Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Akuntabilitas Publik

Pernyataan Wakil Indonesia untuk AICHR Menyambut Simposium Nasional Mengenai Bisnis dan HAM

“Pentingnya Panduan Bisnis dan HAM Regional Menyongsong

Masyarakat ASEAN Pasca-2015”

 

IMG 1470 res2

Pada tanggal 8 September 2015, Direktorat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri (KEMLU) Republik Indonesia akan menyelenggarakan Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM dengan tujuan sosialisasi serta meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan nasional terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Panduan PBB tentang binis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGP). Simposium tersebut juga ditujukan untuk diskusikan peluang maupun tantangan implementasi di tingkat nasional, serta untuk membahas posisi Indonesia mengenai isu-isu Bisnis & HAM, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sehubungan dengan itu, Wakil Indonesia untuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) pun telah menggelar Debat  Publik pada tanggal 1 September 2015 yang lalu dengan  tema “Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Masyarakat ASEAN Pasca-2015”, bertempat di Erasmus Huis, Pusat Kebudayaan Belanda Jakarta. Debat Publik tersebut merupakan bagian dari rangkaian debat publik ttg masalah HAM di tingkat ASEAN yang  diselenggarakan atas kerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Bagi Wakil Indonesia untuk AICHR, Debat Publik Tersebut bertujuan untuk mendiskusikan dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan nasional, dengan tujuan akhir merancang suatu “Panduan Bisnis dan HAM ASEAN”, sejalan dengan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM berstandar internasional. Rancangan Panduan tersebut merupakan tindak lanjut dari salah satu rekomendasi Studi Tematik AICHR mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) dan HAM.

 

IMG 1456 res

Secara umum, Debat Publik tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman yang baik diantara para pemangku kepentingan nasional akan isu-isu bisnis dan HAM di tingkat regional (ASEAN). Dalam kata sambutannya, Wakil Indonesia untuk AICHR menekankan bahwa dalam menghadapi Masyarakat ASEAN 2015, ASEAN harus dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kerja sama  perekonomian di ASEAN – yang seringkali berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Melalui Debat Publik kali ini, para pemangku kepentingan pun berkesempatan untuk menarik pelajaran dari pengalaman pemerintah Kerajaan Belanda yang telah membuat Rancangan Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM pada tahun 2014.

Dalam Debat Publik tersebut, para pembicara – merepresentasikan sudut pandang pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), korporasi yang diwakili PT Frisian Flag, serta masyarakat sipil yang diwakili oleh Ketua KOMNAS HAM Tahun 2007-2012 – memberikan pandangan terhadap pertanyaan umum sehubungan dengan perkembangan Bisnis dan HAM di tingkat nasional dan regional. Pertanyaan umum tersebut meliputi: (1) Perlu atau tidaknya suatu “Panduan Bisnis dan HAM” dalam konteks ASEAN, serta bagaimana panduan tersebut dapat diterjemahkan dan disertakan dalam Visi ASEAN 2025 di ketiga pilar Masyarakat ASEAN; (2) Elemen-elemen serta faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dan disertakan dalam Panduan tersebut – untuk memastikan perilaku bisnis secara umum yang bertanggung-jawab terhadap pemenuhan, pemajuan dan perlindungan HAM; dan, (3) Bagaimana “Panduan Bisnis dan HAM” dapat diintegrasikan ke dalam  pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia 2015-2019, dengan menimbang peluang maupun kendalanya. Debat tersebut pun difasilitasi oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan KEMLU RI, yang bertindak sebagai Moderator.

Berdasarkan pemaparan para pembicara, serta pandangan-pandangan para peserta Debat dan Diskusi, disimpulkan bahwa ASEAN harus segera memformulasikan suatu Panduan Bisnis dan HAM, khususnya saat ASEAN akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) – dimana pergerakan kapital, barang dan jasa, maupun sumber daya manusia semakin leluasa (baik dari luar kawasan, maupun intra-kawasan ASEAN). Panduan tersebut dapat menjadi rujukan bagi negara-negara anggota ASEAN serta para pemangku kepentingan di ASEAN untuk lebih mengerti akan konsep tersebut, sekaligus menjadi suatu dorongan bagi negara-negara secara individual untuk mempertimbangkan penyusunan Rancangan Aksi Nasional (RAN) khususnya untuk Bisnis dan HAM. Dalam proses formulasi, perlu diperhitungkan faktor-faktor seperti perbedaan sistem politik  negara-negara anggota ASEAN; perbedaan derajat demokrasi dan HAM tiap-tiap negara; serta penegasan peran dan tanggung-jawab pemerintah maupun tanggung-jawab perusahaan untuk memastikan pemajuan; pemenuhan dan perlindungan HAM dalam menjalankan bisnis. Wakil Indonesia untuk AICHR menegaskan bahwa, “Tanggung-jawab akhir penghargaan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM ada di tangan pemerintah, sedangkan tanggung-jawab untuk menghargai HAM dalam operasi bisnisnya ada di kalangan korporasi.” Dalam konteks nasional Indonesia, RANHAM 2015-2019 dapat dimanfaatkan untuk RAN yang lebih spesifik terkait Bisnis & HAM.

 

IMG 1448 res

Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM yang diselanggarakan oleh KEMLU ini diharapkan dapat menyamakan pandangan tentang tentang CSR, Bisnis & HAM, serta menghasilkan masukan upaya penguatan kebijakan dan mekanisme terkait implementasi UNGP di Indonesia. Masukan dan rekomendasi tersebut pun diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan posisi Indonesia dalam menghadapi pembahasan isu Bisnis & HAM di berbagai forum internasional termasuk di ASEAN, khususnya dalam agenda penyusunan Panduan Bisnis dan HAM tingkat regional (ASEAN). Di sisi lain, para pemangku kepentingan terkait juga diharapkan, sesuai dengan posisi dan tugas  masing-masing dapat menindaklanjuti – baik melalui pembentukan kelompok kerja, seri forum diskusi, maupun penyelenggaraan seminar/lokakarya/sosialisasi yang pada gilirannya dapat menghasilkan suatu rumusan kebijakan nasional dalam bentuk RAN untuk Bisnis & HAM.

Dalam Simposium Nasional mengenai Bisnis & HAM tersebut, Rafendi Djamin, Wakil Indonesia untuk AICHR, akan bertindak sebagai salah satu narasumber, khususnya dalam sesi gelar wicara dan tanya jawab mengenai “Perkembangan Implementasi UNGP di ASEAN”.

Siaran Pers: Seleksi Nasional AICHR Youth Debates on Human Rights 2015

AC-Indonesia-34 1

Pasal 4.3 Terms of Reference (TOR) ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), memandatkan AICHR untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai HAM melalui pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi. Setelah pengesahan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) dan Pnom Penh Statement on the Adoption of the AHRD tahun 2012, AICHR kembali menyelenggarakan AICHR Youth Debates on Human Rights di Singapura, 4 – 6 September 2015. Dalam kegiatan ini, para pemuda dari sepuluh negara anggota ASEAN akan saling bertukar pandangan dan berbagi pengalaman mengenai HAM serta memahami peran ASEAN dan AICHR di kawasan dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, para Wakil kesepuluh negara anggota ASEAN untuk AICHR diminta menominasikan 3 (tiga) pemuda/i sebagai perwakilan nasional untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk itu, AICHR Indonesia akan menyelenggarakan seleksi nasional AICHR Youth Debates on Human Rights bagi mahasiswa Indonesia dengan topik dan ketentuan sebagai berikut :  

Topik

  1. The primary human right is the right to good governance
  2. Young people in ASEAN today do not care about human rights
  3. The ASEAN Human Rights Declaration is an useful document for the development of human rights in the region
  4. The death penalty acts as an effective deterrent (alt: The death penalty has outlived its usefulness)
  5. The protection of human rights is always more important the promotion of human rights

Syarat dan Ketentuan

  1. Seleksi ditujukan bagi peserta perorangan.
  2. Peserta adalah WNI, masih aktif sebagai mahasiswa S1 atau diploma di perguruan tinggi Indonesia.
  3. Peserta mengisi formulir registrasi.
  4. Peserta mengirimkan esai berisi argumentasi dalam Bahasa Inggris dari salah satu topik yang dipilih, sepanjang maksimal 5 halaman A4, huruf Arial 11, spasi 1,5, dan margin 3-3-3-3.
  5. Peserta mengunggah video berisi pemaparan argumentatif dalam Bahasa Inggris sesuai esai ke laman youtube.
  6. Peserta mencantumkan alamat video di dalam formulir registrasi dan menautkannya pada akun twitter AICHR Indonesia (@IndoAICHR).
  7. Esai dan formulir registrasi yang telah mencantumkan link video youtube dikirimkan paling lambat tanggal 7 Agustus 2015 via email kepada:

          Almira Devayanti (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.),
          Rikianarsyi Arrassydinta NW (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.), dan
          Rifat Fachir (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)

  1. Peserta hanya boleh memilih satu topik dan mengirimkan satu esai dan video.
  2. AICHR Indonesia akan memilih 3 (tiga) peserta terbaik untuk diikutsertakan sebagai wakil Indonesia pada Debat Pemuda mengenai HAM tingkat ASEAN di Singapura pada tanggal 4 - 6 September 2015, dengan biaya akomodasi dan tiket internasional pergi-pulang akan ditanggung AICHR.
  3. Sebelum keberangkatan ke Singapura, ketiga peserta terpilih akan diundang ke Jakarta untuk mendapat briefing dari Wakil Indonesia untuk AICHR pada awal Agustus 2015, dengan biaya transportasi dan akomodasi peserta di luar Jabodetabek ditanggung panitia.

Untuk keperluan informasi selanjutnya dapat menghubungi Sdri. Almira Devayanti atau Rikianarsyi Arrassyidinta melalui no telepon 344-1508 ext. 4537 dan Sdr. Rif'at Fachir melalui no telepon 314-3015 serta melalui twitter @IndoAICHR.

Formulir Registrasi untuk event ini dapat diunduh di sini.

Siaran Pers: Pemilihan Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

ASEAN logo
Dalam rangka pemilihan wakil ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) atau Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia periode 2015 – 2018, Kementerian Luar Negeri membuka peluang bagi para pegiat HAM Indonesia dan wakil pemerintah yang berkecimpung dalam bidang HAM untuk mengikuti proses pemilihan wakil AICHR untuk Indonesia.

AICHR merupakan badan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimandatkan oleh Pasal 14 Piagam ASEAN yang bertanggung jawab untuk memajukan dan mendorong penegakan HAM di kawasan. Agar AICHR dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh kerangka acuan AICHR, setiap negara anggota ASEAN diharuskan untuk menunjuk seorang wakil untuk menjadi anggota AICHR.

Kriteria kandidat yang dibutuhkan adalah:
1.    Memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam pemajuan dan perlindungan HAM;
2.    Mendalami isu HAM dan berperan aktif dalam membangun penegakan HAM di Indonesia;
3.    Memiliki pergaulan luas di tingkat nasional dan internasional;
4.    Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik;
5.    Memahami perkembangan dan dinamika ASEAN.

Sebagai catatan, penugasan di AICHR bersifat sukarela.

Bagi yang berminat dapat segera mengajukan surat lamaran melalui:

    Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN
    Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
    Kementerian Luar Negeri
    Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta 10110
    Telp. 021 3441508 ext. 4537 atau 021 3529052
    Faks. 021 3529053
    Surel. Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Dengan menyertakan:
1.    Biografi Singkat;
2.    Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap (formulir dapat diunduh di sini);
3.    Artikel tentang pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN (maksimum 2 halaman dalam bahasa Inggris);
4.    Foto terakhir ukuran paspor (5 lembar).

Surat lamaran tersebut sudah harus diterima oleh Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2015. Surat dapat dikirimkan melalui pos kepada alamat di atas. Dalam hal diajukan melalui surel, kiranya surat lamaran dikonversi ke dalam format pdf. Panitia akan mengumumkan hasil seleksi administratif pada tanggal 2 September 2015. Selanjutnya, kandidat yang berhasil melalui seleksi administratif akan mengikuti dialog dengan Tim Penilai.

Jakarta, 18 Juni 2015

Siaran Pers: Penguatan Kerjasama HAM dalam Visi Masyarakat ASEAN 2025

25 – 26 Mei 2015

Jakarta, Indonesia

IMG 7789

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR), Rafendi Djamin, memimpin penyelenggaraan Dialog AICHR dengan Dewan Komunitas ASEAN untuk pertama kalinya mengenai “Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan Penyataan Phnom Penh tentang Pengesahan AHRD”. Dialog tersebut diadakan pada tanggal 25 – 26 Mei 2015 bertempat di Ritz-Carlton Jakarta, Indonesia, dan didukung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Dialog dibuka oleh Rafendi Djamin dan H.E. AKP Mochtan, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Urusan Masyarakat dan Korporasidari Sekretariat ASEAN, yang menyampaikan pesan-pesan atas nama Sekretaris-Jendral ASEAN.

Dialog AICHR dengan Dewan Komunitas ASEAN diselenggarakan sebagai bagian dari program dan aktivitas prioritas AICHR untuk tahun 2015. Dialog tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan mengenai bagaimana norma dan nilai HAM yang terkandung dalam AHRD dapat diarusutamakan dalam ketiga pilar Komunitas ASEAN. Selain itu, Dialog juga diadakan untuk membahas dan memformulasikan bagaimana pendekatan berbasis HAM dapat diintegrasikan ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2025. Aktivitas ini selaras dengan mandat-mandat AICHR yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference atau TOR) AICHR – khususnya untuk mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan fundamental untuk mendukung pembangunan Komunitas ASEAN (4.1), dan untuk terlibat melalui dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lainnya (4.8).

Dialog dihadiri oleh beberapa perwakilan dari AICHR, perwakilan dari Dewan Komunitas ASEAN, berbagai Badan Sektoral ASEAN di bawah ketiga pilar Komunitas ASEAN, serta Sekretariat ASEAN. Diantara Badan Sektoral ASEAN yang berpartisipasi adalah Pertemuan PejabatTinggi bidang Kejahatan Lintas-Negara ASEAN(SOM-TC), Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pertanian dan Kehutanan (SOM-AMAF), Pertemuan Para Pejabat Tinggi Mineral ASEAN (ASOMM), Komite Implementasi Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Promosi Hak-hak BuruhMigran(ACMW) dan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC). Selain itu, beberapa perwakilan dari Komite Wakil Tetap ASEAN(CPR) juga hadir dan partisipasi dalam Dialog tersebut.

Selama berjalannya Dialog, para peserta membahas AHRD dan Pernyataan Phnom Penh sebagai acuan utama dan dokumen ASEAN paling komprehensif yang berkenaan dengan HAM yang melintasi ketiga pilar Komunitas ASEAN. Secara spesifik, Dialog tersebut membahas mengenai perkembangan, pencapaian, serta tantangan-tantangan dalam implementasi ketiga Cetak Biru Komunitas ASEAN (2009 – 2015), dan mengelaborasi bagaimana memastikan dan memperkuat pendekatan berbasiskan HAM dalam formulasi dan pengembangan Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Dokumen-Dokumen Pendukungnya.

Dalam presentasinya yang mengawali sesi-sesi yang membahas ketiga pilar Komunitas ASEAN, Rafendi Djaminberkesempatan untuk menyampaikan kepada Dialog mengenai penerapan pendekatan berbasis HAM sebagai alat untuk mencapai seperangkat norma-norma yang terkandung dalam AHRD untuk Visi Komunitas ASEAN 2025 dan dokumen-dokumen pendukungnya. Selain itu, ia menjelaskan konsep dari pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan yang menempatkan pencapaian HAM sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri – dengan elemen-elemen kunci yakni partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan pemberdayaan.

Para peserta Dialog juga diinformasikan bahwa beberapa tindak lanjut untuk membangun kerjasama dalam mengatasi permasalahan HAM lintas-pilar sedang dalam proses persiapan – seperti Lokakarya Regional antara AICHR dan SOM-TC untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia dan HAM yang akan diselenggarakan pada semester kedua tahun 2015.

Para peserta juga membahas dan menghasilkan beberapa rekomendasi Dialog. Rekomendasi tersebut diantaranya mendorong badan-badan ASEAN untuk mengarusutamakan HAM dalam program dan kerjanya, dan dalam Visi Komunitas ASEAN 2025. Dialog juga mengakui bahwa seyogianya ada peningkatan komunikasi dan koordinasi antara AICHR dan berbagai macam badan ASEAN melalui dialog dan konsultasi secara regular untuk memfasilitasi pengarusutamaan HAM dalam bidang yang bersangkutan, serta mendorong agar badan-badan ASEAN lebih mengapresiasi ketentuan-ketentuan dalam AHRD. Dialog juga menganjurkan bahwa AICHR dan Badan-Badan Sektoral bekerjasama untuk mengatasi berbagai tantangan HAM regional yang muncul, seperti migrasi iregular, secara tepat waktu dan efektif.

Dialog dua hari tersebut ditutup oleh H.E. Amb. Dato’ Hasnudin Hamzah, Ketua dari Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (CPR) dan Wakil Tetap Malaysia untuk ASEAN.

*******

 

Sidang Khusus AICHR, Bandar Seri Begawan, 13 – 15 Juni 2015

Siaran Pers: Mendorong AICHR Menyikapi Krisis Migrasi Iregular (Rohingya) di Kawasan ASEAN

SIARAN PERS WAKIL INDONESIA UNTUK AICHR

Mendorong AICHR Menyikapi Krisis Migrasi Iregular (Rohingya) di Kawasan ASEAN

Sidang Khusus AICHR, Bandar Seri Begawan, 13 – 15 Juni 2015


Jakarta, 17 Juni 2015. Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR), Rafendi Djamin, mendorong Komisi HAM ASEAN untuk membahas dan menyikapi persoalan krisis kemanusiaan dan HAM – arus migrasi dan pengungsi melalui jalur laut – yang semakin deras terjadi dikawasan ASEAN belakangan ini.

Hal ini disampaikan Rafendi Djamin pada Sidang Khusus AICHR di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 13 – 15 Juni yang baru saja berlangsung. Sidang tersebut, sebenarnya ditujukan untuk membahas persiapan Pertemuan tahunan AICHR dengan Forum Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) yang akan dilaksanakan pada awal Agustus nanti. Namun, menurut Rafendi, krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung, membutuhkan penyikapan segera. Karena itu pada tanggal 5 Juni, Indonesia mengirimkan surat kepada ketua AICHR yang kini dipegang oleh Malaysia, untuk memasukkan pembahasan krisis arus migrasi iregular ke dalam agenda Sidang.

Rafendi mengatakan: “sebagai Wakil-Wakil dari badan HAM penaung di ASEAN yang dipilih untuk memajukan dan melindungi hak-hak rakyat di kawasan, dan mengikuti situasi penderitaan dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh para migran tersebut, maka sudah semestinya AICHR memulai sebuah diskusi yang terbuka dan konstruktif menyikapi persoalan mendesak tersebut.”

Menurut Rafendi, krisis migrasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, terutama, adanya situasi sulit dan ancaman yang dihadapi oleh para migran atau pengungsi didalam negeri mereka. Hal ini diperparah dengan adanya sindikat perdagangan dan penyelundupan manusia, sehingga membuat situasi para pengungsi tersebut semakin rentan,  yang menuntut perhatian dari AICHR.

Krisis migrasi ireguler ini telah menjadi perhatian beberapa Menteri Luar Negeri ASEAN dengan dikeluarkannya Pernyataan Bersama mengenai Pertemuan Menteri mengenai Pergerakan Manusia Secara Iregular in Asia Tenggara oleh tiga (3) Menteri Luar Negeri ASEAN – khususnya dari Indonesia, Malaysia dan Thailand. Dalam Joint Statement tersebut dengan tegas Para Menteri menyerukan agar ASEAN memainkan peranan yang aktif dalam menyikapi persoalan krisis migrasi ireguler secara efektif dan cepat, dalam semangat solidaritas ASEAN. Mereka juga merekomendasikan pertemuan darurat Para Menteri ASEAN untuk Urusan Kejahatan Lintas Nasional (AMM-TC) dalam menangani krisis kemanusiaan ini. Wakil Indonesia untuk AICHR menyambut baik pernyataan sikap para Pejabat Senior Urusan Kejahatan Lintas Nasional (Senior Officials Meeting on Transnational Crime atau SOM-TC) di Siem Reap baru-baru ini, yang menegaskan akan dilaksanaknannya pertemuan darurat tingkat menteri tersebut pada 2 Juli 2015 di Kuala Lumpur.


Sementara itu, dalam persiapan pertemuan tahunan AICHR dengan AMM, Sidang Khusus tersebut membahas antara lain: Laporan Tahunan AICHR kepada AMM, Rencana Kerja 5 Tahunan AICHR (2016 – 2020), Program dan Kegiatan Prioritas AICHR untuk tahun 2016, serta Pernyataan AICHR untuk AMM dalam Tatap Muka. Kepentingan Indonesia dalam Persiapan dalam Tatap Muka tersebut diantaranya terkait penguatan mandat proteksi AICHR dan tindak lanjut rekomendasi Kajian Tematik Corporate Social Responsibility (CSR) dan HAM.

Untuk Laporan Tahunan 2015, Indonesia memasukkan kembali tentang persoalan perlunya memperkuat dukungan negara-negara ASEAN untuk setiap Wakil AICHR (baik sarana/prasarana maupun sumber daya manusia). Indonesia juga mengajukan inisiatif untuk menjadi negara pelaksana dalam kegiatan AICHR mengenai Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di ASEAN serta masalah perdagangan manusia ditahun 2016.

Untuk Rencana Kerja 5 Tahun AICHR, Indonesia mengajukan perumusan tujuan strategis yang terukur terkait dengan penguatan sekretariat regional AICHR, perluasan keterlibatan pemangku kepentingan, perlunya membuat  sebuah prosedur komunikasi antara AICHR dengan negara-negara anggota ASEAN, serta penguatan mandat perlindungan AICHR. Meskipun mendapatkan dukungan dari beberapa negara anggota, disayangkan bahwa  konsensus tidak dapat diraih untuk menyertakan poin-poin masukan Indonesia.

Dalam Sidang Khusus tersebut, AICHR juga memberikan masukannya untuk Rancangan Visi Masyarakat ASEAN 2025 serta Dokumen Pendukungnya untuk Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Selain itu, AICHR juga bermaksud untuk memberikan masukannya terhadap Dokumen Pendukung untuk Komunitas Ekonomi serta Komunitas Sosio-Kultural ASEAN, mengingat pentingnya memastikan pengarusutamaan HAM dalam ketiga pilar Komunitas ASEAN.

AICHR juga membahas dan mengesahkan beberapa kegiatan yang akan diadakan pada paruh kedua tahun 2015, termasuk Loka Karya untuk membangun sinergi pemberantasan perdagangan manusia –  yang akan diselenggarakan oleh Indonesia dalam kerjasama dengan SOM-TC Agustus mendatang di Bali.


******

Siaran Pers: Memastikan Pengarusutamaan HAM dalam Komunitas ASEAN Paska-2015 dalam Sidang Regular Ke-18 AICHR

 

Wakil Indonesia untuk AICHR, Rafendi Djamin, menghadiri dan memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Regular AICHR yang ke-18 di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada tanggal 6 – 9 Mei 2015.

Sebelum pembahasan Agenda Sidang, Wakil Indonesia berkesempatan untuk menegaskan pandangan dan posisinya atas pelaksanaan eksekusi mati yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Indonesia. Secara khusus, ia juga menyatakan sikapnya terhadap rencana eksekusi atas Mary Jane Veloso yang kini telah ditunda, perempuan asal Filipina yang diindikasi kuat merupakan korban perdagangan manusia yang terjebak dalam sindikat narkoba. Rafendi menyatakan penolakannya terhadap hukuman mati dan posisinya untuk memperjuangkan hak untuk hidup. Menurutnya, dalam perspektif HAM, Hak untuk Hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, bahkan dalam konteks dimana beberapa negara ASEAN masih menerapkan hukuman mati. Apalagi, perspektif untuk “melindungi hak untuk hidup” kini semakin menguat ditingkat global.

Sebelumnya, Wakil Indonesia bersama dengan lembaga-Lembaga HAM Nasional (Komnas HAM dan KOMNAS Perempuan) dan Wakil Indonesia untuk Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC) telah meminta kepada Presiden RI untuk meninjau ulang dan membatalkan hukuman mati terhadap Mary Jane.

Wakil Indonesia juga menjelaskan kepada sidang AICHR mengenai persiapan pelaksanaan Dialog AICHR dengan 3 (Tiga) Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils) untuk pengarusutamakan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan prinsip-prinsip HAM dalam implementasi Visi ASEAN 2016-2025. Ia juga mengundang seluruh Wakil AICHR untuk berpartisipasi dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 – 26 Mei 2015 di Jakarta

Dialog AICHR tersebut akan mengundang para Ketua dari ketiga pilar Komunitas ASEAN, Komite Wakil Tetap ASEAN (Committee of Permanent Representatives to ASEAN atau CPR), serta berbagai badan sektoral ASEAN yang relevan. Menurut Rafendi, Dialog tersebut sangat penting dalam memastikan diintegrasikannya nilai-nilai HAM ke dalam dukumen Visi Komunitas ASEAN 2025 dan dukumen pendukungnya yang mencakup Komunitas Kerjasama Politik dan Keamanan, Komunitas Kerjasama Ekonomi, dan Komunitas Kerjasama Sosial-Budaya ASEAN.

Dalam Pertemuan AICHR dengan Komite Wakil Tetap ASEAN (CPR), Indonesia mengemukakan idenya tentang perlunya menambah kali pertemuan atara AICHR dengan CPR untuk meningkatkan sinergi antara kedua organ. Rafendi  juga melontarkan pandangannya tentang perlunya AICHR memberikan masukan terhadap berbagai Rencana Aksi (plan of action) antara ASEAN dengan para Mitra Wicara ASEAN (ASEAN Dialogue Partners) yang dibahas oleh CPR untuk memastikan adanya klausa HAM didalam Rencana Aksi tersebut. Selain itu, ia menggagaskan perlunya kerjasama AICHR dengan ASEAN dengan Institut ASEAN untuk Perdamaian (Institute for Peace and Reconciliation atau AIPR) – suatu entitas yang tergolong baru dibentuk oleh ASEAN, namun telah menjalankan beberapa program yang selaras dengan AICHR, khususnya dalam pencegahan konflik, peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian.

Dalam Pertemuan AICHR dengan Sekretaris-Jendral ASEAN, Indonesia juga menegaskan kembali pentingnya pembentukan Divisi HAM dalam Sekretariat ASEAN – sebagai salah satu upaya meningkatkan dukungan Sekretariat terhadap AICHR dan badan-badan ASEAN terkait HAM. Dalam hal ini, Indonesia mendukung penempatan Divisi tersebut pada Departemen Politik-Keamanan ASEAN dalam Sekretariat ASEAN.

Pada saat Pertemuan AICHR dengan Perutusan Tetap Jepang untuk ASEAN dan  representasi dari United Nations Children’s Fund (UNICEF),Indonesia menjelaskan beberapa kegiatan yang akan dia pimpin yang mungkin dapat didukung  yakni sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak-anak buruh migran, perlindungan anak-anak perempuan korban perdagangan manusia dan pendidikan HAM untuk anak-anak.

Dalam pembahasan Agenda Implementasi Program Prioritas AICHR untuk tahun 2016, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk  memimpin pelaksanaan aktivitas-aktivitas tematik antara lain perdagangan manusia dan HAM (human rights and trafficking in persons), pencegahan penyiksaan (sesuai pasal 24 AHRD), bisnis dan HAM sebagai kelanjutan dari studi tematik AICHR dalam corporate social responsibility (CSR) dan HAM, kebebasan beragama (sesuai pasal 22 AHRD), serta menggagaskan bagaimana pemerintah daerah negara-negara ASEAN dapat mengembangkan konsep Human Rights City (Kota ramah HAM).

Indonesia juga telah menyiapkan dan mengajukan ke Sidang AICHR sebuah proposal tentang 5 Tujuan Strategis untuk Rencana kerja 5 Tahun AICHR 2016-2020 atau Strategic Goals and Thrusts for the Five-Year Work Plan 2016 – 2020untuk dibahas dan menjadi masukan dalam Rencana Kerja 5 Tahun AICHR 2016 – 2020.  Wakil Indonesia berpandangan bahwa untuk memastikan AICHR maju ke depan dan menguat baik secara mandat maupun instutisi, AICHR pertamanya mesti menetapkan sasaran atau target yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan mandat dalam Cha Am Hua Hin Declaration on the Establishment of the AICHR. Dari tujuan strategi tersebut, baru ditetapkan aktivitas-aktivitas untuk mengarah pada pencapaian target dalam lima tahun.

Tidak semua proposal dan masukan Indonesia dapat dibahas pada sidang kali ini. Wakil Indonesia akan kembali menghadiri sidang khusus AICHR pada tanggal 13 – 15 Juni 2015 di Brunei Darusaalam.

*******

Facebook Posts

ASEAN Youth Art