Dibangun oleh Ken Budha Kusumandaru untuk Perwakilan Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Januari 2015 Follow @kenndaru Like my FB page https://www.facebook.com/Shangrila.TheHiddenCity

Mekanisme HAM

Phnom Penh Signing

Deklarasi HAM ASEAN & Pernyataan Phnom Penh Mengenai Pengesahan Deklarasi HAM ASEAN

PERNYATAAN PHNOM PENH MENGENAI PENGESAHAN DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN (AHRD)

KAMI, Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja; 


MENEGASKAN KEMBALI komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata kelola yang baik;


MENEKANKAN KEMBALI komitmen ASEAN dan Negara Anggotanya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, serta deklarasi dan instrumen ASEAN yang relevan berkaitan dengan hak asasi manusia;


MENGAKUI pentingnya peran Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di ASEAN, yang berkontribusi bagi terbentuknya Komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN;


MENGHARGAI AICHR yang telah menyusun deklarasi komprehensif tentang hak asasi manusia, melalui konsultasi dengan Badan-badan Sektoral ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya;


MENGAKUI pentingnya kontribusi Badan-badan Sektoral ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di ASEAN, dan mendorong pelibatan dan dialog yang berkelanjutan dengan AICHR;




DENGAN INI:
1. MENGESAHKAN Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN;
2. MENEGASKAN komitmen kami terhadap pelaksanaan menyeluruh AHRD untuk mendorong pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di kawasan;
dan
3. MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen kami untuk memastikan bahwa pelaksanaan AHRD sesuai dengan komitmen kami terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, serta deklarasi dan instrumen ASEAN yang relevan berkaitan dengan
hak asasi manusia. 

DIBUAT di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu naskah asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan Brunei Darussalam


Untuk Kerajaan Kamboja


SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN
Perdana Menteri







Untuk Republik Indonesia


SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Presiden


Untuk Republik Demokratik Rakyat Lao




THONGSING THAMMAVONG
Perdana Menteri


Untuk Malaysia



DATO' SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK
Perdana Menteri


Untuk Republik Uni Myanmar


U THEIN SEIN
Presiden



Untuk Republik Filipina




BENIGNO S. AQUINO III
Presiden


Untuk Republik Singapura


LEE HSIEN LOONG
Perdana Menteri


Untuk Kerajaan Thailand




YINGLUCK SHINAWATRA
Perdana Menteri


Untuk Republik Sosialis Viet Nam






NGUYEN TAN DUNG
Perdana Menteri



DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN

KAMI, para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "ASEAN"), yakni Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja.


MENEGASKAN kepatuhan kami terhadap tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, khususnya penghormatan terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata pemerintahan yang baik;


MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen kami terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak;


MENEGASKAN PULA pentingnya upaya-upaya ASEAN dalam memajukan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi bagi Pemajuan Perempuan di Kawasan ASEAN dan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN;

MEYAKINI bahwa Deklarasi ini akan membantu terbentuknya kerangka kerja sama hak asasi manusia di kawasan dan berkontribusi terhadap proses pembentukan komunitas ASEAN;






DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

PRINSIP UMUM

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan.

2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.

3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

4. Hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.

5. Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan, yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atas perbuatan yang melanggar hak-hak yang diberikan kepada orang tersebut oleh konstitusi atau hukum.

6. Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap individu lainnya, komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya. Merupakan kewajiban utama Negara Anggota ASEAN untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

7. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung, dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda-beda.



8. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dengan tujuan semata-mata untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat dalam masyarakat demokratis.

9. Dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi ini, prinsip-prinsip ketidakberpihakan, objektivitas, non selektivitas, non-diskriminasi, non-konfrontasi, serta penghindaran standar ganda dan politisasi harus senantiasa ditegakkan. Proses pemenuhan tersebut harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan perlunya akuntabilitas.

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

10. Negara Anggota ASEAN menegaskan semua hak sipil dan politik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan hak-hak dan kebebasan dasar sebagai berikut.

11. Setiap orang mempunyai hak atas hidup yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya kecuali ditentukan lain oleh hukum.

12. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap secara sewenang-wenang, digeledah, ditahan, diculik, atau dikenai bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.

13. Tidak seorang pun dapat diperhambakan atau diperbudak dalam bentuk apapun, atau menjadi korban penyelundupan maupun perdagangan manusia, termasuk untuk tujuan perdagangan organ tubuh manusia.

14. Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

15. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara. Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri dan untuk kembali ke negaranya.




16. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menerima suaka di negara lain sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian internasional yang berlaku.

17. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, melepaskan, dan memberikan harta yang secara sah diperoleh sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan sewenang-wenang.

18. Setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

19. Keluarga sebagai satuan masyarakat yang alami dan mendasar berhak atas pelindungan oleh masyarakat dan setiap Negara Anggota ASEAN. Laki-laki dan perempuan dewasa mempunyai hak untuk menikah sesuai dengan kebebasan dan pilihannya sendiri, membentuk keluarga, dan bercerai sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku.

20.

(1) Setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengadilan yang adil dan terbuka, oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang menjamin hak tersangka untuk membela dirinya.
(2) Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian apapun yang pada saat dilakukan bukan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional dan tidak seorang pun boleh dipidana lebih berat daripada yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.
(3) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk kejahatan yang telah dipidanakan kepadanya atau dibebaskan sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana masing-masing Negara Anggota ASEAN.

21. Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, atau yang terkait termasuk data pribadi, atau untuk menyerang kehormatan dan reputasi orang tersebut. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut.

22. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan.


23. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.



24. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul secara damai.


25.

(1) Setiap orang yang merupakan warga negara dari negaranya berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan hukum nasional.
(2) Setiap warga negara berhak memilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan adil, yang harus, dengan hak pilih dan hak suara yang universal, setara, dan rahasia, menjamin pengungkapan kehendak bebas para pemilih, sesuai dengan hukum nasional.

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

26. Negara Anggota ASEAN menegaskan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan sebagai berikut:


27.

(1) Setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk menikmati kondisi kerja yang adil, layak, dan baik dan untuk memiliki akses terhadap skema bantuan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.
(2) Setiap orang berhak membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan pilihannya guna melindungi kepentingannya, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.
(3) Anak atau remaja tidak boleh menjadi korban eksploitasi ekonomi dan sosial. Mereka yang mempekerjakan anak-anak dan remaja dalam pekerjaan yang membahayakan moral atau kesehatan, mengancam nyawa, atau dapat mengganggu perkembangan diri mereka, termasuk pendidikannya, harus dikenai sanksi hukum. Negara Anggota ASEAN juga wajib menetapkan batas usia pekerja anak sehingga mempekerjakan buruh anak harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.






28. Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk:
a. hak atas pangan yang layak dan terjangkau, bebas dari kelaparan, dan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi;
b. hak atas sandang;
c. hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau;
d. hak atas perawatan medis dan pelayanan sosial pokok;
e. hak atas air bersih dan sanitasi yang layak;
f. hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan terpelihara.

29.

(1) Setiap orang berhak menikmati kesehatan fisik, mental, dan reproduksi dalam standar pencapaian tertinggi, pelayanan kesehatan dasar dan terjangkau, serta memiliki akses terhadap fasilitas medis.
(2) Negara Anggota ASEAN wajib menciptakan lingkungan yang positif untuk mengatasi stigma, ketidakpedulian, penolakan, dan diskriminasi dalam upaya pencegahan, perawatan, kepedulian, dan dukungan kepada para penderita penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.

30.

(1) Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial, termasuk asuransi sosial jika tersedia, yang membantu dirinya untuk menjamin sarana kehidupan yang bermartabat dan layak.
(2) Pelindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu sebelum dan setelah masa melahirkan dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Selama masa tersebut, ibu yang bekerja harus diberi cuti dengan tanggungan atau cuti dengan manfaat jaminan sosial yang memadai.
(3) Ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus. Setiap anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, berhak menikmati perlindungan sosial yang sama.


31.

(1) Setiap orang berhak atas pendidikan.
(2) Pendidikan dasar adalah wajib dan disediakan secara cuma-cuma bagi semua orang. Pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya wajib tersedia dan dapat diakses oleh semua orang melalui sarana apapun yang memungkinkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum. Pendidikan tinggi harus dapat
diakses secara merata oleh semua orang atas dasar kualitas diri.
(3) Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN. Lebih lanjut, pendidikan harus membuka peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras dan kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna memelihara perdamaian.





32. Setiap orang berhak, baik secara sendiri maupun bersama-sama, untuk bebas berperan serta dalam kehidupan budaya, untuk menikmati kesenian dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta untuk memperoleh manfaat atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya
ilmiah, sastra, atau karya seni ciptaan seseorang.


33. Negara Anggota ASEAN harus mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama regional dan internasional, khususnya kerja sama ekonomi dan teknis, hingga batas maksimal sumber daya yang ada, dengan tujuan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif sebagaimana
diakui dalam Deklarasi ini.


34. Negara Anggota ASEAN dapat menentukan sejauh mana mereka akan menjamin hak-hak ekonomi dan sosial yang tercantum dalam Deklarasi ini kepada yang bukan warga negaranya, dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hak asasi manusia, serta pengelolaan dan sumber daya ekonomi nasional masing-masing.

HAK ATAS PEMBANGUNAN

35. Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan bahwa setiap manusia dan masyarakat ASEAN berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, menikmati, dan mendapatkan manfaat yang sama dan berkelanjutan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hak atas pembangunan harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang. Walaupun pembangunan memudahkan dan penting bagi pemenuhan seluruh hak asasi manusia, keterbatasan pembangunan tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional. 


36. Negara anggota ASEAN harus memiliki program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan tanggap terhadap gender yang bertujuan untuk mengentaskan orang dari kemiskinan, untuk menciptakan kondisi-kondisi yang meliputi pelindungan dan keterpeliharaan lingkungan agar masyarakat ASEAN dapat menikmati semua hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi ini secara setara, serta untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN secara progresif.





37. Negara Anggota ASEAN mengakui bahwa pelaksanaan hak atas pembangunan membutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkat nasional serta hubungan ekonomi dan kerja sama internasional yang setara, serta lingkungan ekonomi internasional yang mendukung. Negara Anggota ASEAN harus mengarusutamakan aspek multidimensi dari hak atas pembangunan ke dalam bidang-bidang terkait dari pembentukan komunitas ASEAN dan setelahnya, dan harus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memajukan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, praktik perdagangan yang adil, dan kerja sama internasional yang efektif.

HAK ATAS PERDAMAIAN

38. Setiap orang dan masyarakat ASEAN memiliki hak untuk menikmati perdamaian dalam kerangka keamanan dan stabilitas, netralitas dan kebebasan ASEAN, sehingga hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Untuk tujuan tersebut, Negara Anggota ASEAN harus terus-menerus memperkuat persahabatan dan kerja sama dalam memajukan perdamaian, keharmonisan, dan stabilitas di kawasan.


KERJA SAMA DALAM PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

39. Negara Anggota ASEAN memiliki kepentingan dan komitmen bersama terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang harus dicapai, antara lain, melalui kerja sama satu sama lain serta melalui lembaga/organisasi nasional, regional, dan internasional yang relevan, sesuai dengan Piagam ASEAN. 


40. Tidak ada ketentuan dalam Deklarasi ini yang dapat diartikan sebagai suatu hak bagi negara, kelompok, atau orang untuk melakukan tindakan yang bermaksud memperlemah tujuan dan prinsip ASEAN, atau melanggar hak dan kebebasan

dasar apapun yang ditetapkan dalam Deklarasi ini dan instrumen internasional hak asasi manusia yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak.

Disahkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.









 


Piagam ASEAN

Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

PEMBUKAAN



KAMI
, RAKYAT Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang diwakili oleh para Kepala Negara atau Pemerintahan dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam;

MEMPERHATIKAN
pencapaian signifikan dan perluasan keanggotaan ASEAN yang memuaskan sejak didirikannya di Bangkok melalui perumusan Deklarasi ASEAN;

MENGINGAT
keputusan-keputusan untuk menyusun Piagam ASEAN dalam Program Aksi Vientiane, Deklarasi Kuala Lumpur tentang Penyusunan Piagam ASEAN, dan Deklarasi Cebu tentang Cetak Biru Piagam ASEAN;

MENGINGAT adanya kepentingan-kepentingan bersama, dan saling ketergantungan antar-rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN yang terikat oleh geografi, tujuan bersama dan nasib bersama;

DIILHAMI oleh dan dipersatukan dalam Satu Visi, Satu Identitas dan Satu Komunitas yang Saling Peduli dan Berbagi;

DIPERSATUKAN
oleh hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan bersama dan kemajuan sosial, serta untuk memajukan kepentingan, cita-cita, dan aspirasi bersama yang utama;

MENGHORMATI kepentingan yang mendasar atas persahabatan dan kerja sama, dan prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, tanpa campur tangan, konsensus, dan persatuan dalam keberagaman;

MEMATUHI prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata kepemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental;

MENYEPAKATI untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi-generasi sekarang dan mendatang dan menempatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta kemakmuran rakyat sebagai pusat proses pembentukan komunitas ASEAN;

MEYAKINI kebutuhan untuk memperkuat ikatan solidaritas kawasan yang telah ada guna mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomi dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang sekarang dan mendatang secara efektif;





BERTEKAD
untuk mengintensifkan pembentukan komunitas melalui peningkatan kerja sama dan integrasi kawasan, khususnya melalui pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri atas Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bali ASEAN Concord II;

DENGAN INI MEMUTUSKAN untuk menyusun, melalui Piagam ini, kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN;

DAN UNTUK ITU, para Kepala Negara atau Pemerintahan Negara-Negara Anggota ASEAN, yang berkumpul di Singapura pada kesempatan bersejarah untuk memperingati 40 tahun pendirian ASEAN, telah menyepakati Piagam ini.



BAB I

TUJUAN DAN PRINSIP

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan-tujuan ASEAN adalah:

1.
memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;

2.
meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;

3.
mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;

4.
menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;

5.
menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;

6.
mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;



7.
memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;

8.
menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;

9.
memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;

10.
mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pemelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN;

11.
meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;

12.
memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;

13.
memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;

14.
memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan

15.
mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.


PASAL 2
PRINSIP

1.
Dalam mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 1, ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya menegaskan kembali dan memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-persetujuan, konvensi-konvensi, concords, traktat-traktat, dan instrumen ASEAN lainnya.





2.
ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

(a)
menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;

(b)
komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;

(c)
menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;

(d)
mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;

(e) tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;

(f)
penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;

(g)
ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN;

(h)
berpegang teguh pada aturan hukum, tata kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;

(i)
menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;

(j) menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;

(k)
tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;

(l)
menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;

(m) sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan




(n) berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.




BAB II
STATUS HUKUM

PASAL 3
STATUS HUKUM ASEAN

ASEAN, sebagai sebuah organisasi antar-pemerintah, dengan ini diberikan status hukum.




BAB III
KEANGGOTAAN

PASAL 4
NEGARA ANGGOTA

Negara-Negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam.


PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1.
Negara-Negara Anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan Piagam ini.

2.
Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan
mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan.

3.
Dalam hal suatu pelanggaran serius terhadap Piagam atau ketidakpatuhan, hal dimaksud wajib dirujuk ke Pasal 20.





PASAL 6
PENERIMAAN ANGGOTA BARU

1.
Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN.

2.
Penerimaan keanggotaan wajib didasarkan atas kriteria berikut:

(a)
letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara;

(b)
pengakuan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN;

(c)
kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada Piagam; dan

(d)
kesanggupan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.

3.
Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.

4.
Negara pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan Instrumen Aksesi Piagam.




BAB IV
BADAN

PASAL 7
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN

1.
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN terdiri atas para Kepala Negara atau Pemerintahan dari Negara-Negara Anggota.

2.
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN:

(a)
merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN;

(b)
membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yang menjadi kepentingan Negara-Negara Anggota, dan segala isu yang dirujuk kepadanya oleh Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, dan Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN;




(c)
menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan terkait untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-Menteri yang bersifat ad hoc, dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas. Aturan-aturan pelaksanaan pertemuan-pertemuan dimaksud diadopsi oleh Dewan Koordinasi ASEAN;


(d)
menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat;

(e) memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII dan VIII;

(f)
mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-Badan Kementerian Sektoral dan lembaga-lembaga ASEAN lain; dan

(g) mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status setingkat Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan para Kepala Negara atau Pemerintahan berdasarkan rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

3.
Pertemuan-Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN:


(a) diselenggarakan dua kali setahun, dan dilaksanakan oleh Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN; dan


(b) menyelenggarakan, apabila diperlukan, pertemuan-pertemuan khusus atau ad hoc yang diketuai oleh Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN, di tempat yang disepakati oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.


PASAL 8
DEWAN KOORDINASI ASEAN

1.
Dewan Koordinasi ASEAN terdiri atas para Menteri Luar Negeri ASEAN dan bertemu sekurang-kurangnya dua kali setahun.

2.
Dewan Koordinasi ASEAN:

(a) menyiapkan pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN;

(b) mengoordinasikan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN;

(c)
berkoordinasi dengan Dewan-Dewan Komunitas ASEAN untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, efisiensi, dan kerja sama antar-mereka;



(d)
mengoordinasikan laporan-laporan Dewan-Dewan Komunitas ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN;

(e) mempertimbangkan laporan tahunan Sekretaris Jenderal mengenai hasil kerja ASEAN;

(f)
mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal mengenai fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan Sekretariat ASEAN serta badan-badan relevan lain;

(g) menyetujui pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan

(h) menjalankan tugas-tugas lain yang diatur dalam Piagam ini atau fungsi-fungsi lainnya seperti yang ditetapkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN;

3.
Dewan Koordinasi ASEAN didukung oleh pejabat-pejabat tinggi yang relevan.


PASAL 9
DEWAN KOMUNITAS ASEAN

1.
Dewan-Dewan Komunitas ASEAN terdiri atas Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

2.
Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mencakupi Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN yang relevan.

3.
Negara Anggota masing-masing menunjuk perwakilan nasionalnya untuk setiap pertemuan Dewan Komunitas ASEAN.

4.
Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan dari setiap tiga pilar Komunitas ASEAN, Dewan Komunitas ASEAN masing-masing:

(a)
menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang relevan;

(b)
mengoordinasikan kerja dari berbagai sektor yang berada di lingkupnya, dan isu-isu lintas Dewan Komunitas lainnya; dan

(c) menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN mengenai hal-hal yang berada di lingkupnya.




5.
Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali setahun dan diketuai oleh Menteri yang tepat dari Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN.

6.
Dewan Komunitas ASEAN masing-masing didukung oleh pejabat -pejabat tinggi yang relevan.


PASAL 10
BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL

1.
Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN:

(a)
berfungsi sesuai dengan mandat masing-masing yang telah ditetapkan;

(b)
melaksanakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang berada di lingkupnya;

(c)
memperkuat kerja sama di bidang masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN; dan

(d)
menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komunitas masing-masing.

2.
Badan Kementerian Sektoral ASEAN masing-masing melingkupi para pejabat tinggi yang relevan dan badan-badan subsider untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Lampiran ini dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi dari Komite Wakil Tetap tanpa merujuk pada ketentuan mengenai Amendemen dalam Piagam ini.


PASAL 11
SEKRETARIS JENDERAL ASEAN DAN SEKRETARIAT ASEAN

1.
Sekretaris Jenderal ASEAN diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk masa jabatan lima tahun yang tidak dapat diperbarui, yang dipilih dari warga negara dari Negara-Negara Anggota ASEAN berdasarkan rotasi
secara alfabetis, dengan pertimbangan integritas, kemampuan dan pengalaman profesional, serta kesetaraan jender.

2.
Sekretaris Jenderal ASEAN:

Sekretaris Jenderal wajib:

(a)
menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan tinggi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam ini dan instrumen-instrumen ASEAN yang relevan, protokol-protokol, dan praktik-praktik yang berlaku;




(b)
memfasilitasi dan memonitor perkembangan dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan ASEAN, dan menyampaikan laporan tahunan mengenai hasil kerja ASEAN kepada KTT ASEAN;

(c)
berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, dan Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN serta pertemuan-pertemuan ASEAN lain yang relevan;

(d)
menyampaikan pandangan-pandangan ASEAN dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak eksternal yang sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disetujui dan mandat yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal; dan

(e)
merekomendasikan pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris Jenderal kepada Dewan Koordinasi ASEAN untuk mendapat persetujuan;

3.
Sekretaris Jenderal juga menjabat sebagai Pejabat Kepala Administrasi ASEAN;

4.
Sekretaris Jenderal dibantu oleh 4 (empat) Deputi Sekretaris Jenderal dengan pangkat dan status Deputi Menteri. Para Deputi Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan fungsi-fungsinya;

5.
Keempat Deputi Sekretaris Jenderal berasal dari kewarganegaraan yang berbeda dengan Sekretaris Jenderal dan dari empat Negara Anggota ASEAN yang berbeda;

6.
Keempat Deputi Sekretaris Jenderal terdiri atas:

(a) dua Deputi Sekretaris Jenderal yang akan bertugas dalam jangka waktu tiga tahun yang tidak dapat diperpanjang, dipilih dari warga negara Negara-Negara Anggota ASEAN berdasarkan rotasi alfabetis, dengan mempertimbangkan integritas, kualifikasi, kompetensi, pengalaman, kesetaraan gender; dan

(b) dua Deputi Sekretaris Jenderal yang akan bertugas dalam jangka waktu tiga tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga tahun berikutnya. Kedua Deputi Sekretaris Jenderal ini akan direkrut secara terbuka, berdasarkan asas kepatutan.

7.
Sekretariat ASEAN terdiri atas Sekretaris Jenderal dan staf sesuai dengan kebutuhan.




8.
Sekretaris Jenderal dan staf wajib:

(a)
menegakkan standar tertinggi dalam hal integritas, efisiensi, dan kompetensi dalam kinerja tugas mereka;

(b)
tidak meminta atau menerima instruksi-instruksi dari pemerintah mana pun atau dari pihak eksternal di luar ASEAN; dan

(c)
menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat merendahkan posisi mereka karena pejabat Sekretariat ASEAN hanya bertanggung jawab kepada ASEAN.

9.
Negara Anggota ASEAN masing-masing menghormati karakter ASEAN yang eksklusif dalam hal tanggung jawab Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf, serta tidak berusaha memengaruhi mereka untuk melepaskan tanggung jawabnya.


PASAL 12
KOMITE WAKIL TETAP ASEAN

1.
Negara Anggota ASEAN masing-masing mengangkat seorang Wakil Tetap untuk ASEAN dengan gelar Duta Besar yang berkedudukan di Jakarta.

2.
Para Wakil Tetap secara kolektif menjadi Komite Wakil Tetap, yang berkewajiban:

(a)
mendukung kerja Dewan-Dewan Komunitas ASEAN dan Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN;

(b)
berkoordinasi dengan Sekretariat-Sekretariat Nasional ASEAN dan Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN lain;

(c)
menjadi penghubung ke Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN dalam semua bidang yang relevan dengan kerjanya;

(d)
memfasilitasi kerja sama ASEAN dengan mitra-mitra eksternal; dan

(e)
menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN.





PASAL 13
SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN

Negara Anggota ASEAN masing-masing membentuk Sekretariat Nasional ASEAN yang:

(a) bertugas sebagai focalpoint pada tingkat nasional;

(b) menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;

(c) mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;

(d)
mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN;

(e) memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan

(f) berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN.


PASAL 14
BADAN HAK ASASI MANUSIA ASEAN

1.
Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.

2.
Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.


PASAL 15
YAYASAN ASEAN

1.
Yayasan ASEAN wajib mendukung Sekretaris Jenderal ASEAN dan bekerja sama dengan badan-badan ASEAN yang relevan untuk mendukung pembentukan komunitas ASEAN dengan memajukan kesadaran yang lebih tinggi mengenai identitas ASEAN, interaksi antar-rakyat, dan kerja sama yang erat antar sektor bisnis, masyarakat sipil, akademisi dan para pemangku kepentingan lain di ASEAN.

2.
Yayasan ASEAN bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang akan menyampaikan laporannya kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN melalui Dewan Koordinasi ASEAN.











BAB V
ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN

PASAL 16
ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN


1.
ASEAN dapat melibatkan entitas-entitas yang mendukung Piagam ASEAN, terutama tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya. Entitas-entitas dimaksud tercatat dalam Lampiran 2.

2.
Aturan-aturan pelaksanaan dan kriteria keterlibatan diatur oleh Komite Wakil Tetap atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN.

3.
Lampiran 2 dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi Komite Wakil Tetap tanpa merujuk ketentuan mengenai Amendemen dalam Piagam ini.



BAB VI
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA


PASAL 17
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA ASEAN

1.
ASEAN memiliki kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa di wilayah Negara-Negara Anggota sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

2.
Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa akan diatur dalam perjanjian-perjanjian terpisah antara ASEAN dan Negara Anggota yang menjadi tuan rumah.


PASAL 18
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA SEKRETARIS JENDERAL ASEAN DAN
STAF SEKRETARIAT ASEAN

1.
Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf Sekretariat ASEAN yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan resmi ASEAN atau mewakili ASEAN di Negara-Negara Anggotanya, memperoleh kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa
sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara mandiri.

2.
Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dimaksud yang diatur dalam Pasal ini akan dituangkan dalam perjanjian ASEAN secara terpisah.





PASAL 19
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA WAKIL TETAP DAN PEJABAT YANG
MELAKSANAKAN TUGAS ASEAN

1.
Wakil Tetap dari Negara-Negara Anggota untuk ASEAN dan pejabat-pejabat dari Negara-Negara Anggota yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan resmi ASEAN atau mewakili ASEAN di Negara-Negara Anggota memiliki
kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

2.
Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa Wakil Tetap dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN diatur oleh Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik atau sesuai dengan hukum nasional Negara
Anggota ASEAN terkait.



BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 20
KONSULTASI DAN KONSENSUS

1.
Sebagai prinsip dasar, pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada konsultasi dan konsensus.

2.
Apabila konsensus tidak dapat dicapai, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dapat memutuskan bagaimana suatu keputusan tertentu dapat diambil.

3.
Tidak satu pun pada ayat 1 dan 2 dalam Pasal ini akan memengaruhi cara-cara pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam instrumen-instrumen hukum ASEAN yang relevan.

4.
Dalam hal suatu pelanggaran serius terhadap Piagam atau ketidakpatuhan, hal dimaksud wajib dirujuk ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk diputuskan.


PASAL 21
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

1.
Tiap Dewan Komunitas ASEAN wajib menentukan aturan pelaksanaannya masing-masing.

2.
Dalam pelaksanaan komitmen-komitmen ekonomi, suatu rumusan untuk partisipasi yang fleksibel, termasuk rumusan ASEAN Minus X, dapat diberlakukan apabila terdapat konsensus untuk melaksanakannya.





BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

PASAL 22
PRINSIP UMUM

1.
Negara-Negara Anggota wajib berupaya menyelesaikan secara damai semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi.

2.
ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam segala bidang kerja sama ASEAN.


PASAL 23
JASA BAIK, KONSILIASI, DAN MEDIASI

1.
Negara-Negara Anggota yang merupakan para pihak dalam suatu sengketa dapat sewaktu-waktu sepakat untuk menggunakan jasa baik, konsiliasi, atau mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan batas waktu yang disepakati.

2.
Para pihak dalam sengketa dapat meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN, bertindak dalam kapasitas ex-officio, menyediakan jasa-jasa baik, konsiliasi, atau mediasi.


PASAL 24
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM INSTRUMEN TERTENTU

1.
Sengketa-sengketa yang terkait dengan instrumen-instrumen ASEAN tertentu wajib diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur seperti diatur dalam instrumen dimaksud.

2.
Sengketa-sengketa yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan setiap instrumen ASEAN wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dan aturan-
aturan pelaksanaannya.

3.
Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, sengketa-sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN wajib diselesaikan sesuai dengan Protokol ASEAN tentang
Enhanced Dispute Settlement Mechanism.









PASAL 25
PEMBENTUKAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, termasuk arbitrase, wajib dibentuk untuk sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Piagam ini dan instrumen-instrumen ASEAN yang lain.


PASAL 26
SENGKETA YANG TIDAK TERSELESAIKAN

Apabila suatu sengketa tetap tidak terselesaikan, setelah penerapan ketentuan-ketentuan terdahulu dari Bab ini, maka sengketa ini wajib dirujuk ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, untuk keputusannya.


PASAL 27
KEPATUHAN

1.
Sekretaris Jenderal ASEAN, dibantu oleh Sekretariat ASEAN atau setiap badan ASEAN lainnya yang ditunjuk, wajib memantau kepatuhan terhadap temuan-temuan, rekomendasi-rekomendasi atau keputusan-keputusan yang dihasilkan dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, dan menyampaikan laporan ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

2.
Setiap Negara Anggota yang tekena akibat dari ketidakpatuhan terhadap temuan-temuan, rekomendasi-rekomendasi atau keputusan-keputusan yang dihasilkan dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, dapat menyampaikan hal dimaksud ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk diputuskan.


PASAL 28
KETENTUAN PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN PROSEDUR INTERNASIONAL YANG RELEVAN LAINNYA

Kecuali diatur sebaliknya di dalam Piagam ini, Negara-Negara Anggota berhak untuk beralih ke cara-cara penyelesaian sengketa secara damai seperti tercantum dalam Pasal 33(1) dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa atau instrumen hukum internasional yang lain yang di dalamnya Negara-Negara Anggota yang bersengketa merupakan para pihak.









BAB IX
ANGGARAN DAN KEUANGAN

PASAL 29
PRINSIP UMUM

1.
ASEAN akan menyusun aturan-aturan dan prosedur-prosedur keuangan yang sesuai dengan standar internasional.

2.
ASEAN akan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang sehat dan tertib anggaran.

3.
Rekening-rekening keuangan wajib diaudit internal dan eksternal.



PASAL 30
ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT ASEAN

1.
Sekretariat ASEAN wajib disediakan sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif.

2.
Anggaran operasional Sekretariat ASEAN wajib dipenuhi oleh Negara-Negara Anggota ASEAN melalui kontribusi tahunan yang setara yang dibayarkan secara tepat waktu.

3.
Sekretaris Jenderal wajib menyiapkan anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN untuk mendapat persetujuan dari Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.

4.
Sekretariat ASEAN bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.



BAB X
ADMINISTRASI DAN PROSEDUR

PASAL 31
KETUA ASEAN

1.
Kepemimpinan ASEAN bergilir secara tahunan, berdasarkan urutan alfabetis nama Negara-Negara Anggota dalam bahasa Inggris.

2.
ASEAN akan memiliki, dalam satu tahun kalender, suatu kepemimpinan tunggal dari Negara Anggota yang akan memangku kepemimpinan akan mengetuai:




(a)
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan konferensi-konferensi tingkat tinggi terkait;

(b)
Dewan Koordinasi ASEAN;

(c)
tiga Dewan Komunitas ASEAN;

(d)
apabila dimungkinkan, Badan-Badan Kementerian Sektoral dan pejabat-pejabat senior relevan; dan

(e)
Komite Wakil Tetap.


PASAL 32
PERAN KETUA ASEAN

Negara Anggota yang memegang Kepemimpinan ASEAN wajib:

(a)
secara aktif memajukan dan meningkatkan kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan ASEAN, termasuk upaya-upaya membangun suatu Komunitas ASEAN melalui inisiatif-inisiatif kebijakan, koordinasi, konsensus, dan kerja sama;

(b)
menjamin sentralitas ASEAN;

(c)
memastikan suatu tanggapan yang efektif dan tepat waktu terhadap isu-isu mendesak atau situasi-situasi krisis yang memengaruhi ASEAN, termasuk menyediakan jasa-jasa baik dan pengaturan-pengaturan lainnya guna menyelesaikan masalah-masalah dimaksud dengan segera;

(d)
mewakili ASEAN dalam memperkuat dan memajukan hubungan yang lebih erat dengan mitra eksternal; dan

(e)
melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana dimandatkan.


PASAL 33
PROTOKOL DAN PRAKTIK DIPLOMATIK

ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib memegang teguh protokol dan praktik-praktik diplomatik yang telah ada dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan ASEAN. Setiap perubahan wajib disetujui Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.








PASAL 34
BAHASA KERJA ASEAN

Bahasa kerja ASEAN adalah bahasa Inggris.




BAB XI
IDENTITAS DAN SIMBOL


PASAL 35
IDENTITAS ASEAN

ASEAN wajib memajukan identitas ASEAN bersama dan rasa memiliki antar-rakyatnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan nilai bersama.

PASAL 36
SEMBOYAN ASEAN

Semboyan ASEAN adalah "Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas".


PASAL 37
BENDERA ASEAN

Bendera ASEAN seperti yang termuat pada Lampiran 3.


PASAL 38
LAMBANG ASEAN

Lambang ASEAN seperti yang termuat pada Lampiran 4.


PASAL 39
HARI ASEAN

Tanggal delapan Agustus diperingati sebagai Hari ASEAN.


PASAL 40
LAGU ASEAN

ASEAN memiliki sebuah lagu ASEAN.





BAB XII
HUBUNGAN EKSTERNAL

PASAL 41
PELAKSANAAN HUBUNGAN EKSTERNAL

1.
ASEAN akan mengembangkan hubungan yang bersahabat dan dialog, kerja sama, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara, dan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional.

2.
Hubungan eksternal ASEAN akan memegang teguh tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ini.

3.
ASEAN wajib menjadi kekuatan penggerak utama dalam tatanan kawasan yang diprakarsainya dan mempertahankan sentralitasnya dalam kerja sama kawasan serta pembentukan komunitas.

4.
Dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN, Negara-Negara Anggota akan, atas dasar persatuan dan solidaritas, berkoordinasi dan berupaya mengembangkan posisi-posisi bersama dan mengambil tindakan-tindakan bersama.

5.
Arah kebijakan strategis hubungan eksternal ASEAN ditentukan oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berdasarkan rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

6.
Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan memastikan konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN.

7.
ASEAN dapat menandatangani perjanjian-perjanjian dengan negara-negara atau organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan dan internasional. Prosedur pembuatan perjanjian dimaksud diatur
oleh Dewan Koordinasi ASEAN melalui konsultasi dengan Dewan Komunitas ASEAN.


PASAL 42
KOORDINATOR DIALOG

1.
Negara-Negara Anggota, yang bertindak sebagai Negara Koordinator, akan secara bergantian untuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengoordinasikan dan memajukan kepentingan-kepentingan ASEAN dalam hubungannya dengan Mitra-Mitra Wicara, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga kawasan dan internasional yang relevan.

2.
Dalam hubungan dengan mitra-mitra eksternal, Negara Koordinator tersebut wajib, antara lain:



(a)
mewakili ASEAN dan meningkatkan hubungan atas dasar saling menghormati dan kesetaraan, sesuai dengan prinsip-prinsip
ASEAN;

(b)
bersama-sama mengetuai pertemuan-pertemuan yang relevan antara ASEAN dan mitra-mitra eksternal; dan

(c)
didukung oleh Komite-Komite ASEAN yang relevan di Negara-Negara Ketiga dan Organisasi-Organisasi Internasional.


PASAL 43
KOMITE ASEAN DI NEGARA KETIGA DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL

1.
Komite-Komite ASEAN di Negara-Negara Ketiga dapat dibentuk di negara-negara non-ASEAN yang terdiri atas kepala misi-misi diplomatik dari Negara-Negara Anggota ASEAN. Komite-Komite serupa dapat dibentuk pada
organisasi-organisasi internasional. Komite-komite dimaksud wajib memajukan kepentingan-kepentingan dan identitas ASEAN di negara-negara tuan rumah dan organisasi internasional.

2.
Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN akan menentukan aturan-aturan pelaksanaan Komite-Komite dimaksud.


PASAL 44
STATUS PIHAK EKSTERNAL

1.
Dalam melaksanakan hubungan eksternal ASEAN, Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dapat memberikan suatu status formal kepada pihak eksternal sebagai Mitra Wicara, Mitra Wicara Sektoral, Mitra Pembangunan, Pengamat Khusus, Tamu, atau status lainnya yang dapat ditetapkan selanjutnya.

2.
Pihak-pihak eksternal dapat diundang ke pertemuan-pertemuan ASEAN atau kegiatan-kegiatan kerja sama tanpa diberikan suatu status formal, sesuai dengan aturan pelaksanaannya.


PASAL 45
HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN ORGANISASI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL LAINNYA

1.
ASEAN dapat mengupayakan status yang layak dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa serta dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional lainnya.




2.
Dewan Koordinasi ASEAN akan menentukan keikutsertaan ASEAN pada organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional lainnya.


PASAL 46
AKREDITASI NEGARA NON-ANGGOTA ASEAN PADA ASEAN

Negara-Negara Non-Anggota ASEAN dan organisasi-organisasi antar-pemerintah yang relevan dapat menunjuk dan mengangkat para Duta Besar pada ASEAN. Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan memutuskan
pengangkatan dimaksud.



BAB XIII
KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP


PASAL 47
PENANDATANGANAN, PENGESAHAN, PENYIMPANAN, DAN PEMBERLAKUAN

1.
Piagam ini ditandatangani oleh seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN.

2.
Piagam ini berlaku dengan adanya pengesahan oleh seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN sesuai dengan prosedur internal masing-
masing.

3.
Instrumen pengesahan akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera memberitahukan ke seluruh Negara-Negara Anggota atas setiap penyimpanan.

4.
Piagam ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak tanggal penyimpanan instrumen pengesahan kesepuluh oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.


PASAL 48
AMENDEMEN

1.
Setiap Negara Anggota dapat mengusulkan amendemen Piagam.

2.
Usulan amendemen Piagam wajib disampaikan oleh Dewan Koordinasi ASEAN secara konsensus kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk dimintakan keputusan.

3.
Amendemen Piagam yang telah disepakati secara konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN wajib diratifikasi oleh seluruh Negara-Negara Anggota sesuai dengan Pasal 47.



4.
Suatu amendemen mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan terakhir oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.


PASAL 49
KERANGKA ACUAN DAN ATURAN PELAKSANAAN

Kecuali dinyatakan lain dalam Piagam ini, Dewan Koordinasi ASEAN wajib menentukan kerangka acuan dan aturan-aturan pelaksanaan dan wajib menjamin konsistensinya.


PASAL 50
PENINJAUAN

Piagam ini dapat ditinjau kembali setelah lima tahun berlaku atau ditentukan lain oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.


PASAL 51
PENAFSIRAN PIAGAM

1.
Berdasarkan permintaan dari setiap Negara Anggota, penafsiran Piagam wajib dilakukan oleh Sekretariat ASEAN sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan yang ditentukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN.

2.
Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran Piagam wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Bab VIII.

3.
Judul utama dan judul yang dipergunakan dalam Piagam hanya dimaksudkan sebagai acuan.


PASAL 52
KEBERLANJUTAN HUKUM

1.
Seluruh traktat, konvensi, perjanjian, concords, deklarasi, protocol, dan instrumen-instrumen ASEAN lainnya yang telah berlaku sebelum berlakunya Piagam ini akan tetap berlaku.

2.
Dalam hal terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban Negara-Negara Anggota ASEAN dalam instrumen-instrumen tersebut dan Piagam ini, Piagamlah yang berlaku.










PASAL 53
NASKAH ASLI

Naskah asli Piagam dalam bahasa Inggris yang ditandatangani disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib menyediakan salinan resmi kepada setiap Negara Anggota.



PASAL 54
PENDAFTARAN PIAGAM ASEAN

Piagam ini wajib didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.



PASAL 55
ASET ASEAN

Aset-aset dan dana-dana Organisasi wajib diatasnamakan ASEAN.


Dibuat di Singapura pada tanggal dua puluh November tahun dua ribu tujuh, dalam satu naskah asli berbahasa Inggris.



Untuk Brunei Darussalam:

Ttd

HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan Brunei Darussalam


Untuk Kerajaan Cambodia:

Ttd

SAMDECH HUN SEN
Perdana Menteri



Untuk Republik Indonesia:

Ttd

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Presiden


Untuk Republik Demokratik Rakyat Lao:

Ttd

BOUASONE BOUPHAVANH
Perdana Menteri


Untuk Malaysia:

Ttd

DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI
Perdana Menteri


Untuk Uni Myanmar:

Ttd

JENDERAL THEIN SEIN
Perdana Menteri

Untuk Republik Filipina:

Ttd

GLORIA MACAPAGAL-ARROYO
Presiden


Untuk Republik Singapura:

Ttd

LEE HSIEN LOONG
Perdana Menteri


Untuk Kerajaan Thailand:

Ttd

JENDERAL (PURN) SURAYUD CHULANONT
Perdana Menteri

Untuk Republik Sosialis Viet Nam:

Ttd

NGUYEN TAN DUNG
Perdana Menteri



Lampiran 1

BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL ASEAN


I.

KOMUNITAS POLITIK-KEAMANAN ASEAN

1.
Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM)
·
Pertemuan Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN SOM)
·
Komite Tetap ASEAN (ASC)
·
Pertemuan Pejabat Tinggi mengenai Perencanaan Pembangunan (SOMDP)

2.

Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ
Commission)
·
Komite Eksekutif Komisi SEANWFZ

3.
Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Pertahanan ASEAN (ADSOM)

4.
Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Hukum ASEAN (ASLOM)

5.
Pertemuan Para Menteri bidang Kejahatan Lintas-Negara
ASEAN (AMMTC)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Kejahatan Lintas-Negara (SOMTC)
·
Pejabat-pejabat Tinggi ASEAN mengenai Hal-hal Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (ASOD)
·
Pertemuan Para Direktur Jenderal Departemen Imigrasi dan Para Kepala Divisi Konsuler Kementerian Luar Negeri
(DGICM)

6.
Forum Regional ASEAN (ARF)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Forum Regional ASEAN (ARF SOM)


II.

KOMUNITAS EKONOMI ASEAN

1.

Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM)
·
Gugus Tugas Tingkat Tinggi Integrasi Ekonomi ASEAN (HLTF-EI)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Ekonomi (SEOM)

2.
Dewan Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)


3.
Dewan Area Investasi ASEAN (AIA)

4.
Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN (AFMM)
·
Pertemuan Para Deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral
(AFDM)

5.
Pertemuan Para Menteri ASEAN bidang Pertanian dan
Kehutanan (AMAF)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi AMAF (SOM AMAF)
·
Pejabat-pejabat Tinggi ASEAN bidang Kehutanan (ASOF)

6.
Pertemuan Para Menteri Energi ASEAN (AMEM)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Energi (SOME)

7.
Pertemuan Para Menteri Mineral ASEAN (AMMin)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Mineral ASEAN (ASOMM)

8.
Pertemuan Para Menteri Ilmu Pengetahuan and Teknologi
ASEAN (AMMST)
·
Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (COST)

9.
Pertemuan Para Menteri Telekomunikasi dan Informasi ASEAN
(TELMIN)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Telekomunikasi dan Informasi (TELSOM)
·
Dewan Pengatur Telekomunikasi ASEAN (ATRC)

10. Pertemuan Para Menteri Transportasi ASEAN (ATM)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Transportasi (STOM)

11. Pertemuan Para Menteri Pariwisata ASEAN (M-ATM)
·
Pertemuan Organisasi-organisasi Nasional Pariwisata ASEAN (ASEAN NTOs)

12. Kerjasama Pembangunan Mekong Basin ASEAN (AMBDC)
1)
·
Komite Pengarah Kerjasama Pembangunan Mekong Basin ASEAN (AMBDC SC)
·
Komite Keuangan Tingkat Tinggi (HLFC)


13. Pusat ASEAN untuk Energi
14. Pusat ASEAN-Jepang di Tokyo



1) Merupakan mekanisme bersama ASEAN-China.


III.

KOMUNITAS SOSIAL-BUDAYA ASEAN

1.
Menteri-Menteri Informasi ASEAN (AMRI)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Informasi (SOMRI)

2.
Menteri-menteri Budaya dan Seni ASEAN (AMCA)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Budaya dan Seni (SOMCA)

3.
Pertemuan Para Menteri Pendidikan ASEAN (ASED)
·
Pejabat-pejabat Tinggi bidang Pendidikan (SOM-ED)

4.
Pertemuan Para Menteri ASEAN bidang Manejemen Bencana (AMMDM)
·
Komite ASEAN bidang Penanganan Bencana (ACDM)

5.
Pertemuan Para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN (AMME)
·
Pejabat-pejabat Tinggi Lingkungan Hidup ASEAN (ASOEN)

6.
Pertemuan Para Menteri Kesehatan ASEAN (AHMM)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pembangunan Kesehatan (SOMHD)

7.
Pertemuan Para Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ALMM)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Tenaga Kerja (SLOM)
·
Komite ASEAN mengenai Implementasi Deklarasi ASEAN tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja

8.
Menteri-menteri ASEAN bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan (AMRDPE)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan (SOMRDPE)

9.
Pertemuan Para Menteri Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan ASEAN (AMMSWD)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD)

10. Pertemuan Para Menteri Pemuda ASEAN (AMMY)
·
Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pemuda (SOMY)

11. Konperensi ASEAN Mengenai Hal-hal Pelayanan Sipil (ACCSM)
·
Konperensi ASEAN mengenai Hal-hal Pelayanan Sipil (ACCSM-SOM)



12. Pusat Keanekaragaman Biologi ASEAN
13. Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanganan Bencana (AHA Centre)
14. Pusat Informasi Gempa Bumi ASEAN
15. Pusat Meteorologi Terspesialisasi ASEAN
16. Jejaring Universitas ASEAN (AUN)


. . . . .



Lampiran 2

ENTITAS-ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN


I.

PARLEMEN

Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA)

II.
ORGANISASI-ORGAN ISASI BISNIS

Pertemuan Perusahaan Penerbangan ASEAN
Asosiasi Aliansi Suplemen Kesehatan ASEAN
Federasi Otomotif ASEAN
Asosiasi Para Bankir ASEAN
Dewan Penasehat Bisnis ASEAN
Forum Bisnis ASEAN
Kamar Dagang dan Industri ASEAN
Dewan Industri-Industri Kimia ASEAN
Federasi Industri-Industri Tekstil ASEAN
Dewan Industri-Industri Furnitur ASEAN
Dewan Asuransi ASEAN
Asosiasi Kekayaan Intelektual ASEAN
Asosiasi Bandar Udara-Bandar Udara Internasional ASEAN
Federasi Industri Besi dan Baja ASEAN
Perkumpulan Farmasi ASEAN
Asosiasi Pariwisata ASEAN
Federasi Asosiasi-Asosiasi Ekonomi ASEAN
Federasi Dewan Pengelola Kargo ASEAN
Dewan Bisnis ASEAN-Amerika Serikat


III.

LEMBAGA-LEMBAGA PENELITIAN DAN AKADEMIK ASEAN

Jejaring ASEAN-ISIS


IV.
ORGANISASI-ORGANISASI MASYARAKAT MADANI YANG
TERAKREDITASI


Perhimpunan Akademi-Akademi ASEAN di bidang Sains, Permesinan dan Teknologi
Akademi Ilmu Permesinan dan Teknologi ASEAN
Asosiasi Ilmu Pengetahuan Laboratorium Klinis ASEAN
Asosiasi Perencanaan dan Perumahan ASEAN
Asosiasi Ahli-Ahli Radiologi ASEAN
Konfederasi Catur ASEAN
Konfederasi Perusahaan-Perusahaan ASEAN
Konfederasi Organisasi Wanita ASEAN


Federasi Para Konstruktor ASEAN
Asosiasi Kosmetika ASEAN
Dewan ASEAN untuk Alumni-Alumni Jepang
Dewan Para Guru ASEAN
Federasi Kesehatan Jiwa dan Psikiatrik ASEAN
Federasi Para Akuntan ASEAN
Federasi Para Kontraktor Tehnik Kelistrikan
Federasi Organisasi Permesinan ASEAN
Federasi Perkumpulan-Perkumpulan Olahraga Penerbangan ASEAN
Federasi Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Jasa Pengiriman ASEAN
Federasi Yayasan Jantung ASEAN
Federasi Geomatika dan Survei Lahan
Federasi Asosiasi Pertambangan ASEAN
Federasi Perikanan ASEAN
Federasi Sepakbola ASEAN
Perkumpulan Industri Produk-Produk Kehutanan ASEAN
Asosiasi Mahasiswa-Mahasiswa Kehutanan ASEAN
Asosiasi Promosi dan Pengembangan Kerajinan Tangan ASEAN
Dewan Penggemar Layang-Layang ASEAN
Asosiasi Hukum ASEAN
Asosiasi Mahasiswa-Mahasiswa Hukum ASEAN
Asosiasi Industri Musik ASEAN
Asosiasi Masyarakat Bedah Syaraf ASEAN
Koalisi LSM ASEAN mengenai Masalah-masalah Penuaan
Oragnisasi-Organisasi Non-Pemerintah ASEAN untuk Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang dan Bahan-Bahan Substantif
Grup Produsen-Produsen Oleochemical ASEAN
Asosiasi Ortopedik ASEAN
Federasi Dokter Anak ASEAN
Federasi Olah Raga Udara ASEAN
Asosiasi Pelabuhan-Pelabuhan ASEAN
Masyarakat Thalassemia ASEAN
Asosiasi Pedagang Valuta Asing ASEAN
Perkumpulan Minyak Sayuran ASEAN
Kemitraan Asia untuk Pengembangan Sumber Daya di Pedesaan Asia
Komite Kerjasama Pemuda ASEAN
Federasi Konsultan-Konsultan Permesinan ASEAN
Federasi Organisasi-Organisasi Hubungan Masyarakat ASEAN
Federasi Asosiasi-Asosiasi Pemilik Kapal ASEAN
Komite Asosiasi Medik Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
Asosiasi Penyakit Rematik ASEAN
Institute Kawasan Asia Tenggara untuk Komunitas dan Pendidikan
Yayasan Program Pertukaran Regional Studi-Studi Asia Tenggara
Konfederasi Para Veteran Negara-Negara ASEAN


V.
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI ASEAN LAINNYA

ASEANAPOL

Federasi Institut Ilmu dan Teknologi Pangan di ASEAN
Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara
Kelompok Kerja untuk Mekanisme Hak Azasi Manusia ASEAN

. . . . .



Lampiran 3: Bendera ASEAN


Bendera ASEAN


Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, damai, bersatu, dan dinamis. Warna-warna yang tertuang dalam bendera--biru, merah, putih dan kuning--melambangkan warna-warna utama bendera-bendera Negara-Negara Anggota ASEAN.

Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah menggambarkan keberanian dan dinamisme. Putih menunjukkan kesucian, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran.

Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN agar ASEAN yang beranggotakan seluruh negara yang berada di Asia Tenggara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.



Lampiran 4: Lambang ASEAN


Lambang ASEAN

Lambang ASEANLambang ASEANLambang ASEAN menggambarkan ASEAN yang stabil, damai, bersatu, dan dinamis. Warna-warna yang tertuang dalam lambing--biru, merah, putih dan kuning--melambangkan warna-warna utama lambang-lambang Negara-Negara Anggota ASEAN.

Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah menggambarkan keberanian dan dinamisme. Putih menunjukkan kesucian, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran.

Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN agar ASEAN yang beranggotakan seluruh negara yang berada di Asia Tenggara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.






Pedoman Hubungan AICHR dan Organisasi Masyarakat Madani

Salah satu tujuan ASEAN seperti yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah untuk memajukan ASEAN yang berorientasi pada masyarakat, di mana semua sektor masyarakat didorong untuk turut berpartisipasi, dan memperoleh keuntungan serta berkontribusi terhadap proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN.

Baca lebih lanjut dokumen asli (MS Word)


 

 

Facebook Posts

ASEAN Youth Art