin, bekerjasama dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (KTHAM) menyelenggarakan sebuah Lokakarya Regional yang berjudul “Memerangi Diskriminasi, Memajukan Kesetaraan dan Kohesi Sosial” dari tanggal 15- 17 Januari di Jakarta.


Persoalan praktek-praktek diskriminasi berdasarkan antara lain ras, etnis, kebangsaan, kelas, agama, gender, orientasi sexual  dsbnya adalah persoalan yang cukup serius dikawasan ASEAN. Sebagai kawasan yang terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, agama ditambah dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar negara anggota ASEAN maupun didalam negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, diskriminasi banyak dialami oleh kelompok-kelompok rentan antara lain perempuan, masyarakat adat, kelompok-kelompok minoritas agama dan etnis ,kelompok penyandang disabilitas, buruh migran, dan anak-anak.

Workshop yang baru pertama kali diadakan oleh KTHAM di kawasan Asia Pasifik ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Durban dan Program Aksinya yang memberikan perhatian pada langkah-langkah untuk menghadapi diskriminasi, xenophobia dan intoleransi bagi pemerintah, komnas-komnas HAM, dan organisasi regional serta pemangku kepentingan di kawasan. Melalui lokakarya ini diharapkan adanya peningkatan kapasitas dari pejabat pemerintah di ASEAN, Komnas-Komnas HAM dan juga Organisasi Masyarakat Sipil dalam menghadapai isu tersebut. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Rafendi Djamin menyatakan “ prinsip non-diskriminasi adalah salah satu prinsip fundamental dalam HAM. Hal ditegaskan oleh ASEAN dalam Deklarasi HAM ASEAN serta instrumen ASEAN lain yang terkait dengan HAM. Pemahaman dan aplikasi prinsip ini sangat relevan dengan prioritas issue Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR)  dalam pelaksanaan Hak Atas Pembangunan, aplikasi prinsip HAM dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) 2015 dan visi ASEAN paska 2015”

Terkait dengan peranan ASEAN, Rafendi Djamin menyatakan bahwa” ASEAN sebenarnya sudah memiliki instrumen dan norma yang dapat digunakan untuk memerangi diskriminasi yakni Deklarasi HAM ASEAN (AHRD-red). AHRD harus digunakan sebagai alat advokasi untuk membawa isu-isu anti diskriminasi, pemajuan kesetaraan dan kohesi sosial ke dalam 3 pillar kerjasama ASEAN.” Ia juga menyatakan bahwa prinsip non-diskriminasi juga menjadi dasar ASEAN dalam memerangi terorisme melalui konvensinya, yang mengikat secara hukum, tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention in Countering Terrorism-ACCT)


Sementara itu Dubes Bagas Hapsoro mewakili Dirjen Kerja sama ASEAN Dubes I Gusti Puja Wiseka dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa isu diskriminasi, kesetaraan dan kohesi sosial juga begitu penting dalam konteks Indonesia, mengingat keberagaman Indonesia, dimana konflik bisa muncul karena adanya perlakukan diskriminatif dan tindakan yang dilandaskan pada prejudice terhadap kelompok-kelompok tertentu”

Dalam kesempatan tersebut, Wakil-Wakil dari negara ASEAN juga berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mengatasi masalah diskriminasi di negaranya.  Rekomendasi2 penting dari workshop ini adalah himbauan agar : pertama, agenda memerangi diskriminasi ini di integrasikan dengan program kerja Komisi HAM ASEAN, Komisi HAM Perempuan dan Anak ASEAN, Komite HAM Buruh Migran ASEAN; Kedua, Perlunya melanjutkan dialog pada tingkat nasonal dan regional untuk membahas berbagai dasar diskriminasi seperti memerangi diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama di ASEAN; Ketiga, konsep dan pendekatan Memerangi Diskriminasi digunakan didalam memformulasikan kebijakan terkait dengan agenda pembangunan Dunia paska MDG 2015 dan Visi ASEAN paska tercapainya pembentukan komunitas ASEAN 2015.

Selain itu AICHR juga di himbau untuk memulai dialog dengan negara-negara ASEAN dan antara Badan2 Sektoral ASEAN yang terkait dengan HAM mengenai upaya memerangi diskriminasi di ASEAN. AICHR dan Komnas-Komnas HAM di kawasan juga diharapkan dapat memainkan peranan didalam mediasi informal dalam kasus-kasus diskriminasi agama.

Acara ini dihadiri oleh Ketua AICHR yang tahun ini dipegang oleh Myanmar dan Wakil AICHR dari Thailand, Cambodia, Wakil Komisi HAM Perempuan dan ANAK (ACWC) dari Philippina dan Myanmar, Wakil-Wakil KTHAM dari Jenewa, Pakar Independen dari Komite PBB untuk penghapusan Diskriminasi Rasia (CERD), Komnas-Komnas HAM di kawasan serta organisasi masyarakat sipil dari negara ASEAN .


***
Contact person:
Rafendi Djamin, hp:  0813 11 44 2159,

Facebook Posts

ASEAN Youth Art